Kajian utama buku ini mengaitkan antara filsafat ilmu dan perannya dalam pengayaan pengkajian tentang Filsafat Hukum yang membedah pandangan filsafat tentang hakikat hukum dari aspek ontologi, epistomologi, dan aksiologi hukum; sehingga menjadi jelas kaitan antara kaidah, nilai, dan norma hukum; juga menjelaskan filsafat kebenaran dan pengetahuan yang nantinya dikaitkan dengan keadilan, di mana dalam buku ini diuraikan tentang teori keadilan, hubungan hukum dengan keadilan, dan hubungan hukum dengan kekuasaan.
Ruang lingkup filsafat hukum yang meliputi keadilan, hak dan kewajiban, kedaulatan dan kekuasaan, hubungan hukum antara moral, nilai, dan etika, serta hak asasi manusia ditelaah sedemikian rupa sehingga dapat dipahami tujuan dan manfaat utama dalam mempelajari Filsafat Hukum. Buku ini menjelaskan pula kaitan antara filsafat Pancasila sebagai “filsafat hukum” Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi negara. Juga menguraikan secara komprehensif mengenai filsafat hukum Islam dan filsafat hermeneutika yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum dalam memutus suatu perkara.
Buku ini memberi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan filsafat hukum, filsafat Pancasila, filsafat hukum Islam, dan etika profesi hukum yang dikemas secara runtut; yang di dalamnya menyuratkan perihal etika profesi hakim dan posisi kemandirian kekuasaan kehakiman—fungsi pengawasan internal oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial—dalam kaitannya dengan sistem pengawasan terhadap badan peradilan dalam upaya Mahkamah Agung mewujudkan peradilan yang agung. Dengan demikian, diharapkan pembaca memahami hal-hal penting tersebut serta dapat menambah wawasan pemikiran tentang Filsafat Hukum bagi praktisi hukum, akademisi, legislator, dan mahasiswa Fakultas Hukum baik untuk program studi Strata 1, 2, dan 3.
BAB 1 DASAR-DASAR FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT HUKUM 1 A. Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum 1 1. Pengertian dan Makna Filsafat Ilmu 1 2. Ruang Lingkup Filsafat Ilmu 6 3. Peranan Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu Hukum 11 B. Antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum 13 1. Pengertian Ilmu Hukum 13 2. Pengertian Filsafat Hukum 15 C. Manfaat dan Tujuan Memp elajari Filsafat Hukum 20 1. Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum 20 2. Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum 24 D. Pandangan Filsafat Hukum tentang Hakikat Hukum 25 1. Aspek Ontologi Hukum 25 2. Aspek Epistemologi Hukum 26 3. Aspek Aksiologi Hukum 27 E. Paradigma Dasar Filsafat Hukum 29 1. Pandangan Terhadap Makna Hukum dan Teori Hukum 29 2. Pandangan Terhadap Sumber Hukum dan Sistem Hukum 34 3. Pandangan Terhadap Kaidah Hukum, Nilai, dan Norma Hukum 38 F. Filsafat Kebenaran dan Pengetahuan 44 1. Kebenaran dan Jenis-jenis Kebenaran 44 2. Pengetahuan dan Ukuran Kebenaran 49 3. Akal dan Wahyu sebagai Sumber Pengetahuan 54
BAB 2 PARADIGMA HUKUM, ALIRAN DAN MAZHAB FILSAFAT HUKUM 63 A. Paradigma Hukum dan Filsafat Hukum 63 B. Aliran dan Mazhab dalam Pemikiran Filsafat Hukum 71 1. Aliran Hukum Alam 74 2. Aliran Hukum Positif (Positivisme) 79 3. Aliran Hukum Murni 82 4. Aliran Utilitarianisme 84 5. Aliran Sociological Jurisprudence 86 6. Aliran Realisme Hukum 89 7. Aliran Antropologis 93 8. Aliran Hukum Islam 94 9. Aliran Hukum Kritis (Critical legal Studies) 96 10. Aliran Sejarah dan Kebudayaan 97 11. Aliran Hukum Bebas 102 C. Filsafat Hukum dalam Aliran Civil Law dan Common Law 102 1. Aliran Civil Law 102 2. Aliran Common Law 104
BAB 3 RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 107 A. Teori yang Berkaitan dengan Keadilan Hukum 107 1. Teori Keadilan Aristoteles 108 2. Teori Keadilan Plato 116 3. Teori Keadilan John Rawls 119 4. Teori Keadilan Adam Smith 129 B. Hubungan Hukum dengan Keadilan 130 C. Hubungan Hukum antara Hak dan Kewajiban 137 D. Hubungan Hukum antara Moral, Nilai, dan Etika 140 1. Tentang Moral 140 2. Tentang Nilai 142 3. Tentang Etika 143 E. Hubungan antara Hukum dan Kekuasaan 144 1. Legitimasi Kekuasaan 146 2. Moralitas Kekuasaan 147 3. Beberapa Pendapat Ahli tentang Kekuasaan 148 F. Keberadaan Kedaulatan dalam Filsafat Hukum 151 1. Kedaulatan dan Kekuasaan 151 2. Perkembangan Kedaulatan dalam Filsafat Hukum 156 3. Bentuk Kedaulatan Menurut Filsafat Hukum 161 G. Filsafat Hukum dan Hak Asasi Manusia 164 1. Pengertian Hak Asasi Manusia 165 2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia 165 3. Latar Belakang Lahirnya Hak Asasi Manusia 167 4. Hak Asasi Manusia dan Wibawa Hukum 167 5. Materi Muatan HAM dalam UUD 1945 168 6. Materi Muatan HAM dalam Konstitusi RIS 1949 169 7. Materi Muatan HAM dalam UUDS 1950 170 8. Materi Muatan HAM Pasca Kembali ke UUD 1945 171 9. Materi Muatan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan 173 10. Hak Asasi Manusia: Suatu Keniscayaan 175
BAB 4 KAIDAH DAN HUKUM PROGRESIF SERTA FILSAFAT HUKUM ISLAM 177 A. Kaidah Hukum Perspektif Filsafat Hukum 177 1. Pengertian Kaidah Hukum 177 2. Sifat dan Bentuk Kaidah Hukum 178 B. Filsafat Hukum dan Etika 181 1. Pengertian Hukum 181 2. Pengertian Etika 184 3. Hubungan antara Hukum dan Etika 186 C. Hukum Progresif Menurut Pandangan Filsafat Hukum 190 1. Penegakan Hukum oleh Hakim Perspektif Teori Hukum Progresif 192 2. Bentuk Putusan Hakim sebagai Implementasi Teori Hukum Progresif 199 D. Filsafat Hermeneutika dalam Teori Penemuan Hukum 205 1. Filsafat Hermeneutika 205 2. Filsafat Hermeneutika sebagai Metode Penemuan Hukum 207 3. Putusan Hakim dan Metode Hermeneutika 214 E. Dasar-dasar Filsafat Hukum Islam 215 1. Pemahamaan Terhadap Filsafat Hukum Islam 215 2. Objek Kajian dan Manfaat Filsafat Hukum Islam 217 3. Sumber, Prinsip, dan Kaidah Hukum Islam 218 4. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia 220 5. Tujuan Hukum Islam 222 6. Jenis-jenis Kaidah Hukum Islam 223 7. Teori Mashlahah dalam Hukum Islam 224
BAB 5 FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 233 A. Pemahaman tentang Filsafat Pancasila 233 1. Makna Filsafat Pancasila 233 2. Karakteristik Pancasila 235 3. Ontologi Pancasila 235 4. Epistemologi Pancasila 236 5. Aksiologi Pancasila 238 6. Filsafat Hukum dan Pancasila 242 B. Pancasila sebagai Norma, Nilai, dan Moral dalam Berbangsa 245 C. Pancasila sebagai Sumber Hukum Indonesia 250 1. Pancasila sebagai Landasan Etik dari Hukum 250 2. Peran Filsafat Hukum di Indonesia 252 3. Teori Hukum Pancasila dalam Pembangunan Hukum di Indonesia 256 4. Hukum dalam Perspektif Pancasila 257 5. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 260 D. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Fundamental Negara Indonesia 261 E. Kedudukan Pancasila dari Tinjauan Formal dan Materiel 263 1. Kedudukan Pancasila Ditinjau Secara Formal 263 2. Kedudukan Pancasila Ditinjau Secara Materiel 264 3. Nilai-nilai Pancasila 264 F. Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sistem Ketatanegaraan 267 G. Korelasi antara Pancasila dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 268 H. Hubungan antara Pancasila dan Agama dalam NKRI 268 I. Filsafat Hukum Pancasila dan Ideologi Negara 273 1. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia 273 2. Fungsi Filsafat Pancasila bagi Negara Indonesia 277 3. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Hukum Negara Indonesia 278 4. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia 285 J. Pengertian Politik dan Dimensi Politis Manusia 290 1. Pengertian Politik 290 2. Fungsi Etika Politik 291 3. Dimensi Politis Kehidupan Manusia 291 4. Manusia sebagai Makhluk Individu Sosial 292 5. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik 292
BAB 6 ETIKA PROFESI HAKIM, KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN PERADILAN YANG AGUNG 295 A. Objek Peradilan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman 295 B. Peradilan dan Hakim dalam Perspektif Islam 296 1. Pengertian Lembaga Peradilan (Qadha’) dalam Islam 296 2. Unsur-unsur Peradilan dalam Islam 297 3. Profesi Hakim Menurut Perspektif Syariat Islam 298 C. Sistem Pengawasan Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman 303 1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Diri 303 2. Meningkatkan Pengawasan Melekat 304 3. Meningkatkan Penanganan Pengaduan 304 4. Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Bentuk Pedelegasian Wewenang oleh Mahkamah Agung RI 306 5. Reward dan Punishment 307 6. Sistem Promosi dan Mutasi 308 D. Kebebasan Hakim dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman 309 E. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Profesionalisme Hakim 312 F. Refleksi Etika, Norma, Nilai, dan Moral Perspektif Profesionalisme Hakim 317 1. Pengertian Etika 317 2. Fungsi Etika 317 3. Pengertian Norma 317 4. Fungsi Norma 318 5. Pengertian Nilai 318 6. Pengertian Moral 318 7. Pengertian Hierarki Nilai 319 8. Hubungan antara Nilai, Norma, dan Moral 320 G. Pembinaan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Agung 322 1. Usaha-usaha Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Hakim 322 2. Peningkatan Mutu Pengadilan 324 H. Upaya Mahkamah Agung Mewujudkan Peradilan yang Agung 326 1. Melaksanakan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Independen dan Efektif dan Berkeadilan 327 2. Dukungan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja 328 3. Memiliki Struktur Organisasi yang Tepat dan Manajemen Organisasi yang Jelas dan Terukur 329 4. Menyelenggarakan Manajemen dan Administrasi Proses Perkara yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu, Biaya Ringan, dan Proporsional 330 5. Mengelola Sarana Prasarana dalam Rangka Mendukung Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman, dan Kondusif bagi Penyelenggaraan Peradilan 331 6. Mengelola dan Membina Sumber Daya Manusia yang Kompeten dengan Kriteria Objektif, Sehingga Tercipta Personel Peradilan yang Berintegritas dan Profesional 331 7. Didukung Pengawasan Secara Efektif Terhadap Perilaku, Administrasi, dan Jalannya Peradilan 332 8. Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima 333 9. Memiliki Manajemen Informasi yang Menjamin Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi 333 10. Modern dengan Berbasis Teknologi Informasi 333 I. Indikator Peradilan yang Agung 334 1. Ciri-ciri Peradilan yang Agung 334 2. Pengadilan yang Bersih dan Berwibawa 336 3. Pelayanan Publik yang Prima 339 4. Sinergi antara Indikator Peradilan yang Agung dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 341 J. Kebahagiaan sebagai Tujuan Etika dan Moral 343 1. Kebahagiaan dan Kesusilaan 343 2. Kebahagiaan, Pemeliharaan, dan Pengobatan Rohani 347 3. Kebahagiaan dan Kesempurnaan Akal 348 DAFTAR PUSTAKA 357 INDEKS 373 PROFIL PENULIS 379
