Sinopsis
Sejak ditetapkannya UU tentang Partai Politik, penyeleng-garaan pemilu, dan susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 1999, hubungan partai politik dan birokrasi pemerintah tersirat warna wajah birokrasi pemerintah yang lebih didominasi politik daripada warna asli birokrasi yang profesional, kompetensi, dan ahli sesuai dengan bidang masing-masing. Di sisi lain, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta tingkat pendidikan meningkatkan sikap kritis masyarakat terhadap pelayanan publik. Keterbukaan pun dirasakan semakin menjadi hal yang amat penting dalam menata sistem pemerintahan yang human government, yang menekankan pada aspek human dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Buku ini memaparkan berbagai permasalahan terkait praktik ilmu administrasi Negara atau publik yang terjadi saat itu. Diangkat dari kumpulan opini penulis di media cetak, seminar, dan cuplikan kuliah yang pernah disampaikan, pembaca akan disuguhkan dengan berbagai isu, seperti dinamika pelayanan publik dalam rangka birokrasi yang demokratis, lembaga birokrasi dalam negara, netralisasi administrasi negara guna membangun kembali birokrasi pemerintah, dan perspektif birokrasi pemerintah. Selain itu, dikemukakan pula praktik human government seperti praktik komunikasi yang manusiawi, kepemimpinan yang partisipatif, dan perilaku birokrasi. Dengan paparan yang demikian, serta pembehiasarr yang kritis dan kontekstual, buku ini akan bermanfaat bagi pembaca, balk pelajar, pemerhati bidang administrasi publik, maupun masyarakat umum, dalam memberikan gambaran secara utuh mengenai dinamika ilmu administrasi publik di Indonesia.
