Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Segala aktivitas pembangunan mestinya berawal dari sebuah perencanaan yang berdasarkan kebutuhan, bukan hanya keinginan. Dengan demikian, kebutuhan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat diawasi dan diukur pencapaiannya.
Buku ini membahas hal-hal prinsip dan praktis terkait proses menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, penetapan kebijakan-kebijakan umum dan kerangka acuan kerja (KAK), penganggaran pengadaan, penjabaran mengenai hubungan penyusunan rencana umum pengadaan dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L/D/I atau anggaran SKPD, gambaran jenis belanja, hingga penjelasan mengenai rencana anggaran (RKA) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan RKA menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Buku ini menjadi lebih lengkap karena memuat studi kasus beserta formulir atau daftar isian yang biasa digunakan. Di dalamnya juga membahas mengenai pengelolaan pengadaan tanpa korupsi yang bersumber langsung dari pelaku pengadaan barang/jasa pada ULP KPK sebagai benchmarking mengelola pengadaan tanpa korupsi di seluruh Indonesia. Buku ini dapat menjadi referensi wajib bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, dan para pihak yang berkecimpung dalam pengadaan untuk mengetahui proses menyusun perencanaan pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari praktik korupsi. Selamat membaca!
