Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia

Bab 1 Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal 1
Latar Belakang 1
Hakikat Pasar Modal 10
Pasar Modal dan Pasar Uang 13
Pasar Modal 13
Pasar Modal Syariah 16
Pasar Uang 19
Peranan Pasar Modal Bagi Pembangunan Ekonomi 21
Perkembangan Ekonomi Dunia 21
Peluang dan Tantangan 27
Pembangunan Ekonomi Nasional 31
Pasar Modal dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 37
Hukum dan Pasar Modal 42
Sumber Hukum Pasar Modal 42
Regulasi 43
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 45
Himpunan Peraturan Bapepam 50
Bab 2 Sejarah DAN Perkembangan Pasar Modal 53
Sejarah Pasar Modal Dunia 53
Sebelum Tahun 1900 53
Sesudah Tahun 1900 56
Sejarah Pasar Modal Indonesia 62
Periode Permulaan (1878-1912) 62
Periode Pembentukan Bursa (1912-1925) 63
Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952) 64
Periode Kebangkitan (1952-1976) 67
Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) 68
Periode Deregulasi (1987-1995) 71
Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang) 73
Periode Menyongsong Independensi Bapepam 74
Bab 3 Pengembangan Pasar Modal Indonesia 77
Pengembangan Pasar Modal Indonesia 77
Pengembangan Institusi Pasar Modal 86
Pengembangan Bursa Efek Jakarta 86
Lembaga Kliring dan Penjaminan 87
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 88
Perusahaan Efek 88
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 88
Lembaga Penunjang Pasar Modal 88
Profesi Penunjang Pasar Modal 89
Good Corporate Governance dan Pengembangan Pasar Modal 95
Kerja Sama Internasional Otoritas Pasar Modal 109
Bab 4 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal 113
Struktur Kelembagaan Pasar Modal 113
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 115
Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Bapepam 117
Struktur Organisasi Bapepam 121
Bursa Efek 124
Bursa Efek Jakarta 127
Bursa Efek Surabaya 129
Karakteristik Bursa Efek 130
Pencatatan Saham 131
Mekanisme Perdagangan 134
Jakarta Automated Trading System (JATS) 138
Online Trading System 139
Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading) 140
Perusahaan Efek 141
Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) & Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) 148
Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) 148
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) 150
Emiten, Perusahaan Publik, dan Reksa Dana 151
Emiten 151
Perusahaan Publik 154
Reksa Dana 155
Investor 165
Investor Domestik 167
Investor Asing 168
Tujuan Berinvestasi 169
Lembaga Penunjang Pasar Modal 171
Biro Administrasi Efek 171
Kustodian 172
Wali Amanat (Trustee) 173
Penasihat Investasi 174
Pemeringkat Efek (Rating Company) 176
Bab 5 I nstrumen Pasar Modal 181
Instrumen Utang (Obligasi) 182
Instrumen Penyertaan (Saham) 188
Instrumen Efek Lain 193
Indonesian Depository Receipt (IDR) 193
Efek Beragun Aset 196
Indeks Saham 202
Instrumen Efek Derivatif 203
Right 203
Option 204
Warrant (Waran/Surat Saham) 204
Pasar Modal Syariah 205
Instrumen Pasar Modal Syariah 205
Instrumen Utang (Obligasi Syariah Mudharabah) 205
Instrumen Penyertaan (Saham) 207
Instrumen Lain (Reksa Dana Syariah) 211
Bab 6 Penawaran Umum dan Aspek Hukumnya 213
Tinjauan Umum 213
Aspek Hukum Penawaran Umum 215
Penawaran Umum Obligasi 219
Kondisi Emiten Setelah Penawaran Umum 221
Bab 7 Transparansi Pasar Modal 225
Arti Penting Transparansi 225
Manfaat Keterbukaan Informasi 231
Prinsip Transparansi dalam Peraturan Pasar Modal 233
Keterbukaan Merupakan Prinsip Good Corporate Governance 236
Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran 238
Bab 8 Benturan Kepentingan transaksi Tertentu 241
Pengertian Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Prinsip Good Corporate Governance 241
Peraturan Nomor IX.E.1. dan Prinsip Good Corporate Governance 244
Modus Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu 247
Unsur Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 248
Syarat Melakukan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 249
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham 251
Tanggung Jawab Perseroan dan Pengurus Atas Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 253
Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 254
Bab 9 K ejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 257
Kejahatan di Bidang Pasar Modal 257
Landasan Yuridis 257
Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal 259
Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal 259
Tindakan Lain yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal 271
Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 272
Kewenangan Bapepam untuk Melakukan Penegakan Hukum 276
Perlindungan Hukum Bagi Investor