Asas-Asas Hukum Pidana: Uraian Buku I KUHP Nasional

Sistematika pembahasan buku ini diawali dengan pembahasan sejarah dan perkembangan hukum pidana Indonesia. Berlakunya hukum pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, hukum pidana di era Kemerdekaan, hukum pidana di era Reformasi, perkembangan dan misi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bab pertama.

Pembahasan bab selanjutnya tentang pengertian dan tujuan hukum pidana meliputi: pengertian dan penggolongan hukum pidana, fungsi dan tujuan hukum pidana, hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta sifat dari hukum pidana. Hubungan hukum pidana dengan berbagai bidang ilmu seperti: ilmu-ilmu sosial, psikologi, kedokteran forensik, politik dan ekonomi, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana pada peristiwa hukum pidana membutuhkan dukungan dari ilmu-ilmu yang lainnya.

Asas legalitas dibahas pada materi ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana menurut waktu, sedangkan asas-asas: asas wilayah atau asas teritorialitas, nasional aktif atau asas personalitas, asas nasional pasif atau asas perlindungan, serta asas universalitas dibahas pada materi ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana menurut tempat. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana berkaitan dengan pembahasan tentang locus dan tempus delictie.

Pembahasan tentang tindak pidana meliputi: pengertian dan jenis tindak pidana, aliran dan doktrin terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana. Perubahan filosofi pemidanaan dalam KUHP baru terurai dalam materi pemidanaan, pidana dan tindakan dibahas tentang: pemidanaan dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan serta pidana khusus; pidana dan tindakan bagi anak; pidana dan tindakan bagi korporasi; dan pidana dalam perspektik hukum progresif. Dan pidana dapat dijatuhkan apabila pada diri terdakwa tidak memiliki alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Buku ini juga dilengkapi dengan materi tentang hapusnya kewenangan menunutut dan hapunya kewenangan untuk menjalani pidana, ajaran kausalitas, pengulangan, perbarengan tindak pidana, penyertaan dan percobaan dalam hukum pidana. Pada bagian akhir penulis melampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.