Sinopsis
Pada tahun 2023, DPR bersama Pemerintah berhasil merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Buku ini disusun untuk membantu pembelajaran bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Selain itu, buku ini juga diperuntukkan bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat yang ingin mempelajari atau mengetahui Hukum Pidana di Indonesia. Dengan demikian, buku ini adalah literatur penting di bidang hukum yang perlu dibaca dan dimiliki oleh siapa saja yang tertarik dengan ilmu hukum.
m.jpg "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Otoda 2015)")
