Perkembangan akuntansi sektor publik paska penerbitan Manual Akuntansi Keuangan Daerah 2001 telah menuju ke arah yang sangat positif. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyetujui orientasi ke International Public Sector Accounting Standars (IPSAS) dengan strategi ‘masa transisi’. Persetujuan ini merupakan tanda pengakuan bahwa pelaporan keuangan berbasis IPSAS ini dapat diterima. Selain itu, proses penciptaan prototype terus dijalankan dengan menghasilkan pelaporan keuangan berbasis IPSAS di Pemda Kota Semarang dan Pemda Kabupaten Sleman. Ini berarti baik kota maupun kabupaten di Indonesia telah dapat menghasilkan laporan keuangan daerah. Dalam Buku Satu berisikan konsep dasar bagi sistem akuntansi sektor publik. Sejalan dengan perkembangan sistem akuntansi sektor publik, Buku Satu memfokuskan pada pokok bahasan ruang lingkup Pemerintah Daerah. Pokok bahasan ini merupakan tanda keberhasilan penerapan laporan keuangan yang ada. Harus diakui secara jujur kesuksesan implementasi baru dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat sampai saat ini belum dapat menunjukkan tingkat kesuksesan yang utuh. Buku dua memfokuskan pada pokok bahasan Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. Buku ini sangat dianjurkan ke berbagai pihak tentunya dengan harapan agar tercapai suatu kesamaan pemikiran tentang percepatan pengembangan laporan keuangan berbasis IPSAS.
Bagian Satu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Penyusunan Sistem Akuntansi Publik, Bab 3 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah, Bab 4 Formulir dan Jurnal, Bab 5 Buku Besar, Bab 6 Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah, Bab 7 Pengawasan Internal, Bagian Dua Bab 1 Siklus Akuntansi di Pemerintahan Daerah, Bab 2 Bentuk-bentuk Laporan Keuangan, Bab 3 Kebijakan Akuntansi, Bab 4 Contoh Jurnal Standar Per Kelompok Rekening dan Per Dinas, Bab 5 Contoh Kasus Siklus Akuntansi Dinas “A”, Bab 6 Penilaian Aset.