Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa

BAB 2 OTONOMI DAERAH SEBAGAI AMANAT RE FORMASI DAN POLITIK
A. Mengarahkan Otonomi Daerah sebagai Jalan Menuju Demokratisasi
B. Memandu Otonomi Daerah yang Luas, Nyata, dan Bertanggung Jawab
C. Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
D. Mensinergikan Hubungan Pemerintah Daerah dan Warga Masyarakat Daerah
E. Memantapkan Langkah Otonomi Daerah Menuju Pemberdayaan Daerah dan Masyarakatnya

BAB 3 OTONOMI DAERAH SEBAGAI REINTROPEKSI
A. Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
B. Reformasi Otonomi Daerah: Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah
C. Paradigma Kompherensif mengenai Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD
D. Hubungan Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah

BAB 4 OTONOMI DAERAH SEBAGAI ETIKA BERPEMERINTAHAN
A. Legitimasi yang Melekat dalam Otonomi Daerah
B. Konflik di Daerah dan Antardaerah : Gagasan Membangun Etika Berotonomi
C. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
D. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB 5 OTONOMI DAERAH SEBAGAI PANDUAN MENJAGA KESATUAN BANGSA
A. Relevansi Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
B. Akseptabilitas Sosial Politik yang Mendukung Implementasi Otonomi Daerah
C. Kecakapan Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
D. Model Kebijakan Pemerintah Pusat :Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa

BAB 6 OTONOMI DAERAH SEBAGAI KEARIFAN
A. Penugasan sebagai Menteri Dalam Negeri : Tantangan Menuju Satu Harapan
B. Pemekaran Daerah :Konsep Mendekatkan Pemerintahan kepada Masyarakat
C. Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Regulasi Performa Kebhinekaan