belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
Pesanan
 Troli
Buku    Hukum    Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.40 kg
ISBN 9786027058729
Penerbit IPDN Press
   Buku Sejenis
 
Harga:Rp45.000
Harga Normal:Rp50.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Penyusunan sebuah Undang-Undang dilandasi oleh empat hal yakni falsafah berbangsa dan bernegara, konstitusi negara, basis teoretis yang tertuang dalam naskah akademik, serta suasana kebatinan para penyusunnya baik dari kalangan DPR RI maupun pemerintah

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan hasil pergulatan konsep yang cukup panjang antara pihak yang menginginkan kedudukan desa sebagai satuan pemerintahaan, dengan pihak lain yang menghendaki desa sebagai sebuah komunitas yang mampu mengurus kepentingan sendiri. Undang-Undang ini merupakan kompromi politik dari kedua pihak tersebut sehingga di dalamnya digunakan dua fungsi desa sebagai self-governing community dan local self-goverment.

Hal penting lain yang muncul dalam Undang-Undang Desa adalah adanya dana segar/cash money yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk dipindah bukukan ke Rekening Desa. Adapun tujuannya adalah agar lebih banyak uang kontan beredar di desa sehingga ekonomi riil di pedesaan dapat berkembang. Dengan demikian desa dapat kembali menjadi tempat kehidupan dan penghidupan masyarakatnya dan tidak hanya sekedar menjadi tempat tinggal.

Lahirnya dua Peraturan Pemerintah yakni PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah di revisi dengan PP 47 Tahun 2015, dan PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana yang Bersumber dari APBN sebgaimana telah direvisi dengan PP Nomor 22 Tahun 2015, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang ini dapat menjadi pedoman operasional terutama mengenai pengaturan perhitungsn dana yang masuk ke desa yang didasarkan pada empat variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis.

Selanjutnya pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi serta Kementrian Keuangan telah membuat peraturan yang lebih operasional dan implementatif, yaitu:

  1. Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  2. Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
  3. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  4. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
  5. Permendes, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  6. Permendes, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
  7. Permendes, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
  8. Permendes, PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
  9. Permendes, PDT dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
  10. Permenkeu Nomor 9 / PMK.07 / 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evakuasi Dana Desa
Mudah-mudahan dengan kompilasi UU No. 6 tahun 2014 disertai dengan peraturan Pemerintah ini memudahkan para pembaca untuk memahami secara komprehensif filosofi dan pardigma yang tertuang dalam Undang-Undang Desa
(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)