belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
 TroliKeinginan

Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.40 kg
Tahun 2018
Halaman 352
ISBN 9786024222161
Penerbit Prenada Media Group
Daftar Isi   Buku Sejenis
 
Harga:Rp99.000
Harga Normal:Rp110.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Daftar Isi

BAB 1 Perkembangan Kejahatan dan Hubungannya dengan Sistem Perbankan 1

BAB 2 Tindak Pidana Perbankan Sebagai Tindak Pidana Kerah Putih (White Collar Crimes) 13

BAB 3 Tindak Pidana Perbankan sebagai Tindak Pidana dengan Dimensi Kejahatan Baru (New Dimention of Crimes) 21

BAB 4 Pengertian Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana di Bidang Perbankan 25

BAB 5 Suatu Telaah Singkat Mengenai Bentuk-bentuk dan Unsurunsur
Tindak Pidana Perbankan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah oleh
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan 33
A. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan
B. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank
C. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Sikap dan/atau Tindakan
yang Dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak
Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank
D. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan
dan Pembinaan Bank
E. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Rahasia Bank

Bab 6 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan
Lembaga dan Sistem Perbankan Nasional 121
A. Tindak Pidana yang Termuat dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia
B. Tindak Pidana yang Termuat dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
C. Tindak Pidana yang Termuat dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
D. Tindak Pidana yang Termuat dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan.

BAB 7 Penerapan Prinsip Kehati-hatian & Good Corporate Governance
sebagai Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan
(Suatu Telaah Singkat) 135
A. Sekelumit Mengenai Prinsip Kehati-hatian
B. Good Corporate Governance
C. Good Corporate Governance bagi Lembaga Perbankan
di Indonesia

BAB 8 Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Menurut
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tertanggal 9
Desember 2011 Perihal Penerapan Strategi Anti-Fraud
bagi Bank Umum 183

BAB 9 Tinjauan Terhadap Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Nomor: 13/104/Kep.GBI/2011; Nomor: B/31/XII/2011 dan Nomor:
Kep-261/A/JA/12/2011 tentang Koordinasi Penanganan Tindak
Pidana Perbankan Jo. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 13/10/Kep.
DpG/2011; Nomor: B/4768/XII/2011/Bareskrim; Nomor: Kep-04/E/
EJP/12/2011; Nomor: Juk 12/F/Fsp/12/2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan 191

BAB 10 Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
bagi Bank (Mungkinkah?) –Sekadar Pengantar 205
A. Pengertian Korporasi
B. Doktrin-doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
D. Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
bagi Lembaga Perbankan, Mungkinkah?
E. Alternatif Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan Terhadap
Korporasi

BAB 11 Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Kasuskasus Konkret 227
A. Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor: 02/Pid.Sus/2015/PN-BNA
B. Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor: 108/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
C. Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Kpg.
D. Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor: 239/Pid.Sus/2015/PN.Bkl
E. Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor: 240/Pid.Sus/2015/PN.Bkl
F. Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor: 367/Pid.B/2015/PN. Blt
G. Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor: 363/Pid.B/2015/PN. Blt

LAMPIRAN-LAMPIRAN 285
• Lampiran 1: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP
tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi
Anti-Fraud bagi Bank Umum
• Lampiran 2: Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:
13/104/Kep.GBI/2011; Nomor: B/31/XII/2011 dan Nomor:
Kep-261/A/JA/12/2011 tentang Koordinasi Penanganan
Tindak Pidana Perbankan
• Lampiran 3: Petunjuk Pelaksanaan Bank Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:
13/10/Kep.DpG/2011; Nomor: B/4768/XII/2011/Bareskrim; Nomor:
Kep-04/E/EJP/12/2011 dan Nomor: Juk 12/F/Fsp/12/2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana
Perbankan
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Memahami Laporan Keuangan (Edisi 9)
Lyn M. Fraser
Rp88.200 Rp98.000
Asas-Asas Hukum Pidana
Moeljatno
Rp45.000 Rp50.000
Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
Theodorus M. Tuanakotta
Rp94.410 Rp104.900
Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi (Edisi 2)
P.A.F. Lamintang
Rp124.200 Rp138.000
Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi
Philipus M. Hadjon
Rp40.500 Rp45.000