Belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanJual Buku AndaTentang KamiHubungi Kami
Buku    Hukum    Hukum Umum

Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia (Perspektif Hukum Laut Internasional)

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.33 kg
Tahun 2019
Halaman 240
ISBN 9786239080976
Penerbit Andi
   Buku Sejenis
 
Harga: Rp73.800 Rp82.000
(Diskon 10%)
Tersedia:
Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Letak dan kondisi geografis wilayah negara Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia, beserta konsekuensi hukum berikut problematika lainnya merupakan kenyataan yang harus diterima. Klaim Indonesia terhadap Kawasan perbatasan wilayah negara yang dimulai dari Deklarasi Djuanda, 1957 dan penegasannya melalui UU No.4 Tahun 1960 sebagai penguatan atas regime negara kepulauan, pengesahan Indonesia atas UNCLOS, 1982 (UU No.17 Tahun 1985) serta belajar dari kasus dua pulau kecil terluar Pulau Sipadan dan Ligitan yang kini menjadi bagian wilayah kedaulatan negara (asing) Malaysia sesuai dengan Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) No.102/2002, 17 Desember 2002, seluruhnya merupakan peristiwa hukum laut internasional yang berakibat pada perubahan batas wilayah negara. Berkaitan dengan pulau-pulau terluar pemerintah R.I telah mengumumkan secara resmi 111 pulau terluar dan menetapkan dengan Keputusan Presiden No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar. Sedangkan menyangkut kawasan perbatasan telah diatur melalui UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Pemerintah R.I No.38 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Terkait dengan perubahan batas wilayah negara, menurut hukum internasional agar tegas eksistensi wilayah negara itu harus diikuti penguatan kedaulatan atas wilayah negara secara efektif (asas effective occupation) termasuk effective administration. Kini seiring dengan dinamika kemajuan Ipteks, implementasi kedaulatan wilayah negara Indonesia telah dan sedang diwujudkan melalui pembangunan masyarakat kawasan perbatasan dengan konsep geostrategis poros maritim dunia. Sehubungan itu, buku yang diberi judul “Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar Indonesia, Perspektif Hukum Laut Internasionalâ€Â mencoba menguraikan tentang dasar peristiwa hukum di atas. Untuk itu Penulis mengawali penulisan ini dengan uraian Pendahuluan yang ingin mengarahkan para pembaca memahami secara global substansi dari judul buku ini. Uraian selanjutnya oleh Penulis membagi menjadi 5 bab penting yang masing-masing menguraikan seputar Negara dan Kedaulatan, Pulau-pulau Terluar dan Status Hukum, Pengaturan Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar, Penentuan Status Hukum Wilayah Perbatasan, yang kemudian berakhir dengan bab Penutup.
(Kembali Ke Atas)

Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut

Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme (Edisi Revisi)
H.F. Abraham Amos
Rp81.000 Rp90.000
Politik Hukum di Indonesia
Mahfud MD
Rp117.000 Rp130.000
Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional (Edisi Revisi)
I Wayan Parthiana
Rp70.200 Rp78.000
Model Pembangunan Perbatasan Berbasis Human Development dan Human Security
Syarifah Ema Rahminah
Rp54.000 Rp60.000
Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan: Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan
Yahya Ahmad Zein
Rp47.250 Rp52.500
(Kembali Ke Atas)