belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
 TroliKeinginan
Buku    Hukum    Pidana & Perdata

Pengadilan HAM (AD HOC): Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.45 kg
Tahun 2018
ISBN 9789790077690
Penerbit Sinar Grafika
   Buku Sejenis
 
Harga:Rp92.700
Harga Normal:Rp103.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ad Hoc Ketentuan dalam undang-undang ini yang mengamanatkan pembentukannya terdapat dalam Pasal 43 dan Pasal 44 menyatakan bahwa pelangaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Ham Ad Hoc (ayat (1)). Pengadilan Ham Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden (ayat (2)). Selanjutnya dinyatakan bahwa Pengadilan HAm yang dibentuk berada dilingkungan Peradilan Umum (ayat (3)). Adapun dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa pemerikasaan di Pengadilan HAM Ad Hoc dan upaya hukumannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (UU No. 2 Tahun 2000).

Buku ini menuangkan pemikiran penulis tantang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kebijakan yang termuat dalam Undang- Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mengakomodasikan keberlakuan hukum pidana yang bersifat retroaktif. Suatu asas yang dalam dunia hukum pidana menimbulkan banyak perdebatan. Tulisan ini mencoba untuk mengupas persoalan- pesoalan kelembagaan dan kebijakan pada pengadilan hak asasi manusia tersebut.

(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)