Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum

Berat	0.31
Tahun	2009
Halaman	390
Penerbit	Rajawali Pers

Daftar Isi

Buku Sejenis

Harga: Rp113.400 ~~Rp126.000~~

(Diskon 10%)

Tersedia:

Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Buku ini merupakan rekonstruksi naskah yang memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan.

Kontroversi pendapat sengaja dimuat dalam buku ini agar para pembaca dapat memberikan penilaian jernih dan benar serta menarik garis batas yang tegas mengenai keuangan negara dari segi hukum untuk dijadikan sebagai pegangan masa kini maupun masa depan.

Sasaran pembaca: mahasiswa fakultas ekonomi, fakultas hukum, mahasiswa administrasi negara.

(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

Bab I Keuangan Negara Pra-Perubahan UUD 1945
   1. Pengertian Keuangan Negara -- Prof. Dr. Harun Al Rasid, S.H
   2. Pengertian Keuangan Negara Menurut UUD 1945 Pasal 23 -- Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H
   3. Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 -- H. Yusuf L. Indradewa, S.H
   4. Beberapa Catatan untuk Sdr. Yusuf L. Indradewa, S.H Sehubungan dengan Tulisan Sanggahannya dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No.5 Tahun XI
                September 1981 -- Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H
   5. Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut Pasal 23 UUD 1945 -- Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H

Bab II Keuangan Negara Pasca - Perubahan UUD 1945 Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H
   1. Pengertian Keuangan Negara Pasca - Perubahan UUD 1945
   2. Aspek Hukum Kerugian Negara dan Perseroan Terbatas yang Sahamnya Antara Lain Dimiliki Oleh Negara
   3. Implikasi Hukum Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pemeriksaan BUMN
   4. Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
   5. State Owned Legal Entity
   6. UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasca - Perubahan UUD 1945
   7. Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah
   8. Komentar dan Kritik Undang - Undang tentang Keuangan Negara
   9. Konservatisme Pemeriksaan Keuangan Negara
          10. Reposisi dan Refungsionalisasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah -- Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. -- Yuli Indrawati -- Dian Puji N. Simatupang
          11. Hukum Keuangan Negara dalam Masa Indonesia Merdeka: Masalah dan Prospeknya Bagi Indonesia Inc. -- Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H
          12. Tukar Bangun atau Ruilslag Sebagai Tindakan Hukum Publik atau Hukum Perdata? -- Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H
          13. Badan Layanan Umum Sebuah Solusi Debirokratisasi -- Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H

(Kembali Ke Atas)

Ulasan

M. Farouq S. AMd.SE.SH.SHI.BKP, 07 September, 2017

Kedudukan hukum keuangan negara sebagai bagian dari penerapan hukum administrasi negara dibahas dalam buku ini secara kronologis baik dari segi pengaturan hukumnya yang berdasarkan konsititusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya beserta aturan perubahannya. Didalamnya terdapat kompilasi tinjauan kritis atas teori dan aplikasi dalam beberapa kasus di lapangan dari berbagai pakar tentang ruang lingkup yang menjadi cakupan dalam keuangan negara, organ pemerintah dan badan hukum lain yang bersinggungan langsung dengan keuangan negara (pemerintah dan BUMN/BUMD, serta BHP) berdasarkan UU keungan negara dan UU perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dearah, impikasi hukum pengelolaan dan format pertanggungjawaban kekayaan negara serta urgensi terhadap reposisi dan refungsionalisasi pejabat yang melakukan tugas pengawasan terhadap keuangan negara.

Apakah ulasan ini membantu?

Tidak

Tambahkan Ulasan

(Kembali Ke Atas)