Belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
Masuk Akun
Pesanan
 Troli
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanTentang KamiHubungi Kami
Buku    Hukum    Hukum Bisnis

Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.55 kg
Tahun 2019
Halaman 450
ISBN 9786232182738
Penerbit Prenada Media Group
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Persediaan Habis
Persediaan Buku sedang habis. Apakah Anda ingin diberitahu pada saat persediaan sudah ada?

Sinopsis

Ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup berorientasi pada tiga masalah pokok, yaitu : tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Dari sudut pandang hukum lingkungan, kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan hidup dengan bantuan hukum pidana sangat terbatas, serta perlu memperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Dalam hal kebijakan lingkungan, tidak dirumuskan dalam bentuk norma hukum, maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana. Upaya penegakan melalui sarana hukum pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrumen pengatur. Buku ini terdiri dari enam bab, Bab 1 membahas tentang Pengertian Subjek Hukum, Manusia sebagai Subjek Hukum Pidana, dan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana; Bab 2 membahas tentang Subjek Hukum Pidana Korporasi; Bab 3 membahas tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bab 4 membahas tentang Beberapa Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Bab 5 membahas tentang Sistem Pemidanaan dan Jenis Sanksi Pidana Korporasi; dan Bab 6 membahas tentang Beberapa Isu Hukum Terkait Penanganan Kasus Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Dilakukan Korporasi di Indonesia. Kemudian pada bab akhir dari buku ini diberikan beberapa contoh kasus tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.
(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

PENDAHULUAN 1

    Pengertian Subjek Hukum 3

    Manusia sebagai Subjek Hukum Pidana 5

    Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

BAB 2 SUBJEK HUKUM PIDANA KORPORASI 21

    Peranan dan Pengaruh Korporasi dalam Kehidupan Masyarakat

    Pengertian Korporasi 31

    Hukum Perdata 31

    Hukum Dagang Indonesia 34

    Hukum Pidana 44

    Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan 47

    Actus Reus dan Mens Rea 49

    Badan Hukum: Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdata 52

    Pengertian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korporasi 53

    Pengertian Tindak Pidana Umum 54

    Pengertian Tindak Pidana Korporasi 57

    Corporate Crime dan White Collar Crime 58

    Penggunaan Pertama Kali Istilah “Corporate Crime” dan “White Collar Crime” 64

    Sejarah Tindak Pidana Korporasi 65

    Pro dan Kontra Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 68

    Pendapat Pro 68

    Pendapat Kontra 72

    Pendapat Sutan Remy Sjahdeini 74

BAB 3 TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 77

    Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya 79

    Tindak Pidana dalam UUPPLH 82

    Tindak Pidana dalam Penataan Ruang 109

    Tindak Pidana Kehutanan

    Tindak Pidana Perkebunan 133

    Tindak Pidana Pertambangan 142

    Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam 155

    Tindak Pidana Perumahan dan Pemukiman 167

BAB 4 BEBERAPA AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 187

    Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak ( Doctrine of Strict Liability ) 192

    Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius ( Doctrine of Vicarious Liability ) 201

    Ajaran Delegasi ( Doctrine of Delegation ) 213

    Ajaran Identifikasi ( Doctrine of Identification ) 215

    Ajaran Agregasi ( Doctrine of Aggregation ) 227

    Model Budaya Kerja Perusahaan 231

    Reactive Corporate Fault 232

    Ajaran Gabungan (Sutan Remy Sjahdeini) 235

    Ajaran dalam RUU KUHP 2018 253

BAB 5 SISTEM PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI PIDANA KORPORASI 259

    Sistem Pemidanaan Korporasi

    Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana 272

    Hal-hal yang Meringankan Pidana 274

    Hal-hal yang Memberatkan Pidana 276

    Jenis Sanksi Pidana Korporasi 279

    Tindakan Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Beberapa Negara 293

    Hukum Pidana Perancis 294

    Hukum Pidana Belanda 302

    Hukum Pidana Jerman 309

    Hukum Pidana Inggris 315

    Hukum Pidana Amerika Serikat 320

    Hukum Pidana Federasi Rusia 328

    Hukum Pidana Indonesia 330

BAB 6 BEBERAPA ISU HUKUM TERKAIT PENANANGANAN KASUS PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG  DILAKUKAN KORPORASI DI INDONESIA 339

    Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..341

    Jumlah Surat Dakwaan dan Pihak yang Harus Tampil di Pengadilan dalam Hal Tuntutan Pidana Diajukan Terhadap Korporasi 353

    Penuntutan Pidana Terhadap Personel Pengendali Korporasi Meninggal Dunia, Korporasi yang Telah Bubar, Pailit, dan Badan Hukum Publik 357

    Peniadaan Pembebasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 359

    Contoh Kasus 361

    Contoh Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia 365

    Utusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 155/Pid.Sus/2013/ PN.Cms tentang PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH 365

    Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor: 362/Pid.Sus/2013/PN.Srg 373

    PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 234/Pid.Sus/2016/PN.SRG tentang Perbuatan Dumping Limbah Tanpa Izin 389

    PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG (Putusan Nomor 319/Pid/B/2013/ PN.BB Melakukan Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)