belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
 TroliKeinginan
Buku    Hukum    Hukum Bisnis

Keberadaan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia

Oleh Supandi
Berat 0.25 kg
Tahun 2017
ISBN 9789794140895
Penerbit Alumni
   Buku Sejenis
 
Harga:Rp72.000
Harga Normal:Rp80.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Ulasan

M. Farouq S. AMd.SE.SH.SHI.BKP, 15 September, 2017Rating: 4 dari 5 Bintang!
Eksistensi dan Kedudukan Pengadilan Pajak dibahas dalam buku ini secara historis dalam kaitannya dalam sistem peradilan Nasional. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan sistem civil law, memiliki kesamaan dengan Perancis dalam membagi lingkup peradilan berdasarkan kompetensi atau obyek sengketa yang diajukan. Landasan pembagian kewenangan peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 1, yang merupakan modifikasi terakhir dari upaya dilakukannya konsolidasi dan penataan struktural terhadap sistem peradilan nasional yang telah dibentuk sebelumnya pada tahun 1970 dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, diperkenalkan pengelompokan peradilan ke dalam 4 lingkungan peradilan, yaitu:
a.Peradilan Umum;
b.Peradilan Agama;
c.Peradilan Militer; dan
d.Peradilan Tata Usaha Negara;
Lingkungan peradilan dalam UU No. 14 tahun 1970, untuk selanjutnya tetap digunakan dalam UU perubahannya Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004, meskipun atas UU telah dinyatakan tidak berlaku dan perbaharui dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, eksistensi keempat lingkungan peradilan tersebut tetap diadopsi dalam Pasal 18. Selanjutnya diadopsi pula dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada bulan november tahun 2001, yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dan, yaitu: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, resmilah struktur landasan konstitusional kelembagaan peradilan di Indonesia tersebut, karena pada umumnya dalam suatu negara dasarnya peradilan itu diletakkan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Peradilan yang dilakukan lain daripada yang ditentukan dalam UUD adalah dilarang. Keempat lingkungan Peradilan diatas merupakan badan peradilan dibawah MA sebagai penyelanggara kekuasaan kehakiman dan memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara kepada Mahkamah Agung.
Khusus mengenai Pengadilan Pajak, eksistensi disebut sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara hal ini, berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 9A UU No. 9 Tahun 2004, yang secara tegas dinyatakan bahwa dalam lingkungan peradilan TUN juga dapat dibentuk pengadilan khusus atau pengkhususan yang diatur dengan Undang-undang.
Pasal 9A
Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.”
Penjelasan Pasal 9A
Yang dimaksud dengan “Pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.
Selanjutnya, berdasarkan UU No. 48 tahun 2009, dimana dalam Pasal 1 ayat (8), menyatakan;
Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
Sehingga dengan demikian, eksistensi pengadilan pajak sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan PTUN memperoleh legalitasnya karena pembentukannya dengan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Menurut sejarahnya, pengadilan pajak juga merupakan kelanjutan dari proses penyempurnaan badan peradilan yang telah ada sejak zaman kolonial belanda yang berturut berubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan saat ini menjadi Pengadilan Pajak (PP). Berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 tentang pengadilan Pajak (UU PP), yang menyatakan sebagai pengadilan khusus yang berwenang untuk menyelesaiakan sengeketa perpajakan (kompentensi absolut). Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus ditegaskan dalam Paragrap terakhir Penjelasan Umum Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang disahkan pada 12 april 2002, menyatakan bahwa Pengadilan Pajak yang diatur dalam undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelengaraan persidangan sengketa perpajakan.
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
 
Tidak
(Kembali Ke Atas)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik Pengadilan Pajak, Fungsi Pengadilan Pajak
Deddy Sutrisno
Rp68.400 Rp76.000
Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia
Abdul Anshari Ritonga
Rp135.000 Rp150.000
Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi 2)
M. Yahya Harahap
Rp139.050 Rp154.500
Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding
M. Yahya Harahap
Rp63.000 Rp70.000
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Soerjono Soekanto
Rp21.600 Rp24.000
(Kembali Ke Atas)