Belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanJual Buku AndaTentang KamiHubungi Kami
Buku    Sosial & Politik    Pemerintahan

Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.45
Tahun 2020
Halaman 410
ISBN 9786232184770
Penerbit Prenada Media Group
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga: Rp108.000 Rp120.000
(Diskon 10%)
Tersedia:
Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Buku ini memberikan pemahaman tentang faktor penyebab penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia belum signifikan berhasil. Desentralisasi yang telah diterima sebagai alternatif solusional atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal, ternyata belum juga mengubah kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepulauan ke arah yang lebih baik. Hal ini ternyata disebabkan oleh beberapa faktor penting yang belum terakomodasi dalam kebijakan desentralisasi dan juga implementasi yang semestinya diletakkan secara khusus bagi daerah tersebut.

Dari faktor-faktor penyebab yang telah disajikan tersebut, kemudian dirumuskan poin-poin krusial yang mesti dilakukan jika ingin mendapatkan hasil yang berbeda atas kebijakan desentralisasi dimaksud. Rumusan inilah sebagai jawaban atas gugatan terhadap praktik desentralisasi di daerah otonom kepulauan. Mengingat poin-poin tersebut berangkat dari temuan atas beberapa hal yang belum dilakukan maupun beberapa kekeliruan yang telah dilakukan, maka implikasinya daerah kepulauan akan terlihat berbeda dari sebelumnya dan juga berbeda dengan daerah otonom lainnya.

Perbedaan dalam konteks perlakuan kebijakan desentralisasi bagi daerah otonom kepulauan dimaksud bukanlah sesuatu yang ekstrem dan membahayakan NKRI. Namun demikian, harus dilihat sebagai sebuah jalan tengah yang mendekatkan kepentingan strategis pusat dan kebutuhan daerah otonom berkarakteristik kepulauan. Gagasan baru inilah yang diyakini akan mampu mengubah kehidupan masyarakat daerah kepulauan menjadi lebih baik sehingga semakin mendekatkan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara
(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

BAB 1 PROBLEMATIKA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 1
A. Isu Konseptual 1
B. Isu Empirikal 14

BAB 2 DINAMIKA KONSEP DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 23
A. Konsep Hubungan antar Level Pemerintahan 23
B. Makna dan Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah 38
C. Hubungan Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah 63
D. Konsep Kewenangan 69
E. Tujuan dan Manfaat Desentralisasi 74
F. Klasifikasi Desentralisasi 83
G. Perkembangan Pola Pembagian Kewenangan di Indonesia 92
H. Kritik Terhadap Implementasi Desentralisasi 97
I. Desentralisasi dan Otonomi Simetris dan Asimetris 103
J. Hubungan Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat 112
K. Alur Pikir Persoalan Desentralisasi di Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan 118

BAB 3 FAKTOR-FAKTOR YANG Memengaruhi KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN DESENTRALISASI 125
A. Pengantar 125
B. Faktor Interaksi Politik dalam Kebijakan 127
C. Faktor Dukungan Implementasi di Lapangan 139
D. Catatan Penutup 147

BAB 4 DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN DI INDONESIA 149
A. Konsep Umum Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan 149
B. Gambaran Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia 157
C. Alor sebagai Representasi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan 163

BAB 5 DINAMIKA KEBIJAKAN DESENTRALISASI UNTUK DAERAH OTONOM
BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN PASCAREFORMASI 173
A. Pengantar 173
B. Kerangka Politik (Konstitusi dan Kerangka Hukum) 176
C. Kondisi Lingkungan Sosial Politik dalam Perumusan Kebijakan Desentralisasi 187
D. Proses Perumusan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 218
E. Keterlibatan Kelompok Sosial masyarakat Lokal dalam Kebijakan desentralisasi dan
Otonomi Daerah 223
F. Parameter Penyerahan Urusan Pemerintahan 236
G. Simpulan 251

BAB 6 PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI DI DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN 253
A. Pengantar 253
B. Bentuk dan Susunan Organisasi Pemerintahan di Daerah Kepulauan 257
C. Dukungan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Urusan Pemerintahan di
Daerah Otonom Kepulauan (DPRD dan Aparat Birokrat) 269
D. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 287
E. Hubungan Eksternal dengan Pemerintahan Supranasional (Pusat dan Provinsi) 294
F. Konklusi 323

BAB 7 JALAN TENGAH DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH BAGI DAERAH
OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN 325
A. Catatan Penting Dinamika Kebijakan dan Penyelenggaraan Desentralisasi di
Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan 325
B. Gagasan Konseptual (Jalan Tengah) Desentralisasi dan Otonomi Daerah bagi
Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan 331
DAFTAR PUSTAKA
(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)