Sinopsis
Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan investasi sektor telekomunikasi hasil Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public-Private Partnership (PPP) yang dibagi menjadi tiga paket: Barat, Tengah, dan Timur, di mana pemerintah berperan dalam menyediakan penjaminan untuk melayani daerah-daerah yang tidak layak secara bisnis/keuangan (non-financially feasible).
Pemanfaatan teknologi informasi dan internet yang makin luas membawa perubahan dalam bidang ekonomi dan bisnis, pendidikan, pemerintahan, layanan kesehatan, serta pembangunan dan penegakan hukum. Perubahan tersebut juga meliputi perilaku masyarakat dalam berbelanja, berkomunikasi, menikmati hiburan, atau mengakses dan berbagi informasi. Selain membawa manfaat yang besar, konvergensi (perpaduan) telekomunikasi, media, dan informatika juga menghadirkan berbagai permasalahan sosial dan hukum yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Dalam kajian ilmu hukum, bermunculuan isu-isu baru yang terkait dengan makin masifnya pemanfaatan internet dan media sosial di masyarakat, seperti cyber crime, perlindungan konsumen e-commerce, alat bukti elektronik, perlindungan data pribadi, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik (hate speech) melalui media sosial, dan lain-lain. Berkembangnya isu-isu tersebut perlu direspons secara memadai oleh para sarjana, baik untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mengatasi masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat.
Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, melalui penyediaan bahan-bahan bacaan yang dapat dinikmati oleh para mahasiswa dan masyarakat luas yang menaruh perhatian pada Hukum Telematika
Daftar Isi
BAB 1 KONSEPSI HUKUM TELEMATIKA 1
Pengertian Telematika
Hukum Telematika
BAB 2 PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN HUKUM TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA 19
Dasar Hukum Penyelenggaraan Usaha Telekomunikasi
BAB 3 PENYELENGGARA JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI 27
Sasaran Pembangunan Industri Telekomunikasi/Telematika
Deregulasi Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur
BAB 4 SISTEM INFORMASI BERBASIS INTERNET 35
Sistem Informasi Berbasis Internet
Manfaat Internet
Sisi Lain Peggunaan Internet
Digital Literacy
BAB 5 PERLINDUNGAN HAK DAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK 49
Urgensi Perlindungan Data Pribadi
Prinsip dan Asas Hukum Perlindungan Data Pribadi 59
Regulasi Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data Pribadi di Beberapa Negara
Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Atas Data Pribadi di Hongkong, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan
Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Perlindungan Data Pribadi
Beberapa Permasalahan di Masyarakat
BAB 6 CYBER CRIME (KEJAHATAN MAYANTARA/DUNIA MAYA) 83
Jenis-jenis Cyber Crime di Dunia
Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy)
European Union Convention on Cyber Crime, 2001
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Literasi Digital
BAB 7 HUKUM PERJANJIAN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 103
Syarat Sahnya Perjanjian
Asas-asas dalam Hukum Perjanjian
Unsur-unsur Kontrak Menurut Sistem Hukum Common Law
Teori-teori Perjanjian
Prinsip-prinsip Perjanjian UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law)
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik
Dokumen Elektronik
Transaksi Komersial Elektronik (E-Commerce)
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Komersial Elektronik
Aneka Perjanjian dalam Perniagaan
BAB 8 SISTEM PEMBUKTIAN PADA KUHAPIDANA, HUKUM ACARA PERDATA, DAN UU ITE 121
Pembuktian dalam Hukum Pidana
Pembuktian dalam Hukum Perdata
Dokumen Elektronik dalam Transaksi Elektronik
Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik
Digital Forensik
BAB 9 HUKUM MEDIA PENYIARAN 145
Media Penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik
Media Ownership (Kepemilikan Media)
BAB 10 PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA 155
Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia
Peran Media Massa
Kapitalisme Media
Arah Kebebasan Pers di Masa Mendatang
BAB 11 ETIKA DAN HUKUM PERS DI INDONESIA 173
Etika Jurnalistik di Indonesia
Hukum Pers Indonesia
Undang-Undang Pers: Lex Specialis dari KUHP?
Delik Pers dalam Reformasi KUHP
BAB 12 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 191
Pihak-pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen
Hak dan Kewajiban Para Pihak
Kelebihan dan Kekurangan E-Commerce
Perlindungan Hukum Kegiatan E-Commerce
Penyelesaian Sengketa Konsumen
BAB 13 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (CIPTA, PATEN, DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU) 213
Perlindungan Hak Cipta
Perlindungan Hukum Paten
Perlindungan Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
