Belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
Masuk Akun
Pesanan
 Troli
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanJual Buku AndaTentang KamiHubungi Kami
Buku    Hukum    Hukum Bisnis

Hukum Properti: Karakteristik Perjanjian Jual Beli Properti dengan Sistem Inden

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.30
Tahun 2021
Halaman 306
ISBN 9786232187849
Penerbit Prenada Media Group
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga: Rp90.000 Rp100.000
(Diskon 10%)
Tersedia:
Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Buku berjudul Hukum Properti: Karakteristik Perjanjian Jual Beli Properti dengan Sistem Inden yang berada di tangan pembaca ini membahas dengan lugas dan mendalam kondisi penjualan properti dengan sistem inden (pre project selling) yang objeknya belum ada atau belum sempurna (uncompleted building), khususnya dalam kawasan hunian rumah tapak di Indonesia, yang dikemas dalam wujud Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau perjanjian akan melangsungkan jual beli. Pada dasarnya PPJB bukan perjanjian pendahuluan (preliminary agreement), akan tetapi sudah tergolong sebagai sebuah perjanjian atau kontrak, karena di dalamnya sudah terkandung hak dan kewajiban para pihak.
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai aturan induk tentang pertanahan di Indonesia, pada dasarnya cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh hukum administrasi, walaupun memiliki aspek-aspek perdata karena mengatur beberapa hak atas tanah yang menjadi objek dari perbuatan-perbuatan perdata. Akibatnya, ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Tanah Nasional bersifat kurang fleksibel kalau dikaitkan dengan urusan bisnis yang sering kali membutuhkan terobosan-terobosan sesuai tuntutan kebutuhan pasar. Pola ini tentu saja akan memengaruhi bisnis pemasaran perumahan yang sedang dibangun oleh developer yang memang kebanyakan menempuh cara sedini mungkin melakukan penawaran kepada konsumen propertinya. Jual beli properti dengan sistem inden tidak memperoleh tempat dalam kerangka hukum UUPA yang didasari oleh prinsip hukum adat “perbuatan yang dilakukan secara tunai (kontante handeling)”, sehingga developer dan konsumen properti menjalin hubungan hukumnya dengan berlandaskan kepada prinsip kebebasan berkontrak dan memanfaatkan sifat terbuka Buku III Burgerlijk Wetboek.
(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Kerangka Teoretik dan Konseptual 18
C. Metode Penelitian 28
BAB 2 PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI PROPERTI DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING 33
A. Rumah sebagai Salah Satu Kebutuhan Dasar Manusia 33
B. Permukiman sebagai Salah Satu Jenis Real Property 57
C. Pembangunan Kawasan Permukiman Oleh
Pengembang dan Pemasarannya 65
D. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Iktikad Baik
sebagai Dasar Pre Project Selling 72
E. Hubungan Hukum Para Pihak Berdasar PPJB 81
F. PPJB sebagai Perjanjian Tak Bernama 89
G. Objek PPJB Merupakan Benda yang Masih Akan Ada 95
H. Kedudukan Hukum Konsumen Properti dalam PPJB 101
I. PPJB Berkarakter Tidak Konkret dan Tidak Tunai 113
BAB 3 KARAKTERISTIK KLAUSULA PERJANJIAN JUAL BELI
PROPERTI DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING 121
A. Properti sebagai Objek Bisnis dan Pengaturan
Hukumnya 121
HUKUM PROPERTI: KARAKTERISTIK PERJANJIAN JUAL BELI PROPERTI DENGAN SISTEM INDEN
x
B. Kendala Yuridis Transaksi Properti dalam Tahap
Pembangunan 146
C. Klausula Kuasa dalam PPJB 153
D. Sifat Kuasa dalam PPJB 161
E. Kedudukan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982
tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai
Pemindahan Hak Atas Tanah 167
F. Jenis-jenis Kuasa dalam PPJB 173
G. Kuasa sebagai Perlindungan Hukum bagi
Pengembang (Developer) 176
H. Kedudukan Konsumen Properti sebagai Pemegang
Kuasa 181
I. Hak Perorangan (Hak Pribadi) Konsumen Properti
Sebelum Pemecahan Sertifikat Induk 185
J. Hak Kebendaan Bank Atas Properti yang Dibangun
Pengembang (Developer) 190
K. Pengembang Pailit dan Perbenturan Hak Kebendaan
dengan Hak Pribadi 194
BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI PROPERTI DENGAN SISTEM
PRE PROJECT SELLING 197
A. Hakikat Perlindungan Hukum 197
B. Konsep Perlindungan Hukum dalam Kontrak 210
C. Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 224
D. Pembakuan Klausula PPJB Oleh Pengembang 230
E. Perimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak
dalam PPJB 234
F. Kedudukan Pengembang sebagai Pemberi Kuasa
dalam PPJB 236
G. Kedudukan Hukum Konsumen Properti 238
H. Implikasi Pelunasan Kewajiban Konsumen Properti 243
I. Potensi Kepailitan Pengembang 246
J. Urgensi Deregulasi Pemerintah dalam Pemasaran
Properti dengan Sistem Pre Project Selling 250
K. Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah 252
(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)