belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
Pesanan
 Troli
Buku    Hukum    Pidana & Perdata

Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata

Berat 0.30 kg
Tahun 2005
Halaman 276
Penerbit Sinar Grafika
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga:Rp66.600
Harga Normal:Rp74.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Kitab Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkawinan, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Hukum Perkawinan dengan berbagai masalah aspeknya didalam praktek hukum. Dalam himpunan ini dimaksudkan pula dalam rangka memberi bahan para praktisi hukum maupun bagi para mahasiswa hukum.

Yurisprudensi sebagai sumber hukum, ia sebagai sumber hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri, hal itu tercermin didalam putusan pengadilan yang dapat diketemukan sebagai kaidah hukum, yang kita sebut hukum ciptaan hakim.

(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

1. Putusan Mahkamah Agung No. 726 K/Sip/1976
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 182/1975/Pdt./PT. Smg
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 37/111975/Pdt.Semarang
Karena perkawinan dilangsungkan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku secara Efektif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkainan menurut BW sekalipun yang bersangkutan beragama Islam

2. Putusan Mahkamah Agung No. 1650 K/Sip/1974
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 73/197/PT. Perdata
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 108/73G
Menurut hukum, peralihan agama tidak menyebabkan batalnya/gugurnya perkawinan (pasal 72 HOCI)
Berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 jo pasal 47 PP No. 9/1975, pasal 72 HOCI tersebut masih berlaku, karena hal ini belum diatur dalam undang-undang Perkawinan yang baru dan Pertauran Pemerintah

3. Putusan Mahkamah Agung No. 435 K/Kr/1979
Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 37/1978/PT.Pdg
Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 18/1978/PN.
Keberatan Penuntut Kasasi: "bahwa Pasal 279 KUHP adalah merupakn pasal yang berlaku bagi perkawinan monogami, seang penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan monogami"
Tidak dapat diterima, karena penuntut kasasi 1 yang masih terikat tali perkawinan dengan Rubaidah, tidak dapat kawin lagi sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang Perkawinan, kecuali memenuhi pelbagai persyaratan yan diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4, dan 5 Undang-undang ini.

4. Putusan Mahkamah Agung No. 561 K/Pdi./1982
Putusan Peradilan Tinggi Semarang No. 166/1981/Pi/PT. Smg
Putusan Pengadilann Negeri PemalangNo. 22/1981 Sumir
Meskipunn menurut yurisprudensi pasal 184 ayat1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada pasaln 27 BW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraiaan antara dia an istrinya yang berzina itu

5. Putusan Mahkamah Agung No. 500 K/Sip/1971
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 230/1970/Pdt./PT. Smg
Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 18/1970/Perd
Meskipun "onheelbare teespalt" didalam pasal 209 BW tidak tercantum sebagai alasann perceraian, namun dalam keadaan yang mendesak di mana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami-istri. Undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian; dalam hal ini :onheelbarre teespalt" merupakan keadaan yang mendesak seperti dimaksud diatas
Sebelum kodifikasi nasional dicapai, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembinaan hukum yang termuat dalam BW harus dimungkinkan melalui putusan-putusan Hakim, apabila kebutuhan masyarakat sungguh-sungguh menghendakinya dengan tidak saja menyingkirkan ketentuan-ketentuan yang dianggapnya bertentangan dengan kemajuan zaman akan tetapi juga menambahkan ketentuan-ketentuan baru di samping ketentuan-ketentuan yang lama.

6. Putusan Mahkamah Agung No. 1036 K/Sip/1982
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 255/Pdt/1981/PTD
Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 75/Pts. Pdt/G/1980/PN.Gir
Karena penggugat, Ni Wayan Lampias, tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraiannya sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 111119 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatanharus ditolak.

7. Putusan MAhkamah Agung N0. 1400 K/Pdt/1986
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/PDT/P/1986/PN.JKS.PST
- Pasal 63 (1)a UU No. 1/1974 menyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan, maka hal ini merupakan wewenang Pengadilan Agama menolak melaksanakan perkawinan dengan alasan perbedaan agama, akan tetapi alasan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU No. 1/1974
- Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam UU No. 1/1974 dan disisi lain merupakan UU produk kolonial yang mengatur hal tersebut, akan tetapi UU ini tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip dan falsafah

8. Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984
Perkara Pembatalan Hubungan Hidup Bersama
Pembatalan Hubungan Hidup Bersama
Perjanjian untuk melangsungkan perkawinan
Tidak memenuhi perjanjian untuk melaksanakan perkawinan merupakan pelanggaran norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat Perbuatan melawan Hukum
Ganti rugi terhadap semua biaya yang dikeluarkan selama hidup bersama
Dengan tidak memenuhi janji untuk mengawini, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat adalah suatu perbuatan melawan hukum
Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tuntutan itu harus ditolak

BAB 9 Putusan Mahkamah Agung No. 1448 K/Sip/1974
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 101/1973/PT. Perdata
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 260/71 G
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami-istri

10. Putusan Mahkamah Agung No. 1476 K/Sip/1982
Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 195/1981. PT
Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 23/1981/Perdit.Prodeo
Menurut hukum adat, meskipun seorang istri nusyus (ingkar, atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapatkan bagiannya dari barang-barang gono-gini (harta seharkat) yang diperolehnya semasa perkawinan

11. Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Sip/1968/PT. Perata
Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 6/1968 Perdata
Pembagian harta guna kaya antara bekas suami-istri masing-masing 50%
Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu
Biaya Penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut dibebankan kepada ayah dan ibu, masing-masing 50%

12. Putusan Mahkamah agung No. 3180/Pdt./1985
Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu N0. 48/Pdt./1984/PT. Palu
Putusann Pengadilan Negeri Palu N0. 7/1984/Pdt.G
Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbarre tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi Melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi

(Kembali Ke Atas)

Ulasan

Rachmadi, 19 March, 2018Rating: 4 dari 5 Bintang!
Menarik untuk dikaji berbagai yurisprudensi tentang hukum perdata yang dihimpun dalan buku. Kita dapat mengetahui abstraksi hukumnya. Dari buku ini pula dapat diketahui kaidah-kaidah hukum perdata yang lahir dari penemuan hukum hakim. Buku ini patut dijadikan referensi bagi mahasiswa, praktisi dan akademisi hukum.
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
 
Tidak
rifky anggara, 28 April, 2013Rating: 5 dari 5 Bintang!
sangat bermanfaat
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
 
Tidak
eko yajid. e, 29 October, 2012Rating: 4 dari 5 Bintang!
Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sebuah buku hukum yang sederhana tetapi sangat bagus dan sarat isinya yurispruden yang tepat guna dan dibutuhkan sebagai bahan acuan dalam membuat dan menyusun gugatan, thanks so much 'n good luck Mr. Soedharyo Soimin.
1 dari 1 orang menilai cukup membantu
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
 
Tidak
(Kembali Ke Atas)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Praktik Hukum Acara Perdata: Contoh Bentuk-Bentuk Surat Di Bidang Kepengacaraan Perdata (Edisi 2)
R. Soeroso
Rp96.300 Rp107.000
Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya
Lilik Mulyadi
Rp90.000 Rp100.000
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Pihak Pihak Dalam Perkara (Bagian 2)
R. Soeroso
Rp156.600 Rp174.000
Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan
Sophar Maru Hutagalung
Rp85.500 Rp95.000
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Upaya Hukum (Bagian 6)
R. Soeroso
Rp202.500 Rp225.000
(Kembali Ke Atas)