belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
 TroliKeinginan
Buku    Sosial & Politik    Pemerintahan

Carut-marut Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Politik

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.47 kg
Tahun 2017
Halaman 258
ISBN 9786024221997
Penerbit Prenada Media Group
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga:Rp75.600
Harga Normal:Rp84.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim hari ini bila pembayaran diterima SEBELUM pukul 15.30 WIB. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Otonomi daerah menekankan adanya kewenangan yang kuat, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Desentralisasi kewenangan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan tujuan agar terjadi akselerasi pembangunan dari pusat ke daerah untuk melahirkan rakyat yang sejahtera dan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat.

Sejak pemberlakuan otonomi daerah secara efektif pada tahun 2001, ternyata otonomi daerah melahirkan pemerintahan yang carut-marut termasuk dalam pengelo-laan keuangan daerah (APBD) serta korupsi yang merajalela merupakan fakta yang tak terbantah lagi dan merupakan hal yang sangat membahayakan bagi kelangsungan dan stabilitas pembangunan nasional.

Sejak tahun 2001 hingga sekarang banyak daerah otonom yang bermasalah dan sisi ekonomi, politik, dan stabilitas. Terdapat titik-titik rawan penyalahgunaan dalam tahapan pengelolaan keuangan, yaitu pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Walhasil APBD yang seharusnya untuk rakyat telah menjadi lahan korupsi bagi para pejabat di daerah.

Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan pembangunan, dibutuhkan suatu upaya yang optimal dari para stakeholder antara lain DPRD, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Buku in i memaparkan fakta-fakta empiris berbagai persoalan carut-marut dalam pengelolaan keuangan daerah dan kemudian menyumbangkan suatu pemikiran yang kritis untuk memberikan solusi atas kondisi tersebut dengan mengintegrasikan dua perspektif dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu perspektif hukum dan politik.

 

Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H. adalah seorang praktisi hukum yang sudah berpengalaman selama 30 tahun, dan berpengalaman dalam pemerintahan menjadi anggota DPRD selama 15 tahun. Doktor Ilmu Hukum lulusan Univer-sitas Hasanuddin dengan spesifikasi keilmuan Hukum Keuangan Daerah, yang saat ini mengajar pada program S-1 dan Pascasarjana di beberapa Perguruan Tinggi Negeri, antara lain: Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Selayang Pandang Konsep dan Paradigma Serta Hubungan Pengelolaan Keuangan Negara dan   Daerah

Bab 3 Deskripsi Singkat  Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Bab 4 Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Rakyat

Bab 5 Wajah Suram Persekongkolan dan Perselingkuhan dalam Realitas Pengelolaan Keuangan   Daerah

Bab 6 Beberapa Pintu Masuk tindakan Penyalahgunaan Keuangan Daerah

Bab 7 Meneropong Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab 8 Quo Vadis Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab 9 Penutup
(Kembali Ke Atas)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Azas-Azas Hukum Perjanjian
Wirjono Prodjodikoro
Rp38.700 Rp43.000
Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah
B. Arief Sidharta
Rp40.500 Rp45.000
Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya
Badriyah Khaleed
Rp32.400 Rp36.000
Hukum Pidana Indonesia
Andi Hamzah
Rp116.100 Rp129.000
Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah
Utang Rosidin
Rp51.300 Rp57.000
(Kembali Ke Atas)