belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
 TroliKeinginan
Buku    Hukum    Hukum Umum

Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta

Berat 0.41 kg
Tahun 2011
Halaman 299
ISBN 9789795383802
Penerbit Mandar Maju
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga:Rp58.000
Tersedia:Dikirim hari ini bila pembayaran diterima SEBELUM pukul 15.30 WIB. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap atau sempurna dalam sengketa hukum perdata, ternyata dapat mengalami penurunan status ( degradasi ) dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan bukti seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut.

Apabila terjadi degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum itu menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris tersebut dapat digugat oleh pihak yang menderita kerugian dengan melakukan perbuatan melanggar hukum onrechtmatige daad yang disyaratkan dalam pasal 1365 maupun dalam pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar janji atau wanprestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata.

Sanksi administrasi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ada 5 jenis sanksi administrasi yang berlakunya secara berjenjang yaitu : 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 4. Pemberhentian dengan hormat, dan 5. Pemberhentian tidak hormat. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi unsur-unsur dalam KUH Pidana.

Buku ini memadukan antara teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan hasil pengalaman praktek selaku Notaris selama 20 tahun, yang mengupas secara utuh mengenai aspek pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta. Buku ini merupakan salah satu literatur yang layak dibaca oleh kalangan akademisi seperti dosen, dan para mahasiswa yang mendalami studi kenotariatan, maupun praktisi hukum seperti Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Polisi, Jaksa maupun Hakim.

 

(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

BAB II  ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM

PEMBUATAN AKTA YANG CACAT HUKUM|53

2.1          Pejabat Umum|53

2.2          Notaris Sebagai Pejabat Umum|61

2.2.1               Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris|67

2.2.2               Perpanjangan Masa Jabatan Notaris|76

2.2.3               Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris|77

2.2.4               Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan

                        Notaris|97

2.3          Akta Otentik dan Akta Dibawah tangan|99

2.4          Bentuk dan Fungsi Akta Notaris|110

2.5          Kekuatan Pembuktian Akta Notaris|115

2.5.1       Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) |116

2.5.2               Kekuatan Pembuktian Formil (formele bewijskracht)     

                           |116

2.5.3               Kekuatan Pembuktian Material (materiele bewijskracht)

                           |117

2.6          Degradasi Kekuatan Bukti dan Kebatalan Akta Notaris|119

2.7          Sebab Degradasi Kekuatan Bukti dan Batalnya Akta

          Notaris|122

2.7.1               Sebab Pasal 1869 KUH Perdata|127

2.7.2               Sebab Pasal 1320 KUH Perdata|130

a.   Tentang Kesepakatan|134

b.   Kecakapan untuk membuat perjanjian|137

c.    Suatu hal tertentu|140

d.   Causa yang diperbolehkan|143

2.7.3               Sebab Pasal 84 UUJN|143

a.   Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN|144

b.   Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN|145

c.    Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 44 UUJN|148

d.   Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 48 UUJN|149

e.   Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 49 UUJN|150

f.     Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 50 UUJN|150

g.   Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 51 UUJN|151

h.   Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 41 UUJN|154

i.     Pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 52 UUJN|158

2.7.4               Sebab Ketidakcakapan Bertindak|158

2.7.5               Sebab Ketidakwenangan Bertindak|163

2.7.6               Sebab Cacat Kehendak|165

2.7.7               Sebab Bentuk Perjanjian|168

2.7.8               Sebab Bertentangan Dengan Undang-Undang|170

2.7.9               Sebab Bertentangan Dengan Ketertiban Umum dan

Kesusilaan|172

2.8          Tanggung jawab Notaris atas Akta yang Cacat Hukum|173

2.9          Perbuatan Melanggar Hukum Onrechtmatige daad |179

2.10       Wanprestasi Notaris|187

 

BAB III BATAS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS|192

3.1.        Sanksi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Notaris|194

3.1.1               Aspek Tanggung gugat Keperdataan|195

3.1.2               Aspek Tanggung jawab Administratif|198

3.1.3               Aspek Tanggung jawab Pidana|207

3.2.        Kepailitan Notaris Sebagai Dasar Pemberhentian Jabatan

   Notaris|222

 

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM

MELAKSANAKAN TUGAS JABATANNYA|228

4.1.        Perlindungan Hukum Terhadap Notaris  Berdasarkan UUJN|228

4.1.1. Prosedur Khusus dalam Penegakan Hukum Terhadap Notaris|233

4.1.2.     Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Bagi Notaris,

               Notaris  Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris|236

4.1.3.     Ruang Lingkup Persetujuan Majelis Pengawas Daerah|238

4.1.4.     Kriteria Persetujuan atau Penolakan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Pasal 66 UUJN|242

4.1.5.     Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Merupakan Produk Hukum Tata Usaha Negara|245

4.1.6.     Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan Majelis Pengawas Daerah Atas Persetujuan Pemeriksaan Notaris|247

4.2.        Hak Ingkar Notaris|251

4.2.1.       Hak Ingkar Notaris Merupakan Kewajiban|252

4.2.2.       Jangkauan Hak Ingkar Notaris|256

4.2.3.             Pelaksanaan Hak Ingkar oleh Notaris|259

4.3.        Lembaga Pengawas Notaris|261

4.3.1.             Dewan Kehormatan|263

4.3.2.             Majelis Pengawas Notaris|268

4.3.2.1.      Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris|272

4.3.2.2.      Pemeriksaan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah|275

4.3.2.3.      Pemeriksaan Terhadap Notaris Atas Laporan Masyarakat|277

 

DAFTAR BACAAN|280

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS|298

DAFTAR RIWAYAT HIDUP EDITOR|299

(Kembali Ke Atas)

Ulasan

Andiany, 13 May, 2018Rating: 5 dari 5 Bintang!
Buku dalam keadaan baik dan packing rapi
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
 
Tidak
yudi pratama, 11 January, 2016Rating: 5 dari 5 Bintang!
bagus
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
 
Tidak
anton suwarno, 30 March, 2015Rating: 4 dari 5 Bintang!
sangat baik untuk menambah pengetahuan di dunia notaris dan sebagai referensi tesis.
Apakah ulasan ini membantu?
Ya
 
Tidak
(Kembali Ke Atas)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris
Habib Adjie
Rp30.600 Rp34.000
Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik
Habib Adjie
Rp50.400 Rp56.000
Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia
Habib Adjie
Rp70.200 Rp78.000
Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT
Habib Adjie
Rp22.500 Rp25.000
Majelis Pengawas Notaris: Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
Habib Adjie
Rp28.800 Rp32.000
(Kembali Ke Atas)