Belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
Masuk Akun
Pesanan
 Troli
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanTentang KamiHubungi Kami
Buku    Hukum    Hukum Bisnis

Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.25 kg
Tahun 2019
Halaman 168
ISBN 9786232182622
Penerbit Prenada Media Group
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga:Rp43.200
Harga Normal:Rp48.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Penerapan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontradiktif yang menimbulkan sebuah dealektika, baik itu dari para akademisi dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Praktik perbankan syariah harus memiliki beberapa aspek, antara lain aspek moral, aspek sosial, dan aspek dimensi religiusitas, yang dari kesemua aspek tersebut memiliki tujuan akhir berupa kesejahteraan. Selain itu juga, adanya perbankan syariah ini, untuk memberikan perubahan dan melepaskan diri dari transaksi-transaksi yang dilarang oleh agama seperti riba’, maysir, dan gharar.  Persoalan perbankan syariah tidak hanya seputar transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam saja, akan tetapi perbankan syariah harus mampu menyelesaikan tantangan dan masalah yang terjadi saat ini, di mana era digital sudah masuk ke industri keuangan syariah. Oleh karena itu, para pemegang otoritas harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam memberikan perlindungan terhadap para nasabah.
Tidak banyak buku perbankan syariah yang ditulis oleh penggiat ekonomi syariah, yang membahas terkait sisi-sisi lain perbankan syariah, namun buku ini mengulas aspek lain perbankan syariah dari sisi perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan cybercrime di perbankan syariah. Latar belakang cybercrime di dunia perbankan syariah karena didasari bahwa hampir 90 persen sistem perangkat oprasional dan pengamanan perbankan menggunakan teknologi, sementara cybercrime adalah kejahatan yang menggunakan perangkat elektronik dengan motif memuaskan hasrat ekonomi. Sisi lain, nasabah yang terkena dampak cybercrime di dunia perbankan sering tidak mendapat perlindungan secara hukum dari pihak perbankan. Dalam buku ini, selain membahas aspek-aspek yuridis dan teknis perbankan syariah, penulis memaparkan pola kejahatan cybercrime di dunia perbankan dan teori-teori perlindungan hukum nasabah terhadap cybercrime di dunia perbankan di antaranya: 1) perlindungan secara implisit (implisit deposit protection); 2) perlindungan secara tidak langsung (indirect protection); dan 3) perlindungan secara langsung (direct direction).
Buku ini dipandang perlu diterbitkan, urgensi kehadirannya bisa memberikan nuansa untuk berpikir bagi pembaca khususnya bagi nasabah dan penggiat ekonomi syariah bahwa kejahatan cybercrime adalah ancaman nyata di era teknologi modern, sehingga diperlukan pertahanan dan perlindungan secara hukum. Penerapan asas kepastian hukum (rechtidchherheit) dibutuhkan untuk melindungi setiap warga negara, sehingga ketika terjadi hubungan hukum antara nasabah dan perbankan akan tercipta asas keadilan (gerechtigheit).
(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 RUANG LINGKUP PERBANKAN SYARIAH 5

    Definisi Bank Syariah 5
    Sejarah Bank Syariah 6
    Faktor dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 9
    Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah 14
    Tujuan Perbankan Syariah 14
    Fungsi Perbankan Syariah 20
    Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 21
    Sistem Perbankan Syariah 24

BAB 3 PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH 27

    Prinsip Pengelolaan Perbankan Syariah 27
    Prinsip Kepercayaan (Fiduciari Principle) 29
    Prinsip Kerahasiaan (Confidential Principle) 29
    Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 31
    Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) 33
    Hubungan Hukum antara Nasabah dan Bank 34
    Prinsip-prinsip Perbankan Syariah 37 C.

Produk Perbankan Syariah 41

    Penghimpunan Dana 41
    Penyaluran Dana (Financing) 42
    Pelayanan Jasa (Service) 46

BAB 4 ATURAN HUKUM DALAM BANK SYARIAH 49

    Landasan Hukum Perbankan Syariah 49
    Islamic Windows 49
    Bentuk Hukum dan Pendirian Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 50
    Bentuk Hukum dan Pendirian Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 50
    Bentuk Hukum dan Pendirian BPRS 53
    Faktor-faktor yang Menghambat Pendirian Bank Syariah di Indonesia 55
    Faktor Politik 56
    Faktor Landasan Yuridis 57
    Faktor Sosial 58
    Larangan dalam Perbankan Syariah 59
    Larangan Bank Umum Syariah 59
    Larangan UUS 60
    Larangan BPRS 60

BAB 5 SUMBER DANA, PENILAIAN KESEHATAN, DAN PENGGABUNGAN USAHA BANK 61

    Sumber Dana dan Penilaian Kesehatan 61
    Sumber Dana Bank 61
    Penilaian Kesehatan Bank 62
    Penggabungan Usaha Bank 66

BAB 6 HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH DAN PERBANKAN SYARIAH 71

    Hak dan Kewajiban Nasabah 71
    Kewajiban Bank Syariah Terhadap Nasabah 72
    Kewajiban Menerapkan Manajemen Risiko, Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Nasabah 73
    Kewajiban Memberikan Informasi yang Benar 73
    Kewajiban Merahasiakan Identitas Nasabah 75
    Menyerahkan Dana Nasabah dan Transparansi Keuangan 76
    Mengamankan Simpanan Dana Nasabah 76

BAB 7 LEMBAGA PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH 77

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 77
    Dewan Pengawas Syariah (DPS) 82
    Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) 86
    Pengertian LPS 86
    Sejarah LPS 86
    Dasar Hukum LPS 87
    Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS 87
    Simpanan yang Dijamin oleh LPS 88

BAB 8 MEKANISME PENGADUAN NASABAH DI PERBANKAN SYARIAH 91

    Dasar Hukum Penyelesaian Pengaduan Nasabah 91
    Kewajiban Menyelesaikan Pengaduan Nasabah 92
    Fungsi dan Tujuan Penyelesaian Pengaduan Nasabah 93
    Pembentukan Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah di Perbankan 94
    Prosedur dan Tempo Penyelesaian Pengaduan Nasabah 95
    Prosedur Pengajuan Pengaduan 95
    Prosedur Pencatatan Penerimaaan Pengaduan Nasabah 95
    Tempo Penyelesaian Pengaduan 96
    Kewajiban Penataan, dan Sanksi Tidak Menerapkan Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Nasabah 99

BAB 9 PROBLEMATIKA BANK SYARIAH 101

    Problematika Perbankan Syariah 101
    Kondisi dan Isu Strategis yang Dihadapi Perbankan Syariah 102

BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH 105

    Lembaga Penyelesaian Sengketa 105
    Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi (Extraordinary Court) 106
    Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Ordinary Court) 108
    Penyelesaian Sengketa di Arbitrase Syariah 110 1. Pengertian Arbitrase 111
    Landasan Hukum Arbitrase Syariah 112
    Putusan Arbitrase Syariah 113
    Kewenangan Peradilan Agama dalam Pembatalan Putusan Badan Arbitase Syariah (BASYARNAS) 114 C. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama 117
    Pengertian Kompetensi Absolut PA 118
    Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama 118
    Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah 119
    Perlunya Pengadilan Khusus pada Pengadilan Agama 120
    Sanksi Terhadap Bank Syariah atas pelanggaran Kerahasiaan Nasabah 122
    Sanksi Administratif kepada Bank 123
    Sanksi Pidana kepada Bank 123

BAB 11 PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA FASILITAS INTERNET BANKING TERHADAP KEJAHATAN CYBERCRIME DI PERBANKAN SYARIAH 125

    Model Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Cybercrime di Perbankan Syariah 126
    Definisi Perlindungan Hukum Nasabah di Perbankan 126
    Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah 127
    Model Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perbankan 128
    Cybercrime dan Urgensinya Terhadap Nasabah dalam Dunia Perbankan 135
    Konstruksi Terminologi Cybercrime 135
    Istilah Pihak atau Pelaku Cybercrime 137
    Motif dan Faktor Timbulnya Cybercrime 138
    Karateristik Perbuatan Cybercrime 139
    Jenis-jenis Cybercrime yang Ada di Indonesia 140
    Hubungan Cybercrime dan Nasabah dalam Perbankan 142
(Kembali Ke Atas)

Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut

Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016
Danrivanto Budhijanto
Rp53.100 Rp59.000
Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Maidin Gultom
Rp49.500 Rp55.000
(Kembali Ke Atas)