belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
 
 Troli
Buku    Hukum    Hukum Bisnis

Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.40 kg
Tahun 2018
Halaman 368
ISBN 9786024226923
Penerbit Prenada Media Group
Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga:Rp103.500
Harga Normal:Rp115.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Daftar Isi

1
PEMAHAMAN SEKILAS TENTANG SISTEM HUKUM INDONESIA
–Shidarta– 1
A. Pengertian tentang Hukum
B. Pengertian Sistem Hukum
C. Latar Belakang Sejarah Sistem Hukum Indonesia
D. Sumber Materiel Hukum Indonesia
E. Sumber Formal Hukum Indonesia
F. Hukum Bisnis
G. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
2
HUKUM BENDA –Siti Yuniarti– 31
A. Pendahuluan
B. Sistematika Hukum Benda.
C. Jenis Benda
1. Bezit (Kedudukan Berkuasa)
2. Levering (Penyerahan)
3. Verjaring (Kedaluwarsa/Lewat Waktu)
4. Bezwaring (Pembebasan/Jaminan)
D. Asas-assas dalam Hukum Benda
E. Hak Kebendaan
F. Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan
G. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan
1. Gadai
2. Hipotek
3. Hak Tanggungan.
4. Fidusia
5. Jaminan Resi Gudang
H. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
3
HUKUM PERJANJIAN –Erni Herawati– 47
A. Pendahuluan.
B. Pengertian Perjanjian.
C. Asas-Asas Perjanjian.
1. Asas Konsensualisme.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
3. Asas Pacta Sunt Servanda/ Kekuatan Mengikat Suat Kontrak
4. Asas Iktikad baik
D. Syarat Sah Perjanjian
E. Perikatan
F. Prestasi dan Wanprestasi
G. Hapusnya Perikatan
DAFTAR PUSTAKA
4
HUKUM PERUSAHAAN –Erni Herawati– 61
A. Pendahuluan
B. Jenis Perusahaan.
1. Usaha Perorangan
2. Perusahan Bukan Badan Hukum
a. Persekutuan Perdata (Maatschap)
b. Firma
c. Perseroan Komanditer (Commanditaire
Vennootschap/CV)
3. Perusahaan berbadan hukum: Perseroan Terbatas (PT)
a. Definisi Perseroan Terbatas
b. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas
c. Organ Perseroan Terbatas
C. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
DAFTAR PUSTAKA
5
HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL –Besar– 77
A. Pengertian
B. Dasar Hukum.
C. Jenis-jenis Kekayaan Intelektual
D. Hak Cipta
1. Pengertian Hak Cipta.
2. Dasar Hukum Hak Cipta
3. Objek Hak Cipta
4. Batasan Terhadap Pemberian Hak Cipta
5. Perlindungan Hukum Hak Cipta
6. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta
E. Paten
1. Pengertian Paten
2. Objek Hak Paten.
3. Perlindungan Hukum Bagi Hak Paten
4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten.
F. Merek
1. Pengertian Hak
2. Batasan Terhadap Merek
3. Permohonan Merek yang ditolak
4. Perlindungan Hukum Merek
5. Prosedur atau Tata Cara Pendaftaran Merek
G. Desain Industri
1. Pengertian Desain Industri
2. Lingkup Desain Industri
3. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri
4. Pendaftaran Desain Industri
F. Rahasia Dagang
1. Pengertian Rahasia Dagang
2. Lingkup Rahasia Dagang
3. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang
6
HUKUM KETENAGAKERJAAN –Erna Ratnaningsih dan Iron Sarira– 95
A. Pengantar
B. Pengertian dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
2. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan
a. Hukum Ketenagakerjaan ditinjau dari Hukum Perdata
b. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Pidana
c. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum
Tata Usaha Negara
C. Hukum Positif di Bidang Ketenagakerjaan
1. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Tentang
Ketenagakerjaan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal-pasal dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum
Ketenagakerjaan
D. Syarat Kerja dan Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kerja
1. Syarat Kerja (Mikro Kondisional)
a. Unsur Adanya Pekerjaan
b. Unsur Adanya Upah
c. Unsur Adanya Perintah
d. Unsur Adanya Waktu Tertentu
2. Perjanjian Kerja
E. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1. Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan Industrial
2. Pemutusan Hubungan Kerja dan Larangan PHK
a. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha/Majikan
b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Buruh
c. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum
d. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan
3. Hak Buruh Setelah PHK
4. Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan/Perburuhan
a. Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan
b. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan
DAFTAR PUSTAKA
7
HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA –Agus Ryanto– 127
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum Pasar Modal
C. Hukum Pasar Modal dan Instrumennya di Pasar Modal.
1. Apakah Hukum Pasar Modal itu?
2. Instrumen Pasar Modal
3. Kelembagaan di Pasar Modal Indonesia
a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
b. Bursa Efek Indonesia (BEI)
E. Penawaran Umum dan Pencatatan Saham di BEI
1. Penawaran Umum.
a. Tahap Pra-Emisi
b. Tahap Emisi
c. Tahap Pasca
2. Pencatatan Saham di BEI
F. Menjadi Perusahaan Publik Dengan Keterbukaan Informasi
G. Aksi Korporasi (Corporate Action)
H. Penegakan Hukum di Pasar Modal
1. Kejahatan di Pasar Modal
a. Informasi yang Menyesatkan (Misleading Information)
b. Penipuan (Fraud)
c. Manipulasi Pasar (Market Manipulation)
d. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)
2. Pelanggaran di Pasar Modal
8
HUKUM PERSAINGAN USAHA –Shidarta– 155
A. Pendahuluan
B. Filosofi UU No. 5 Tahun 1999
C. Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason
D. Anatomi UU No. 5 Tahun 1999
E. Sanksi
F. Lembaga KPPU
G. Prosedur Beracara di KPPU
H. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
9
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN –Shidarta– 177
A. Pengantar .
B. Subjek-subjek Hukum Perlindungan Konsumen
1. Konsumen dan Kelompok Konsumen
2. Pelaku Usaha.
3. Asosiasi Pelaku Usaha .
4. Kementerian Perdagangan.
5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .
8. Peradilan
C. Pemetaan
D. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen
1. Kontrak Bukan Syarat
3. Gugatan Perwakilan Kelompok
4. Gugatan LPKSM
5. Tanggung Jawab dengan Beban Pembuktian Terbalik
E. Isu Penting dalam Perlindungan Konsumen
F. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
10
HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) –Nirmala Many– 201
A. Pendahuluan.
B. Sejarah Hukum Kepailitan
D. Tujuan UUKPKPU
E. Asas-asas Kepailitan
F. Prosedur Kepailitan
G. Akibat Putusan Pailit
H. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
I. Berakhirnya Kepailitan
J. Peran Pengadilan Niaga
K. Perjanjian Internasional tentang Kepailitan
L. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
1. Pengertian dan Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan
2. Jenis-jenis PKPU
a. PKPU Sementara
b. PKPU Tetap
3. Hakim Pengawas dan Pengurus
4. Panitia Kreditur
5. Status Sita dan Eksekusi Jaminan
6. Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU
7. Kompensasi Utang dalam PKPU
8. Akibat Permohonan PKPU Tetap Ditolak
9. Berakhirnya PKPU
M. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
11
HUKUM PAJAK –Richard Burton– 223
A. Pengantar
B. Pajak untuk Keadilan
C. Penegakan Hukum Pajak
D. Subjek Pajak dan Objek Pajak
E. Upaya Hukum Wajib Pajak
F. Sekilas Kasus Hukum Pajak
DAFTAR PUSTAKA
12
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN
–Abdul Rasyid– 239
A. Pendahuluan
B. Sejarah Singkat Penyelesaian Sengketa
C. Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa
D. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa
1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Arbitrase
DAFTAR PUSTAKA
13
ETIKA BISNIS –Shidarta– 255
A. Pendahuluan.
B. Nilai, Asas, dan Norma
C. Pembentukan “Autonomic Legislation”
D. Etika Bisnis sebagai “Autonomic Legislation”
E. Penutup
DAFTAR PUSTAKA
14
IMPLIKASI ETIS DALAM BISNIS: DALAM KONTEKS HUKUM
PARIWISATA –Ahmad Sofian– 271
A. Pendahaluan
B. Pengertian Pariwisata Seks Anak
C. Situasi Global Pariwisata Seks Anak
D. Pelaku Kejahatan Seks Anak
1. Wisatawan Seks Anak Situasional (Situational Sex Offender)
2. Wisatawan Seks Anak Preferensial (Preferential Sex Offenders)
3. Pedofil (Pedophile)
E. Instrument Hukum Internasional tentang Pariwisata Seks Anak
F. Perundang-Undangan Nasional
DAFTAR PUSTAKA
15
TINDAK PIDANA BISNIS –Ahmad Sofian– 295
A. Pendahuluan
B. Tindak Pidana Perpajakan
C. Tindak Pidana Korupsi
D. Tindak Pidana Pencucian Uang
E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
1. Kejahatan Korporasi
2. Pelanggaran HAM oleh Korporasi
3. Instrumen Hukum Pelanggaran HAM
4. Pertanggungan Jawaban Pidana Korporasi
DAFTAR PUSTAKA
16
HUKUM SIBER INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN
KENYATAAN –Bambang Pratama– 325
A. Tinjauan Umum
B. Ruang Lingkup Hukum Siber di Indonesia
C. UU-ITE dan Cakupannya.
1. Konsep Kepemilikan dalam Ruang Siber
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual pada UU-ITE
3. Pengaturan Persaingan Usaha pada UU-ITE
4. Pengaturan Perlindungan Konsumen pada UU-ITE
D. Sumbangan Pemikiran untuk UU-ITE ke Depan
E. Penutup
(Kembali Ke Atas)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi 3)
Suharsimi Arikunto
Rp98.100 Rp109.000
Instalasi Listrik Dasar (Edisi 3)
Trevor Linsley
Rp189.000 Rp210.000
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf (Edisi 2)
Iman Saiful Mu'minin
Rp114.300 Rp127.000
Ekonomi Makro Islami (Edisi 3)
Adiwarman Karim
Rp80.100 Rp89.000
Sistem Informasi Keperilakuan
Jogiyanto Hartono
Rp199.350 Rp221.500
(Kembali Ke Atas)