belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
   
Masuk Akun
  Buku  Majalah  CD/DVD  
 
0
Troli Belanja Keinginan
Beranda    Buku    Hukum    Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Oleh Tim Grad
  (1 tinjauan)
Berat   0.21 kg
Tahun   2012
Halaman   234
ISBN   9786022080862
Penerbit   Gradien Mediatama
Kategori   BukuHukumUndang-Undang
Sinopsis Buku Sejenis
 
Harga:Rp30.000
Tersedia:Dikirim 2-3 hari berikutnya setelah pembayaran diterima. (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
 
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan
Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan
Sophar Maru Hutagalung
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Pembuktian (Bagian 4)
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Pembuktian (Bagian 4)
R. Soeroso
Hukum Acara Perdata: Dalam Tanya Jawab (Disertai SEMA dan PERMA serta Contoh Surat Berperkara)
Hukum Acara Perdata: Dalam Tanya Jawab (Disertai SEMA dan PERMA serta ..
Moh Hatta, Dyah Ersita Yu..
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan dan Surat Gugatan (Bagian 3)
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan dan Surat Gugatan (..
R. Soeroso
Tinjauan
Abdul Gofar
Rating: 4 dari 5 Bintang!
06/03/2013
terima kasih untuk kerja kerasnya
 
Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda?
Ya Tidak
1 dari 1 tinjauan
Tambahkan Tinjauan Anda
Sinopsis
 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    Bab I Ketentuan Umum
    Bab II Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu
    Bab III Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu
    Bab IV Hak Memilih
    Bab V Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
     Bab VI Penyusunan Daftar Pemilih
     Bab VII Pencalonan Anggota DPR. DPD. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
     Bab VIII Kampanye
     Bab IX Perlengkapan Pemungutan Suara
     Bab X Pemungutan Suara
     Bab XI Penghitungan Suara
     Bab XII Penetapan Hasil Pemilu
     Bab XIII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
     Bab XIV Pemberitahuan Calon Terpilih
     Bab XV Penggantian Calon Terpilih
    Bab XVI Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang
     Bab XVII Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan
     Bab XVIII Pemantauan Pemilu
    Bab XIX Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu
     Bab XX Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu
     Bab XXI Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu
     Bab XXII Ketentuan Pidana
     Bab XXIII Ketentuan Lain-Lain
     Bab XXIV Ketentuan Peralihan
     Bab XXV Ketentuan Penutup
     Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
     Lampiran
(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Massudilawe dan Patners
Himpunan Peraturan Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (PP.No.8,15 Perpres No.20 Thn. 2013
Himpunan Peraturan Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (PP.No.8,15 Perpres No.20 Thn. 2013
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
Undang-Undang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
Undang-Undang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
-
Undang-Undang Guru Dan Dosen
Undang-Undang Guru Dan Dosen
-
Permendagri No. 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-undang No. 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Permendagri No. 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-undang No. 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
-
Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
-
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua)
Undang-undang R.I Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang R.I Nomor 40 Tahun 2007 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang Agraria
Undang-undang Agraria
Perumahan & Kawasan Permukiman
Perumahan & Kawasan Permukiman
Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu
Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)