Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)

Dalam buku ini diuraikan pokok-pokok batasan : pengertian negara dan pemerintahan; pembentukan pemerintahan Indonesia; serta susunan, tugas, dan wewenang pemerintahan Indonesia. Selain itu juga dibahas pokok-pokok pola pemerintahan, kerja sama aparatur pemerintahan, pegawai negara, dan perusahaan milik negara. Materi mutakhir mengenai susunan aparatur pemerintahan Indonesia seperti organisasi menteri negara koordinator, menteri negara, departemen dan lembaga pemerintahan nondepartemen pada tahun 2001 juga termasuk bagian dari isi buku ini. Tidak ketinggalan, buku ini juga mencakup materi hasil amamdemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002, setelah dilakukan tiga kali amandemen sebelumya, yaitu masing-masing pada tahun 1999, 2000, dan 2001.

Betapa pentingnya sistem pemerintahan suatu negara, hal itu lebih nyata lagi dengan dicantumkannya "Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam penjelasan UUD 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945. Hasrat para pembaca untuk memiliki buku ini telah mendorong penulisnya untuk lebih melengkapi dan menyempurnakannya dengan bahan-bahan yang up to date, sehingga tidak ketinggalan zaman, dengan demikian dapat terus digunakan oleh banyak kalangan.

Bab 2 Pembentukan Pemerintahan Indonesia
A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
B. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
C. Lahirnya Pemerintahan Indonesia
D. Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945
E. Penyelengaraan Pemerintahan dalam Masa Peralihan
F. Tata Pemerintahan Indonesia Menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali kepada UUD 1945

Bab 3 Susunan, Tugas, dan Wewenang Pemerintah Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945
A. Lima Bidang Kekuasaan Pemerintah Negara Indonesia
B. Lembaga Tertinggi Negara
C. Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
D. Kekuasaan Aksekutif (BAdan Pemerintahn)
E. Kekuasaan Konsultatif (Badan Penasihat Pemerintah)
F. Kekuasaan Legislatif (Badan Perundangan-undangan)
G. Kekuasaan Auditatif atau Eksaminatif (Badan Pemeriksaan Keuangan)
H. Kekuasaan Yudikatif (Badan peradilan, yaitu Mahkamah Agung)

Bab 4 Pokok-Pokok Tata Pemerintahan Republik Indonesia
A. Landasan Hukum Tata Pemerintahan Indonesia
B. Hubungan AntarLembaga Negara Menurut UUD 1945
C. Pemerintah Pusat
D. Pola Dasar Pelaksanaan Demokrasi PAncasial dan Referendum
E. Undang0Undang Referendum tahun 1985

Bab 5 Hubungan Kerja dalam Pemerintahan
A. Jenis Hubungan Kerja
B. Tingkat Hubungan

Bab 6 Kerja Sama Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah
A. Pemerintah Pusat
B. Pemerintah Daerah
C. Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
D. Hubungan Antara Presiden dan Kepala Daerah
E. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
F. Hubungan Antara Kewajiban dan Struktur Pemerintah Daerah
G. Pengawasan Pemerinath Pusat Terhadap Jalannya Pemerintah Daerah
H. Hubungan Antara APBD dan APBN
I. Dewan Pertimbangan Daerah dan Otonomi Daerah

Bab 7 Pegawai Negeri Republik Indonesia
A. Pengertian Pegawai Negeri
B. Kategori Pegawai Negeri
C. Pejabat dan Instansi yang Terlibat dalam Pengurusan Pegawai Negeri Sipil secara Menyeluruh
D. Kewajiban dan HAk Pegawai Negeri
E. Dasar-Dsar bagi Penyelenggaan Kepegawaian
F. Tahap-Tahap Pokok Penyelenggaraan Kepegawaian
G. Peraturan Perundang-undanagn dan Ketentuan-Ketentuan Lain
H. Anggaran Belanja Pegawai
I. Pembinaan Pendidikan dan Latihan Khusus Pegawai Negeri
J. Tujuan Umum Pendidikan dan Latihan
K. Susunan Pengajaran Pendidakan dan Latihan
L. Jenis Pendidikan dan Latihan serta Tanggung Jawab Pembinaannya

Bab 8 Perusahaan-Perusahaan Milik Negara
A. Pengertian Perusahaan Negara
B. Landasan Penertiban Perusahaan Negara Dewasa Ini
C. Perkembangan Perusahaan Negara di Indonesia
D. Usaha Penertiban, Penyederhanaan, dan Pengarahan Perusahaan Negara
E. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969
F. Perusahaan Jawatan (Perjan)
G. Perusahaan Umum (Perum)
H. Perusahaan Perseroan (Persero)
I. Beberapa Catatan Perusahaan Negara
J. Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun 1969
K. Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1973 (Disempurnakan)
L. Perusahaan Daerah

Bab 9 Kapita Selekta Sistem Pemerintahan Indonesia
I. Ketatalaksanaan Pemerintahan RI
A. Asas-Asas
B. Kebijaksanaan dan Peraturan Perundangan
II. Kepegawaiaan Pejabat Negara dan Kedudukannya
A. Pejabat Negara dan Kedudukannya
B. Pemilihan dan Pengangkatan Pejabat Negara
C. Kepegawaian Pemerintahan

Bab 10 Lampiran-Lampiran
Lampiran I Menteri Negara Koordinator (Menko)
Lampiran II Departemen-Departemen
Lampiran III Menteri Negara (Meneg)
Lampiran IV Lembaga Pemerintah Nondepartemen
Lampiran V Naskah UUD 1945 (YAng Disempurnakan) Tahun 1999, 2000, sampai dengan Tahun 2001