Pada satu sisi, putusan hakim merupakan dimensi paling menetukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normative lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Konsekuensi logis dimensi demikian, maka penulis mencoba untuk menjabarkan pengalaman penulis selaku hakim, teoretisi, dan praktisi secara leboh detail dan komprehensif mendeskripsikan tentang langkah-langkah yang terjadi dalam praktik ketika hakim membuat putusan untuk menuangkan ide, teknik penyusunan, dan proses pembuatan putusan hakim dikaji dari perspektif normatif, teoretis, dan praktik peradilan perkara perdata. Setelah berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam perundang-undangan dll, maka adanya revisi dan perbaikkan dalam buku ini, karna perkembangan dan pendapat yang berbeda-beda.
BAB I DIMENSI TEORETIS, ORMATIF, DAN PRAKTIK TERHADAP HUKUM ACARA PERDATA DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN PERKARA PERDATA INDONESIA KINI DAN MASA MENDATANG A. PENGERTIAN DAN SIFAT HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA 1. Pengertian Hukum Acara Perdata 2. Sifat Hukum Acara Perdata B. ASAS-ASAS UMUM HUKUM ACARA PERDATA DARI OPTIK HUKUM POSITIF (IUSCONSTITUTUM) DAN PANDANGAN PARA DOKTRINA< br />1. Peradilan yang Terbuka untuk Umum (Openbaarheid van Rechtspraak) 2. Hakim yang Pasif (Lijdelijkeheid van de Rechter) 3. Mendengar Kedua Belah Pihak yang Berperkara (Horen van Beide Partijen) 4. Pemeriksaan dalam Dua Instansi (Onderzoek in Twee Instanties) 5. Pengawasan Putusan Pengadilan Lewat Kasasi (Toezicht op de Retspraak Door Middel van Cassatie) 6. Peradilan dengan Membayar Biaya Nietkosteloze Rechtspraak) C. SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM KONTEKS PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DIKAJI DARI PERSPEKTIF NORMATIF, TEORETIS, DAN PRAKTIK 1. HIR (Het Herziene Indonesich Reglement atau Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-16, Ingevolge Stb. 1848-57 I.W.G. Mei 1848, Opnieuw Bekend Gemaaktbij Stb. 1926-559 en Stb. 1941-44) 2. RBg. Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227) 3. Rv. Reglement op de Burgerlijke Rechts-vordering Voorde Raden van Justitie op Java en het Hooggerechtshof van Indonesie, Als-mede voor de Residentiegerechte op Java en Madoera) 4. Kitab Undang-Undang Hulum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 5. Undang-Undang 6. Yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Adat Kebiasaan, dan Pandangan Para Doktrina tentang Hukum Acara Perdata D. BEBERAPA DIMENSI TENTANG EKSISTENSI HUKUM ACARA PERDATA PADA MASA MENDATANG DIKAJI DARI PERSPEKTIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA 1. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 3. Putusan Provisionil 4. Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) 5. Uang Paksa (Dwangsom) E. RUANG LINGKUP TERHADAP EKSISTENSI BADAN PERADILAN INDONESIA 1. Dasar Hukum dan Macam-Macam Badan Peradilan 2. Susunan, Kewenangan, Tempat Kedudukan, dan Pejabat Badan Peradilan Umum
BAB II PERIHAL PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI SERTA SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ATAUPUN PERMASALAHANNYA DIKAJI DARI PERSPEKTIF TEORETIS, NORMATIF, DAN PRAKTIK A. PERIHA PEMBUKTIAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA B. POLARISASI SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA DIKAJI DARI PERSPEKTIF TEORETIS, NORMATIF, DAN PRAKTIK PERADILAN 1. Sistem Biasa (Konvensional) 2. Sistem Putusan Sela (Tussen Vonnis/Interlocutoir Vonis) dengan Beban Pembuktian C. ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA YANG TIMBUL DIKAJI DARI VISI TEORETIS DAN PRAKTIK PERADILAN 1. Surat a. Surat biasa b. Akta autentik c. Akta di bawah tangan 2. Saksi 3. Persangkaan (Vermoedens) a. Persangkaan menurut undang-undang b. Persangkaan menurut hakim 4. Pengakuan (Bekentenis Confenssion) a. Pengakuan di muka hakim di persidangan (gerechtelijke bekertenis) b. Pengakuan di luar sidang 5. Sumpah a. Sumpah pemutus b. Sumpah pelengkap c. Sumpah penafsir D. DIMENSI LAIN YANG DAPAT DILAKSANAKAN HAKIM UNTUK MENDUKUNG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA 1. Keterangan ahli (deskundigenbericht) 2. Pemeriksaan setempat (gerechtelijke plattsopneming/descente)
BAB III PERIHAL RUANG LINGKUP NORMATIF DAN TEORETIS TERHADAP DIMENSI PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESI DAN IMPLEMENTASI DALAM PRAKTIK PERADILAN PERKARA PERDATA A. PENGERTIAN, SIFAT, DAN JENIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA 1. Pengertian Putusan Hakim 2. Sifat Putusan Hakim 3. Jenis Putusan Hakim B. SISTEMATIKA DAN ISI PUTUSAN HAKIM DIKAJI DARI PERSPEKTIF NORMATIF DAN PRAKTIK PERADILAN 1. Kepala Putusan 2. Nomor Register Perkara 3. Nama Pengadilan yang Memutus Perkara 4. Identitas para Pihak yang Berperkara 5. Tentang Duduknya Perkara 6. Tentang Pertimbangan Hukum 7. Pendapat Hakim yang Berbeda (Dissenting Opinion) 8. Amar Putusan (Dictum) 9. Tanggal Musyawarah/Diputuskan Perkara Tersebut dan Pernyataan bahwa Putusan Diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum 10.Keterangan tentang Hadir/Tidaknya Pihak-Pihak pada Saat Putusan Dijatuhkan 11. Nama Tanda Tangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti yang Bersidang, Materai, Perincian Biaya Perkara, dan Catatan Panitera Pengganti C. ASPEK-ASPEK YANG KERAP KURANG DIPERHATIKAN HAKIM SECARA KASUISTIK DAN PRAKTIK DALAM MEMBUA PUTUSAN PADA PRAKTIK PERADILAN PERKARA PERDATA D. BENTUK-BENTUK PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA MENURUT DIMENSI TEORETIS DAN PRAKTIK 1. Putusan Hakim dengan Amar/Diktum Gugatan Dikabulkan 2. Putusan Hakim dengan Amar/Diktum Gugatan Ditolak 3. Putusan Hakim dengan Amar/Diktum Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NietOnvankelijke Verklaraad)
BAB IV PERIHAL CARA DAN TEKNIK MEMBUAT PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA PADA PRAKTIK PERADILAN A. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN 1. Format Formal/Kerangka Dasar dari Putusan Hakim 2. Pencantuman Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan, Baik dari Penggugat maupun Tergugat 3. Teknis Redaksional Pencantuman Bukti Surat, Keterangan para Saksi, dan Keterangan Ahli yang Diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat 4. Tabulasi Pembuktian, Baik yang Diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat B. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT, JAWABAN TERGUGAT DAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN, BAIK OLEH PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT 1. Dalam Konvensi a. Dalam provisi b. Dalam eksepsi c. Dalam pokok perkara 2. Dalam Rekonvensi 3. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi C. TEKNIS REDAKSIONAL MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DIKORELASIKAN DENGAN AMAR/DIKTUM GUGATAN, JAWABAN DAN PEMBUKTIAN, BAIK YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT 1. Cara/Model Pertama 2. Cara/Model Kedua 3. Cara/Model Ketiga 4. Cara/Model Keempat D. AMAR/DIKTUM PUTUSAN HAKIM DIKAJI DARI PERSPEKTIF PRAKTIK PERADILAN PERKARA PERDATA DAN SEGALA ASPEKNYA E. BENTUK, FORMAT, DAN PENGETIKAN PUTUSAN HAKIM
BAB V PERIHAL YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIKAJI DARI PERSPEKTIF DAN DIMENSI PERADILAN PERKARA PERDATA A. PENGERTIAN SISTEM HUKUM DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN INDONESIA B. DIMENSI YURISPRUDENSI DARI PERSPEKTIF TEORETIS DAN PRAKTIK PERADILAN PERKARA PERDATA C. KEKUATAN MENGIKAT YURISPRUDENSI DALAM SISTEM EROPA KONTINENTAL DAN ANGLOSAXON (CASE LAW) D. PENAFSIRANAN PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) SERTA YURISPRUDENSI SEBAGAI ASPEK MENGISI KEKOSONGAN HUKUM E. KEBIJAKAN FORMULATIF YANG IDEAL AGAR PERAN HAKIM INDONESIA LEBIH MAKSIMAL DALAM MENEMUKAN HUKUM (RECHTSVINDING) DI MASA MENDATANG
BAB VI PERIHAL UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM SERTA PROSEDURALNYA DALAM TEORI DAN PRAKTIK A. PENGERTIAN UMUM TENTANG DIMENSI UPAYA HUKUM (RECHTSMIDDELEN) B. UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA MENURUT TEORI DAN PRAKTIK 1. Upaya Hukum Biasa (Gewone Rechtsmiddelen) a. Perlawan (verzet) b. Bandung (appel/revisi/hoeger beroep) 1) Prosedural administrasi permohonan banding 2) Alasan-alasan diajukan permohonan banding 3) Tata cara dan putusan pemeriksaan tingkat banding c. Kasasi (cassatie) 1) Prosedural administrasi permohonan kasasi 2) Alasan diajukan permohonan kasasi kasasi 3) Tata cara pemeriksaan tingkat kasasi 4) Putusan peradilan tingkat kasasi 2. Upaya Hukum Luar Biasa (Buitengewone Rechtsmiddelen) a. Peninjauan kembali 1) Prosedural administrasi pengajuan peninjauan kembali 2) Alasan-alasan diajukan permohonan peninjaunan kembali 3) Tata cara pemeriksaan kembali 4) Putusan peradilan peninjauan kembali b. Derden verzet (verzet door derden)
BAB VII PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA MENURUT TEORI DAN PRAKTIK A. PENGERTIAN EKSEKUSI B. ASAS-ASAS EKSEKUSI C. PUTUSAN YANG DAPAT DIEKSEKUSI D. PELAKSANAAN EKSEKUSI DAFTAR PUSTAKA INDEKS LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I PUTUSAN VERSTEK YANG DIKABULKAN LAMPIRAN II PUTUSAN HAKIM YANG MENGABULKAN GUGATAN TENTANG PENGUASAAN TANAH LAMPIRAN III PUTUSAN HAKIM YANG MENGABULKAN GUGATAN SEBAGIAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAMPIRAN IV PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK GUGATAN
