belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
belbuk.com
Masuk Akun
 Buku  CD/DVD  ATK  Komputer  
0  Troli
Daftar Keinginan
Buku    Hukum    Hukum Bisnis

Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Edisi 2)

Oleh C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil
  (2 tinjauan)
Berat   0.85 kg
Tahun   2006
Halaman   688
ISBN   9790075658
Penerbit   Sinar Grafika
Sinopsis    Daftar Isi    Buku Sejenis
Harga Normal:Rp129.000
Harga Diskon:Rp116.100
  Diskon 10%
 Masukkan ke Troli
Tersedia:Dikirim 2-3 hari berikutnya setelah pembayaran diterima. (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
Jimly Asshiddiqie
Kitab Undang-undang Agraria Dan Pertanahan
Kitab Undang-undang Agraria Dan Pertanahan
-
Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan
Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Da..
Lilik Mulyadi
Hukum Perdata Indonesia
Hukum Perdata Indonesia
Abdulkadir Muhammad
Hukum Dagang Internasional
Hukum Dagang Internasional
Sudargo Gautama
Pengantar Ilmu Hukum Indonesia
Pengantar Ilmu Hukum Indonesia
C. S. T. Kansil, Christin..
Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan
Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembukti..
M. Yahya Harahap
Hukum Pidana
Hukum Pidana
D. Schaffmeister, N. Keij..
Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif
Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif
Hans Kelsen
Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga
Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga
Abdulkadir Muhammad
Tinjauan
Adillata Maula
Rating: 3 dari 5 Bintang!
22/09/2014
Terimakasih belbuk.com
Buku ini alhamdulillah berguna banget buat ku
Isinya juga berkualitas
Tapi ada keganjalan aja soalnya kalo karangan pak Kansil lebih bagus di buku PIH dan PHI
Tpi tetep bagus kog isi materi di dalamnya
Terimakasih belbuk.com
 
Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda?
Ya Tidak
Hidajat Hoesni
Rating: 4 dari 5 Bintang!
11/04/2013
mudah dipahami
 
Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda?
Ya Tidak
2 dari 2 tinjauan
Tambahkan Tinjauan
Sinopsis
Di Indonesia Huku Dagang duatur/bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1848 dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD.

Dalam KUHD di atur antara lain, bentuk-bentuk perusahaan seperti perseroan Firma, Perseroan Terbatas Tahun 1848, Perantara Perdagangan, surat-surat berharga, asuransi, dan pengangkatan di darat dan di laut.

Hukum Dagang di luar Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memuat perihal Hukum Perbankan dan Permodalan di Indonesia dikupas dengan rinci dalam buku ini. Pada cetakan ke-5, buku seri kedua dari pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia ini semakin lengkap. Materi buku ditambah dengan Perseroan terbatas 1995, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan Tahun 1998, Bank Indonesia Tahun 1998, Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai tukar. Dengan Penambahan Materi tersebut, diharapkan dapat semakin memperkaya wawasan pengetahuan pembaca.

(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
BAGIAN I
PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN

BAB 1 INTI PENGETAHUAN HUKUM
Par. 1. Pengertian Hukum
Par. 2. Pengertian Hukum Privat (Hukum Sipil
Par. 3. Pengertian Hukum Dagang (Handelsrecht) atau
Hukum Perniagaan
Evaluasi Belajar
Par. 4. Pengertian Subjek Hukum dan Badan Hukum Evaluasi Belajar

BAB 2 BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PERDAGANGAN
Par. 5. Arti Perdagangan
Par. 6. Tugas Perdagangan dan Pembagian Perdagangan
Par. 7. Usaha Perniagaan (Handelszaak)
Evaluasi Belajar

BAB 3 BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG HUKUM DAGANG
Par. 8. Sumber-Sumber Hukum Dagang
Par. 9. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Par. 10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Par. 11. Peraturan-Peraturan Khusus (di luar KUHD)
Par. 12. Selayang Pandang Sejarah KUHD
Par. 13. Perubanhan Bab 1 KItab I KUHD Indonesia
Evaluasi Belajar

BAB 4 HUKUM DAGANG YANG TERMUAT DALAM KUHD
Par. 14. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata (Pasal 1 KUHD)
Par. 15. Arti Perusahaan dan Pekerja Tetap
Par. 16. Kewajiban Pengusaha di Bidang Pembukuan (Bookkeping)
Par. 17. Orang-Orang Perantara dalam Perdagangan
Par. 18. Pimpinan Perusahaan
Par. 19. Pemegang Prokurasi (P.P)
Par. 20. Pedagang Berkrliling (Commercial Traveller)
Par. 21. Agen Perniagaan (Commercial Agent)
Par. 22. Makelar (Broker)
Par. 23. Komisioner (Factory)
Evaluasi Belajar

BAB 5 BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN
Par. 24. Perseroan (maatschap)
Par. 25. Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan KU Per 1848
Evaluasi Belajar

BAB 6 PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS TAHUN 1995
Par. 28. Undang_undang perseroan Terbatas Tahun 1995
Par. 29. Isi Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995
Par. 30. Pendirian Perseroan Terbatas
Par. 31. Anggaran Dasar
Par. 32. Pendaftaran dan Pengumuman
Evaluasi Belajar
Par. 33. Modal Perseroan Terbatas Tahun 1995
Evaluasi Belajar
Par. 34. Pengertian Saham
Evaluasi Belajar
Par. 35. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Evaluasi Belajar
Par. 36. Direksi
Par. 37. Komisaris
Evaluasi Belajar
Par. 38. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Par. 39. Pemeriksaan terhadap Perseroan
Par. 40. Pembubaran Perseroan dan Likuidasi
Par. 41. Ketentuan Peralihan
Par. 42. Ketentuan Lain-Lain
Par. 43. Ketentuan Penutup

BAB 7 SURAT-SURAT BERHARGA
Par. 44. Surat Berharga
Par. 45. Tentang Wesel (Bill of Exchange)
Par. 46. Tentang Cek (Cheque)
Par. 47. Tentang Promes atau Aksep
Par. 48. tentang Kuitansi pada Pembawa
Par. 49. Konosemen
Par. 50. Ceel (Cedul)
Par. 51. Promes/Aksep
Par. 52. Obligasi
Evaluasi Belajar

BAB 8 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Par. 53. Kepailitan
Par. 54. Hukum Penundaan Pembayaran
Evaluasi Belajar

BAB 9 ASURANSI
Par. 55. Pengertian Asuransi
Par. 56. Tujuan Asuransi
Par. 57. Polis
Par. 58. Asuransi Kerugian
Par. 59. Asuransi Gotong Royong
Par. 60. Asuransi wajib
Evaluasi Belajar

BAB 10 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)
Par. 61. Penjelasan Umum
Par. 62. Ketentuan Umum
Par. 63. Asas dan tujuan
Par. 64. Perjanjian yang Dilarang
Par. 65. Kegiatan yang Dilarang
Par. 66. Posisi Dominan
Par. 67. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Par. 68. Tata Cara Penanganan Perkara
Par. 69. anksi
Par. 70. Ketentuan Lain

BAB 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN (Undang_undang No. 8 Tahun 1999)
Par. 71. Penjelasan Umum
Par. 72. Ketentuan Umum
Par. 73. Asas dan Tujuan
Par. 74. Hak dan Kewajiban
Par. 75. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
Par. 76. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku
Par. 77. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Par. 78. Pembinaan dan Pengawasan
Par. 79. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Par. 80. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Par. 81. Penyelesaian Sengketa
Par. 82. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Par. 83. Penyidikan
Par. 84. Sanksi

BAGIAN II
PENGETAHUAN PERBANKAN

BAB 12 PENGERTIAN POKOK PERBANKAN DI INDONESIA
Par. 85. Pengertian Bank
Par. 86. Keadaan Perbankan Sebelum Perang Dunia II
Par. 87. Keadaan Perbankan Setelah Perang Dunia II (1945-1949)

BAB 13 HUKUM PERBANKAN TAHUN 1992 (Undang-undang No. 7 Tahun 1992)
Par. 88. Ketentuan Umum (Pasal 1)
Par. 89. Asas, Fungsi, dan Tujuan
Par. 90. Jenis dan Usaha Bank
Par. 91. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Pemikiran
Par. 92. Pembinaan dan Pengawasan Bank
Par. 93. Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing
Par. 94. Rahasia Bank
Par. 95. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 96. Ketentuan Peralihan
Par. 97. Ketentuan Penutup
Par. 98. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1992)
Par. 98a. Penyesuaian Bentuk Hukum bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1992)
Par. 99. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi erusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992)
Par. 100. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Menjadi Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1992)
Par. 101. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1992)
Par. 102. Penyesuaian bentuk Hukum bsnk Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992)
Par. 103. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerinta No. 25 Tahun 1992)

BAB 14 HUKUM PERBANKAN TAHUN 1998 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)
Par. 104. Pengertian Umum Perbankan Tahun 1998
Par. 105. Ketentuan Umum (UU No. 10 Tahun 1998 jo. Uu No. 7 Tahun 1992)
Par. 106. Asas, Fungsi, dan Tujuan
Par. 107. Jenis dan Usaha Bank
Par. 108. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Pemikiran

BAB 15 BANK SENTRAL (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968)
Par. 109. Isi Undang-Undang Bank Sentral 1968
Par. 110. Ketentuan Khusus

BAB 16 BANK INDONESIA 1999 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999)
Par. 111. Penjelasan Umum
Par. 112. Ketentuan Umum
Par. 113. Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
Par. 114. Tujuan dan Tugas
Par. 115. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Par. 116. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem pembayaran
Par. 117. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
Par. 118. Dewan Gubernur
Par. 119. hubungan dengan Pemerintah
Par. 120. Hubungan Internasional
Par. 121. Akuntabilitas dan Anggaran
Par. 122. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 123. Ketentuan Peralihan

BAB 17 LEMBAGA KEUANGAN
Par. 124. Arti Lembaga Keuangan
Par. 125. Cara-cara perizinan Lembaga Keuangan
Par. 126. Perubahan Ketentuan Lembaga Keuangan (Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-38/MK/IV/72 Tanggal 18 Januari 1972)
Par. 127. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Bank Umum swasta, Bank Tabungan Swasta, dan Bank Pembangunan Swasta (Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 603/M//IV/12 tahun 1968)
Par. 128. Tata Cara Perizinan Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta dan Bank Pembangunan Swasta (Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 603/M/IV/12?68 Tanggal 18 Desember 1968)
Par. 129. Pendirian Bank Swasta Baru

BAGIAN III
PENGETAHUAN PERMODALAN

BAB 18 PENGERTIAN POKOK PASAR MODAL
Par. 130. Ketentuan Umum
Par. 131. Isi Keppres No. 53 Tahun 1990

BAB 19 PENGERTIAN KHUSUS PASAR MODAL (Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990)
Par. 132. Ketentuan Umum
Par. 133. Wewewnag dan Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Par. 134. Bursa Efek dan Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan
Par. 135. Reksa Dana
Par. 136. Perusahaan Efek dan Orang-Orang Yang Ikut Serta dalam Usaha
Par. 137. Lembaga Penunjang Pasar Modal
Par. 138. Profesi Penunjang Pasar Modal
Par. 139. Perilaku Usaha dari Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi
Par. 140. Pendaftaran Efek
Par. 141. Transaksi Efek yang Dilarang
Par. 142. sanksi-Sanksi dan Banding

BAB 20 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
Par. 143. Pengertian Umum Tentang Modal Dalam Negeri
Par. 144. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri
Par. 145. Pengertian Perusahaan Nasional dan perusahaan Asing
Par. 146. Bidang Usaha dan Izin Usaha
Par. 147. Batas Waktu Berusaha
Par. 148. Pembebasan dan Keringanan Perpajakan
Par. 149. Tenaga Kerja
Par. 150. Kewajiban-Kewajiban Lain
Par. 151. Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968

BAB 21 PENANAMAN MODAL ASING (undang-Undang no. 1 Tahun 1967)
Par. 152. Pengertian Umum tentang Modal Asimg
Par. 153. Pengertian Penanaman Modal Asing
Par. 154. Bentuk Hukum, Kedudukan, dan Daerah Berusaha
Par. 155. Badan usaha Modal Asing
Par. 156. Tenaga Kerja
Par. 157. Pemakaian Tanah
Par. 158. Kelonggaran-Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-Pungutan Lain
Par. 159. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer, dan Repatriasi
Par. 160. Nasionalisasi dan Kompensasi
Par. 161. Kerja Sama Modal Asing dan Modal Nasional
Par. 162. Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Par. 163. Perubahan dan Tambahan UU Nomor 11 Tahun 1970
Par. 164. Penyederhanaan Pengesahan Perseroan Terbatas untuk Melancarkan Penanaman Modal di Indonesia
Par. 165. Penyempurnaan Prosedur Permohonan Fasilitas Penanaman Modal dalam Rangka Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 (SK Ketua Badan Koordinasi Penannaman Modal No. 01/1977 tanggal 3 November 1977)
Par. 166. Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

BAB 22 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) (Keppres No. 20 Tahun 1973)
Par. 167. Susunan dan TAta Kerja BPKM
Par. 168. BPKM Daerah
Par. 169. Ketentuan-Ketentuan Lain
Par. 170. Perubahan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPKM Tahun 1985 (Keppres RI No. 35/1985)

BAB 23 TATA CARA PENANAMAN MODAL (Keppres No. 21 Tahun 1973)
Par. 171. Ketentuan Pokok Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri
Par. 172. Ketentuan Pokok Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Asing
Par. 173. Tata Cara Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan dan di Bidang Kehutanan
Par. 174. Ketentuan-Ketentuan Lain

BAB 24 PASAR MODAL
Par. 175. Keppres Nomor 52 TAhun 1976 tentang Pasar Modal
Par. 176. Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Persero "DANAREKSA" (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976)

BAB 25 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR (UU No. Tahun 1999)
Par. 177. Penjelasan Umum
Par. 178. Ketentuan Umum
Par. 179. Lalu Lintas Devisa
Par. 180. Sistem Nilai Tukar
Par. 181. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 182. Ketentuan Peralihan

DAFTAR PUSTAKA

(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Adrian Sutedi
Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO
Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO
Rusli Pandika
Komentar Undang-undang Tentang Hak Tanggungan
Komentar Undang-undang Tentang Hak Tanggungan
Parlindungan
Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia
Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia
Muhamad Djumhana, Djubaedillah
Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)
Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)
Hermansyah
Real Estate Invesment Trusts (REIIS) Dana Investasi Real Estat
Real Estate Invesment Trusts (REIIS) Dana Investasi Real Estat
Gunawan Widjaja
Hukum Investasi
Hukum Investasi
Hendrik Budi Untung
Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation)
Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation)
Abdul Hakim G. Nusantara
Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan (Jilid 1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan (Jilid 1)
C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil
Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
Ahmad Mujahidin
Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia
Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia
Abdul Ghofur Anshori
Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Yusuf Shofie
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan      Hubungi Kami
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)