Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengna prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas.
1. Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 3. Penyajian Laporan Keuangan 4. Laporan Realisasi Anggaran 5. Laporan Arus Kas 6. Catatan Atas Laporan Keuangan >7. Akuntansi Persediaan 8. Akuntansi Investasi 9. Akuntansi Aset Tetap 10. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 11. Akuntansi Kewajiban 12. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 13. Laporan Keuangan Konsolidasian