Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase
|
|
Oleh Rahayu Hartini |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut |
|
|
|
|
|
| Tinjauan
|
hendra ferdana
14/06/2010 |
mencari bahan kuliah |
|
|
|
0 dari 1 pelanggan menilai cukup membantu |
| Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda? |   |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 dari 1 tinjauan |
|
|
|
|
|
| Sinopsis
|
|
Buku ini menyadikan pembahasan komprehensif tentang perangkat pengaturan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; analisa kesesuaiannya dengan tujuan pembentukannya; serta sikap Mahkamah Agung atau peradilan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjembatani kendala yuridis dalam pengimplementasiannya. Tiga bab pertama buku ini memaparkan gambaran umum sengketa konsumen (kedudukan konsumen, penyelesaian sengketa informal yang cepat dan murah); penyelesaian sengketa konsumen dalam prespektif perlindungan konsumen dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta perbandingannya dengan small claim court yang berkembang di negara-negara berbasis common law; dan kendala-kendalan yang dihadapi pengimplementasian sengketa konsumen. Pada bab 4, dipaparkan secara detail pemecahan berbagai kendala dan permasalahan dan keterkaitan antara teori dan kenyataan dilapangan serta sikap Mahkamah Agung RI berkaitan dengan permasalahan dan kendala tersebut. |
|
| (Kembali Ke Atas) |
|
|
|
|
