Sinopsis
Alasan menyatukan dua hal megenai pengantar hukum keuangan daerah dan himpunan perundang-undangan ini. Adalah untuk kemudahan para peminat di bidang keuangan daerah. Sehingga dapat menggunakan buku ini dengan baik dan serta sebagai bahan referensi. Juga keterkaitannya dengan good governance dan clean government, masing-masing punya penekanan tersendiri. Aspek good governance menekankan pada sisi pengelolaan pemerintah sebagai sebuah lembaga atau organisasi, sedangkan clean government menitikberatkan pada sisi manusia atau aparat pemerintah-nya.
Buku Pengantar Hukum Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah ini. Tujuannya untuk menjadi bahan acuan bersama dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Namun, hal itu bersifat relatif karena situasi yang mendasar buku ini. Khususnya mengenai sistem, prosedur, mekanisme dan tahap-tahap anggaran, bukanlah hal yang sifatnya final sehubungan beberapa peraturan tersebut tengah menerapkan perubahan. Dengan demikian, relevansi muatan buku ini akan dapat berubah apabila kelembagaan ekonomi politik dan hukum yang melingkupi kerja-kerja anggaran bergeser.
Manfaat Buku Pengantar Keuangan Daerah dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Bidang Keuangan Daerah
Ketika berbicara mengenai uang, hal tersebut sangat sensitif bagi beberapa kalangan. Terutama bagi pihak berwenang yang mengelola keuangan, dengan memberikan tanggung jawab. Maka, kepercayaan dan dedikasi terhadap orang atau lembaga tersebut sangat bertaruh dan memiliki banyak kemungkinan. Pada keuangan yang mengatur pada lingkup daerah, terdapat beberapa teori dan praktik untuk bisa melakukannya dengan baik. Pada Buku ini, akan membahas mengenai penyelenggaraan keuangan daerah. Jadi khususnya mengenai sistem, prosedur, mekanisme dan tahap-tahap anggaran.
Dengan buku ini, pembaca akan mendapatkan arahan, pengertian, teori, praktik, dan yang lainnya. Sehingga bagi kalangan yang belum atau kurang paham mengenai keuangan daerah dapat lebih jelas pada struktur dan sistemasi anggaran keuangan daerah.
Selain itu juga terdapat himpunan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang keuangan daerah. Fungsinya untuk menyelaraskan ilmu dari pengantar hukum keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
