belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
belbuk.com
Masuk Akun
 Buku  CD/DVD  ATK  Komputer  
0  Troli
Daftar Keinginan
Buku    Politik & Pemerintahan    Pemerintahan

Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Oleh Theodorus M. Tuanakotta
  (1 tinjauan)
Berat   0.41 kg
Tahun   2009
Halaman   326
Penerbit   Salemba Empat
Sinopsis     Buku Sejenis
Harga:Rp99.900
 Masukkan ke Troli
Tersedia:Dikirim 2-3 hari berikutnya setelah pembayaran diterima. (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi
Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi
Philipus M. Hadjon, Tatie..
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Ma..
Lilik Mulyadi
Korupsi: Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana
Korupsi: Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana
Indriyanto Seno Adji
Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia
Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi..
Purwaning M. Yanuar
Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
Andi Hamzah
Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif (Edisi 2)
Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif (Edisi 2)
Theodorus M. Tuanakotta
Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik
Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan La..
P.A.F. Lamintang, C. Djis..
Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah
Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah
Robert Klitgaard, Ronald ..
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia
P.A.F. Lamintang
Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya
Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Tek..
Lilik Mulyadi
Tinjauan
eledon simanjuntak
Rating: 3 dari 5 Bintang!
30/04/2011
muatan materi lebih banyak menampilkan kasus-kasus TPK seharusnya sesuai dengan judul alangkah baiknya bila materi ulasan lebih banyak menampilkan bagaimana metode-metode penghitungan kerugian negara dikaitkan dengan kasus-kasus TPK tersebut, sehingga bagi para pembaca menjadi menarik sebagai menambah pengetahuan di bidang penghitungan kerugian negara khusunya bagi aditor dan APH
 
1 dari 2 pelanggan menilai cukup membantu
Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda?
Ya Tidak
1 dari 1 tinjauan
Tambahkan Tinjauan
Sinopsis
Beberapa kasus besar berakhir di tingkat penyidikan karena kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan. Kalau sidang pengadilan berhasil membuktikan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, metode penghitungan kerugiannya berbeda untuk kasus serupa.
Buku ini menyajikan penghitungan kerugian keuangan negara secara sistematis. Menggunakan pendekatan akuntansi forensik dan audit investigatif yang memanfaatkan konsep dan doktrin hukum, ekonomi, dan akuntansi, penghitungan ini dimulai dengan memetakan sumber-sumber kerugian keuangan negara.
Penulis memperkenalkan R.E.A.L. Tree, diagram yang merupakan peta kerugian keuangan negara dengan menggunakan unsur-unsur laporan keuangan, yaitu R (Receipt atau Revenue) dan E (Expense) dalam laporan realisasi APBN atau laporan arus kas serta A (Asset) dan L (Liability) dalam neraca pemerintah (pusat dan daerah) atau BUMN. R.E.A.L. Tree tidak mengabaikan sumber-sumber kerugian keuangan negara di luar laporan keuangan utama, seperti kewajiban bersyarat dan off-balance sheet lainnya.
Setiap sumber kerugian keuangan negara dalam R.E.A.L. Tree dianalisis dan dipadankan dengan konsep kerugian ekonomi yang tepat. Hasilnya adalah pola penghitungan kerugian keuangan negara.
Selain membahas penghitungan kerugian keuangan negara, buku ini juga meninjau praktik penggunaan Ahli (menurut KUHAP dan Undang-Undang tentang Badan Peme-riksa Keuangan), argumen mengenai independen atau tidaknya seorang Ahli, dan Keterangan Ahli di persidangan Tipikor.
Buku ini diakhiri dengan tiga anneks. Anneks pertama memberi gambaran mengenai kerugian negara dengan pendekatan APBN maupun dampak ekonomi secara makro; anneks ini merupakan ringkasan dari karya pemenang hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi (Joseph Stiglitz) dan lulusan Harvard Business School (Linda J. Bilmes), The Three Trillion Dollar War. Anneks kedua merupakan ringkasan dari buku William G. Mulligan mengenai Expert Witnesses: Direct and Cross-Examination dan kriteria Daubert dan Frye untuk mengukur kepakaran seorang Ahli di pengadilan Amerika Serikat. Anneks ketiga menyajikan kasus penjualan VLCC Pertamina, baik dalam pengadilan persaingan usaha tidak sehat yang sudah mendapat putusan Mahkamah Agung maupun potongan berita ke arah penerbitan SP3 atau penghentian penyidikan kasus tindak pidana korupsinya oleh Kejaksaan Agung.
Buku ini merupakan referensi untuk para akuntan forensik dan penegak hukum. Mengutip pandangan Prof. M. Trapman, mereka semua mempunyai fungsi yang sama walaupun posisi mereka berbeda.
(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)
Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)
Jubair Situmorang
Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Waluyo
Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia
Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia
Bungaran Antonius Simanjuntak
Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia
Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia
Azhari
Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa Daerah Khusus dan Otonomi Khusus
Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa Daerah Khusus dan Otonomi Khusus
Ni'Matul Huda
Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia
Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia
HAW. Widjaja
Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Jimly Ashshiddiqie
Partai Pemilu dan Parlemen: Era Reformasi
Partai Pemilu dan Parlemen: Era Reformasi
Syamsuddin Haris
Pemikiran Militer 4: Bangsa Indonesia Abad 21 Timbulnya Filosofi Baru
Pemikiran Militer 4: Bangsa Indonesia Abad 21 Timbulnya Filosofi Baru
Hario Kecik
Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah
Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah
Kansil
Panduan Praktis Menyusun Standard Operating Procedures (SOP): Instansi Pemerintah
Panduan Praktis Menyusun Standard Operating Procedures (SOP): Instansi Pemerintah
Adrinal Tanjung
Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah
Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah
Adrian Sutedi
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan      Hubungi Kami
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)