belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
   
Masuk Akun
  Buku  Majalah  CD/DVD  
 
0
Troli Belanja Keinginan
Beranda    Buku    Hukum    Hukum Umum

Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara

Oleh Marnixon R.C. Wila
Berikan tinjauan untuk produk ini
Berat   0.57 kg
Tahun   2006
Halaman   424
Penerbit   Alumni
Kategori   BukuHukumHukum Umum
Sinopsis Buku Sejenis
 
Persediaan buku ini sedang habis. Jika anda ingin diberitahu saat persediaan sudah ada, tekan tombol Kirim Pemberitahuan di bawah ini.
Kirimi Saya Pemberitahuan
Persediaan Habis
 
1
Belum ada yang memberi tinjauan untuk produk ini    Beri Tinjauan
Sinopsis
Kandungan (substansi) dari buku ini adalah mengenai problematika pengaturan dan pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara, yang akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan masyarakat internasional. Penyebab timbulnya konflik dalam pengelolaan (pengurusan) wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan negara tetangga adalah karena belum jelas dan belum pastinya batas wilayah. Ketidakjelasan dan ketidakpastian batas wilayah, karena belum adanya pengaturan hukum yang pasti, yang adil, dan yang bermanfaat bagi Negara Indonesia dan negara tetangga yang bersengketa. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa batas wilayah dan konflik dalam pengelolaan (pengurusan) wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan negara tetangga, seperti dengan Negara Timor Leste, karena adanya Distrik Oekusi (wilayah enklave Negara Timor Leste) di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dhi: di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT), maka Pemerintah kedua negara hendaknya memiliki political will untuk mengembangkan konsep Hidup Berdampingan Secara Damai (Peace full Co-Existence) dan Prinsip Bertetangga Secara Baik (Good Neighbourliness). Di samping konsep dan pninsip ini, Cita Hukum (Rechtsidee) yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dimanifestasikan menjadi asas-asas hukum, yaitu kerakyatan dan kekeluargaan, sebagai konsepsi hukum, hendaknya dijadikan dasar pijakan sekaligus mewarnai perjanjian internasional dan peraturan lainnya (hukum nasional) mengenai batas negara dan pengelolaan wilayah perbatasan yang dibuat oleh Negara Indonesia dan negara tetangganya.Dalam buku ni, para pembaca akan mendapat pengetahuan komprehensif mengenai:
Pertama, eksistensi kedaulatan dan keutuhan NKRI yang berciri Nusantara dengan adanya Distrik Oekusi (wilayali enklave Negara Timor Leste) di dalam wilayah NKRI (dhi:di dalam wilayah Provinsi NIT).
Kedua, konsepsi hukum dalam pengaturan dan pengelolaan wilayah perbatasan NKRI dengan Distrik Oekusi Negara Timor Leste.
Ketiga, konsepsi hukum dalam pengaturan kerja sama Provinsi NIT dengan Distrik Oekusi Negara Timor Leste dan dalam pengelolaan wilayah perbatasan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Praktek, Gugatan dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak
Praktek, Gugatan dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak
Karianton Tampubolon
Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM
Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM
Yesmil Anwar
Hukum Perkawinan Nasional
Hukum Perkawinan Nasional
Sudarsono
Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam sistem Hukum Nasional
Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam sistem Hukum Nasional
Sabian Utsman
Hukum Perdata Dalam Perspektif BW
Hukum Perdata Dalam Perspektif BW
Djaja S. Meliala
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa
Rahmat S.s. Soemadipradja
Hukum Penerbangan: berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009
Hukum Penerbangan: berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009
Martono
Negara dan Buruh Migran Perempuan
Negara dan Buruh Migran Perempuan
Ana Sabhana Azmy
Asas Moral dalam Politik
Asas Moral dalam Politik
Ian Shapiro
Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris
Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris
Habib Adjie
Buku Pegangan Praktisi Hukum (The Lawyer's Handbook): Buku I: Beracara Perdata di Peradilan Umum
Buku Pegangan Praktisi Hukum (The Lawyer's Handbook): Buku I: Beracara Perdata di Peradilan Umum
Rahyono Abikusno
48 Hukum Kekuasaan
48 Hukum Kekuasaan
Robert Greene
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)