Banyak definisi yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government choose to do or not to do). Definisi lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Tersirat di balik ini, kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Dari sisi praktik, idealnya kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan, program yang diproyeksikan, berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik (a projected program of goals, values, and practices). Unsur pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective), dan kehendak (purpose).
Setiap orang boleh berkeinginan apa saja. Tetapi dalam kehidupan bernegara, keinginan individu tidak perlu diperhitungkan, kecuali bila ada usaha untuk mencapainya, dan ada “faktor pendukung” yang diperlukan. Tujuan, rencana, program, keputusan, dampak, evaluasi merupakan isi dari kebijakan. Kebijakan pada dasarnya lebih dapat digolongkan sebagai sebuah alat analisis daripada sebagai rumusan kata-kata. Buku ini menghapus konsep kebijakan secara lengkap mulai dari teori sampai dengan tuntunan bagi praktisi, terutama bagi mereka yang berkecimpung dan bekerja dalam bidang pemerintahan.
Bagian 1 Teori Kebijakan Publik Bab 1 Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat Bab 2 Sisi-sisi Kebijakan Publik Bab 3 Pendekatan Kebijakan Publik Bab 4 Sifat Umum Kebijakan Publik Bab 5 Kebijakan Publik: Kajian dan Orientasi Bagian 2 Proses Kebijakan Publik Bab 6 Identifikasi dan Perumusan Masalah Bab 7 Agenda Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat Bab 8 Pros es Perumusan Kebijakan Publik Bab 9 Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Publik Bab 10 Pelaksanaan Kebijakan Publik Bab 11 Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik Bagian 3 Kebijakan Publik dalam Praktik Bab 12 Kebijakan Publik dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Bab 13 Analisis Kebijakan Publik tentang Kependudukan dan Transmigrasi Bab 14 Pembangunan Daerah Bab 15 Analisis Kebijakan dalam Pengadaan Fasos dan Fasum di DKI Jakarta
