Hukum Pidana
|
|
Oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut |
|
|
|
|
|
| Tinjauan
|
mochammad fadly fitri
14/01/2013 |
buku yg ditulis oleh pakar hukum pidana belanda ini sangat berlian sebagai nilai konprehensif terhadap pakar hukum pidana indonesia, pembahasan yang sangat lengkap dimulai dari pasal 1 ayat 1 KUHP, sifat melawan hukum, pertanggung jawaban, percobaan, perbarengan dll semua disajikan secara lengkap dan bila dibandingkan dengan pakar hukum pidana indonesia kajiannya hanya terbatas pada pokok- pokok saja tidak menditeil apa lagi buku ini sitiap akhir pembahasan dilengkapai dengan fakta kasus maupun contah latihan sebaiknya lengkapilah buku anda dengan buku ini bilamana anda ingin menjadikan wawasan anda terhadap pembahasan hukum pidana lebih berwewasan dan penuh dengan perbandinga |
|
|
|
|
| Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda? |   |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 dari 1 tinjauan |
|
|
|
|
|
| Daftar Isi
|
BAB I ASAS LEGALITAS
A.LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA
B.JENIS-JENIS PERUNDANG-UNDANGAN
1.Undang-Undang dalam Arti Materiil dan Formal
2.Pembentuk Undang-Undang Formal dan Para Pembentuk Undang-Undang yang Lebih Rendah
3.Arti Pasal 103 KUHP
C.ARTI PASAL 1 KUHP
1.Asas Legalitas atau Asas Oportunitas terhadap Penuntutan Pidana
2.Berbagai Aspek Asas Legalitas
D.RANGKUMAN
BAB II STRUKTUR PERBUATAN PIDANA
A.NORMA SOSIAL DAN NORMA HUKUM
1.Norma Perilaku
2.Menepati Norma Perilaku
3.Norma Hukum
4.Hubungan antara Norma Sosial dan Norma Hukum
5.Dua Fungsi dari Ketentuan Undang-Undang
6.Kepentingan Hukum
B.RUMUSAN DELIK, KUALIFIKASI, DAN ANCAMAN PIDANA
1.Model Baku
2.Model-Model Menyimpang
C.KEDUA FUNGSI RUMUSAN DELIK
D.UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA
1.Unsur Undang-Undang dan yang di Luar Undang-Undang
2.Sifat Melawan Hukum atau Kesalahan sebagai Unsur Undang-Undang
3.Unsur Tertulis dari Rumusan Delik atau Alasan Penghapus Pidana
E.JENIS-JENIS RUMUSAN DELIK
1.Rumusan Formal atau Materiil
2.Delik-Delik Komisi, Omisi, dan Omisi Semu
F.RANGKUMAN
BAB III SIFAT MELAWAN HUKUM
A.SATU KATA EMPAT MAKNA
1.Sifat Melawan Hukum Umum
2.Sifat Melawan Hukum Khusus
3.Sifat Melawan Hukum Formal
4.Sifat Melawan Hukum Materiil
B.RANGKUMAN
BAB IV ALASAN PENGHAPUS PIDANA
A.PENGANTAR
B.PEMBAGIAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA
C.PEMBELAAN TERPAKSA
D.PEMBELAAN TERSANGKA MELAMPAUI BATAS
E.KEADAAN DARURAT
F.DAYA PAKSA
G.PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PERINTAH JABATAN
1.Peraturan Undang-Undang
2.Perintah Jabatan (yang Sah)
3.Perintah Jabatan (yang Tidak Sah)
H. KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB
I. TIDAK ADA KESALAHAN SAMA SEKALI/TANPA SIFAT TERCELA
1.Sesat tentang Perbuatan (Error Facti)
2.Sesat tentang Hukum (Error Juris)
J.TIDAK ADA SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL
K.RANGKUMAN
BAB V ASAS KESALAHAN/KESENGAJAAN
A.ASAS KESALAHAN
1.Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
B.KESENGAJAAN
1.Penentuan Pengertian
2.Kesengajaan Bersyarat
3.Kesengajaan Tidak Berwarna
4.Maksud
5.Niat
6.Berencana
BAB VI KESALAHAN SEBAGAI BAGIAN DELIK
A.PENENTUAN PENGERTIAN
B.DELIK KULPA-AKIBAT
C.BERBUAT TIDAK HATI-HATI
D.MEMBUKTIKAN KEALPAAN
E.KEALPAAN DAN EKSEPSI
F.ALIUD ATAU MINUS
BAB VII KESALAHAN SEBAGAI SYARAT UMUM UNTUK DAPAT
DIPIDAN A DAN TIDAK ADANYA KESALAHAN SAMA SEKALI (TANPASILA)
A.HUBUNGAN ANTARA PERUMUSAN DELIK SIFAT,
MELAWAN HUKUM DAN KESALAHAN
B.KESALAHAN SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN
C.KRITERIA KESALAHAN
D."TIDAK ADA KESALAHAN SAMA SEKALI" SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DI LUAR UNDANG-UNDANG
E.KESESATAN MENGENAI FAKTA DAN KESESATAN MENGENAI HUKUM
F.KETIDAKMAMPUAN YANG DAPAT DIMAAFKAN
G.TIDAK ADA KESALAHAN SAMA SEKALI DAN KEJAHATAN
H.PEMBATASAN ASAS AVAS/"TANPASILA"
I.AVAS DAN ALASAN PEMAAF LAINNYA
BAB VIII ALASAN-ALASAN PEMAAF YANG KHUSUS
A.PEMBAGIAN ALASAN-ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA
B.SIFAT ALASAN-ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA
C.DAYA PAKSA ("OVERMACHT"), PASAL 48 KUHP
D.KEBERATAN KARENA DORONGAN HATI NURANI
E.PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS
F.KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAN PERINTAH JABATAN PASAL 50 DAN PASAL 51 KUHP
G.TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB, PASAL 44 KUHP
BAB IX PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA
A.PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA
1.Stelsel yang Bertalian dengan Penerapan Pidana dalam Kasus Perbarengan
2.Perbuatan ("Feit") dan Ketentuan Perbarengan dan dalam "ne bis in idem"
3.Satu atau Lebih dari Satu Perbuatan
4.Perkembangan-Perkembangan Baru
5.Kesimpulan
BAB X PERCOBAAN DAN PENYERTAAN
A.PERLUASAN DAPAT DIPIDANANYA DELIK PERCOBAAN DAN PENYERTAAN
1.Percobaan
2.Percobaan Tidak Mampu
3."Mongel am Tatbestand" dan Delik Putatif
B TAMBAHAN: AJARAN OBJEKTIF DIPERLUKAN; PUTUSAN CITO
C.PEMBUJUKAN GAGAL (PASAL 136 BIS KUHP)
D.YURISPRUDENSI
E.SOAL-SOAL LATIHAN
F.CONTOH KASUS
1.Perkara I
2.Perkara II
3.Perkara III
G.SOAL-SOAL PILIHAN
BAB XI KEPELAKUAN DAN PENYERTAAN
A.PENYERTAAN
B.PERIHAL PEMBUAT DAN PEMBANTU
C.PEMBUJUKAN (UITLOKKING)
D.MENYURUH LAKUKAN (DOEN PLEGEN)
E.IKUT SERTA MELAKUKAN (MENDEPLEGEN)
F.PENYERTAAN UNTUK PENYERTAAN
G.PERCOBAAN UNTUK PENYERTAAN
H.ADDENDUM KEPEMBUATAN/KEPELAKUANFUNGSIONAL
(FUNCTIONEEL DADERSCHAP)
1.Kualifikasi dan Penentuan Pidana dalam Bentuk-Bentuk Penyertaan
2.Penyertaan pada Penyertaan
BAB XIIKEPELAKUAN PIDANA BADAN HUKUM
A.PERATURAN-PERATURAN YANG SEKARANGBERLAKU DAN YANG TERDAHULU
1.Perubahan Undang-Undang Tahun 1976
2.Pertumbuhan Secara Bertahap
B.PEMBUATAN PIDANA DARI BADAN HUKUM
1.Badan Hukum sebagai Subjek Hukum (Norma-dressat)
2.Badan Hukum sebagai Pembuat Tindak Pidana
3.Kesengajaan dan Kealpaan Badan Hukum
4.Badan Hukum dan Alasan-Alasan Penghapusan Pidana
C.ORANG YANG NYATA PEMIMPIN DAN YANGMEMBERI
PERINTAH SEBAGAI ORANG YANGBERTANGGUNG JAWAB
D.BADAN HUKUM PUBLIK
E.PARA CALO, PELINDUNGAN-PELINDUNGAN SIPIL, PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN, DAN BADAN-BADAN HUKUM YANG MATI |
|
| (Kembali Ke Atas) |
|
|
|
|
|
 & Penjelasannyas.jpg "KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) & Penjelasannya")
 Perkara Pidanas.jpg "Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat")
s.jpg "Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi (Jilid 2)")
