belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
   
Masuk Akun
  Buku  Majalah  CD/DVD  
 
0
Troli Belanja Keinginan
Beranda    Buku    Hukum    Pidana & Perdata

Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan

Oleh Soeharto R.M
Berikan tinjauan untuk produk ini
Berat   0.28 kg
Tahun   2004
Halaman   266
Penerbit   Sinar Grafika
Kategori   BukuHukumPidana & Perdata
SinopsisDaftar Isi Buku Sejenis
 
Persediaan buku ini sedang habis. Jika anda ingin diberitahu saat persediaan sudah ada, tekan tombol Kirim Pemberitahuan di bawah ini.
Kirimi Saya Pemberitahuan
Persediaan Habis
Tersedia:Dikirim hari ini bila pembayaran diterima sebelum pukul 14.30 wib menggunakan kurir tiki (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
Lihat layanan TIKI ke kota Anda  
 
10
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya
Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya
Leden Marpaung
Belum ada yang memberi tinjauan untuk produk ini    Beri Tinjauan
Sinopsis
Penerapan peraturan-peraturan khususnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971), mendapat erhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Perhatian tersebut merupakan perhatian yang wajar karena masyarakat menyadari bahwa "dana" yang diduga dikorupsikan itu adalah "dana" masyarakat yang sangat dibutuhkan negara yang sedang giat-giatnya membangun.

Buku ini memuat 2(dua) bagian.
Bagian pertama Memuat: latar Belakang, Pengertian Judul, Gambaran Keadaan, Permasalahan serta Fakta-fakta Perkara: pengalihan dana proyek, manipulasi pada koperasi, manipulasi Kredit Bank dan Manipulasi lelang dan pembahasannya masing-masing.
Bagian kedua memuat fakta-fakta perkara manipulasi tanah negara, pungutan liar dan lain-lain yang ditutup dengan "pembahasan tindak pidana korupsi" yang membicarakan: pengertian korupsi, tindak pidana korupsi, sanksi-sanksi tindak pidana korupsi, yang dilengkapi dengan Matriks sebagai alat abntu pada penanganan perkara korupsi dilampiri dengan PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1973 dan Keputusan Presiden (Kep. Pres) No. 14 A Tahun 1980, Kep.Pres No. 18 Tahun 1981, Kep.Pres. No. 29 Tahun 1984.

(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
BAB I : HUKUM PIDANA
1. Pengertian Hukum Pidana
  a. Definisi Hukum PidanaMenurut SIMONS
  b. Definisi Hukum Pidana Menurut Prof. Moeljatno,SH
2. Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia
3. macam-Macam Hukum Pidana
a. Hukum PIdana Umum
b. Hukum Pidana Khusus
  1) Hukum Pidana Militer
  2) Hukum Pidana Fiskal
  3) Hukum Pidana Ekonomi
  4) Hukum Pidana Politik
4. batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana
  a. Asas Teriteorilitas
  b. Asas Personalitas
5. Asas-Asas Hukum pidana
a. Asas Legalitas
  1)tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam aturan perundangan
  2) Tidak boleh digunakan analogi
  3) Aturan hukum tidak berlaku mundur
6. Sejarah Singkata Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia

BAB II : PERBUATAN PIDANA 1. Ilmu Hukum Pidana
  a. Tingkat Interprestasi
  b. Tingkat Konstruksi
  c. Tingkat Sistematik
2. Perbuatan Pidana/Delik
a. Tempus Deliciti
b. Locus Deliciti
  1) Teori Perbuatan Materiil
  2) Teori Alat yang Digunakan
  3) Teroi Akibat
3. Merumuskan Perbuatan Pidana
  a. cara Merumuskan Perbuatan Pidana
  b. Pertanggungjawaban Pidana
4. Isi dan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana
  a. Perbuatan Pidana yang Obyektif
  b. Unsur Perbuatan Pidana yang Subyektif
5. Unsur-Unsur Obyektif yang Terdapt dalam Rumuasan Perbuatan pidana
1. Kelakuan atau Tingkah Laku
a. Kelakuan yang berbentuk negatif
  1. Pasal 362 KUHP
  2. Pasal 372 KUHP
  3. Pasal 378 KUHP
  4. Pasal 480 KUHP
b. Kelakuan yang Berbentuk Negatif
  1. Pasal 164 KUHP
  2. Pasal 224 KUHP
2. akibat yang menjadi syarat mutlak delik
  a. Pasal 369 KUHP
  b. Pasal 360 KUHP
  c. Pasal 351 KUHP
  d. Pasal 338 KUHP
3. Unsur Melawan Hukum yang Dirumuskan secara Formil
  a. Pasal 244 KUHP
  b. Pasal 245 KUHP
  c. Pasal 263 KUHP
4. Unsur Melawan Hukum yang Meberatkan Pidana
a. Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP
b. Pasal 363 KUHP
  1. Bentuk Perbuatan dari Tiap Pelaku
  2. Perbarengan Peraturan
c. Pasal 365 KUHP
  1. Perbarengan Perbuatan
  2. Sistem Absorpsi
d. Pasal 339 KUHP
e. Pasal 340 KUHP
f. Pasal 285 KUHP
g. Pasal 286 KUHP
h. Pasal 287 KUHP
i. Pasal 303 KUHP
j. Pasal 303 bis KUHP
5. Unsur-Unsur yang Menentukan Sifatnya Perbuatan
1. Hal Ikhwal yang Subyektif
2. Hal Ikhwal Yang Obyektif
  a. Pasal 341 KUHP
  b. Pasal 342 KUHP
6. Unsur-Unsur Tambahan dari suatu Perbuatan Pidana
  a. Pasal 284 KUHP
  b. Pasal 367 KUHP
6. Unsur-Unsur Subyektif yang terdapat dalam rumusan Perbuatan Pidana

LAMPIRAN
  1. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur Kelakuan
  2. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur Kelakuan
  3. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur terjadinya Akibat
  4. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur Terjadinya Akibat
  5. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur yang Dirumuskan secara Formil
  6. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur yang Memberatkan Pidana
  7. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur memberatkan pidana
  8. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur yang menentukan sifatnya perbuatan
  9. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur Tambahan
DAFTAR KEPUSTAKAAN

(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia (Edisi 2)
Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia (Edisi 2)
M Fauzan
Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi
Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi
Hari Sasangka
Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan
Sigid Suseno, Nella Sumika Putri
Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin
Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan
Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan
Nurnaningsih Amriani
Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Ermansjah Djaja
Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Sehari-hari (Jilid 3)
Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Sehari-hari (Jilid 3)
Sudargo Gautama
Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia
Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia
O.C.Kaligis
Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)
Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)
M. Yahya Harahap
Hukum Agraria Kehutanan
Hukum Agraria Kehutanan
Bambang Eko Supriadi
Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
Adrian Sutedi
Intellectual Property Law on Parallel Importation
Intellectual Property Law on Parallel Importation
M. Hawin
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)