belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
belbuk.com
Masuk Akun
  Buku  Majalah  CD/DVD  
0  Troli
Daftar Keinginan
Buku    Hukum    Pidana & Perdata

Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan

Oleh Soeharto R.M
Berat   0.28 kg
Tahun   2004
Halaman   266
Penerbit   Sinar Grafika
Sinopsis    Daftar Isi    Buku Sejenis
Persediaan Habis
 
Persediaan buku ini sedang habis. Apakah anda ingin diberitahu pada saat buku ini sudah tersedia?
Ya, kirim saya pemberitahuan
 
Tersedia:Dikirim hari ini bila pembayaran diterima sebelum pukul 14.30 wib menggunakan kurir tiki (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
Lihat layanan TIKI ke kota Anda  
10
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya
Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya
Leden Marpaung
Belum ada yang memberi tinjauan untuk produk ini    
Berikan Tinjauan
Sinopsis
Penerapan peraturan-peraturan khususnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971), mendapat erhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Perhatian tersebut merupakan perhatian yang wajar karena masyarakat menyadari bahwa "dana" yang diduga dikorupsikan itu adalah "dana" masyarakat yang sangat dibutuhkan negara yang sedang giat-giatnya membangun.

Buku ini memuat 2(dua) bagian.
Bagian pertama Memuat: latar Belakang, Pengertian Judul, Gambaran Keadaan, Permasalahan serta Fakta-fakta Perkara: pengalihan dana proyek, manipulasi pada koperasi, manipulasi Kredit Bank dan Manipulasi lelang dan pembahasannya masing-masing.
Bagian kedua memuat fakta-fakta perkara manipulasi tanah negara, pungutan liar dan lain-lain yang ditutup dengan "pembahasan tindak pidana korupsi" yang membicarakan: pengertian korupsi, tindak pidana korupsi, sanksi-sanksi tindak pidana korupsi, yang dilengkapi dengan Matriks sebagai alat abntu pada penanganan perkara korupsi dilampiri dengan PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1973 dan Keputusan Presiden (Kep. Pres) No. 14 A Tahun 1980, Kep.Pres No. 18 Tahun 1981, Kep.Pres. No. 29 Tahun 1984.

(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
BAB I : HUKUM PIDANA
1. Pengertian Hukum Pidana
  a. Definisi Hukum PidanaMenurut SIMONS
  b. Definisi Hukum Pidana Menurut Prof. Moeljatno,SH
2. Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia
3. macam-Macam Hukum Pidana
a. Hukum PIdana Umum
b. Hukum Pidana Khusus
  1) Hukum Pidana Militer
  2) Hukum Pidana Fiskal
  3) Hukum Pidana Ekonomi
  4) Hukum Pidana Politik
4. batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana
  a. Asas Teriteorilitas
  b. Asas Personalitas
5. Asas-Asas Hukum pidana
a. Asas Legalitas
  1)tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam aturan perundangan
  2) Tidak boleh digunakan analogi
  3) Aturan hukum tidak berlaku mundur
6. Sejarah Singkata Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia

BAB II : PERBUATAN PIDANA 1. Ilmu Hukum Pidana
  a. Tingkat Interprestasi
  b. Tingkat Konstruksi
  c. Tingkat Sistematik
2. Perbuatan Pidana/Delik
a. Tempus Deliciti
b. Locus Deliciti
  1) Teori Perbuatan Materiil
  2) Teori Alat yang Digunakan
  3) Teroi Akibat
3. Merumuskan Perbuatan Pidana
  a. cara Merumuskan Perbuatan Pidana
  b. Pertanggungjawaban Pidana
4. Isi dan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana
  a. Perbuatan Pidana yang Obyektif
  b. Unsur Perbuatan Pidana yang Subyektif
5. Unsur-Unsur Obyektif yang Terdapt dalam Rumuasan Perbuatan pidana
1. Kelakuan atau Tingkah Laku
a. Kelakuan yang berbentuk negatif
  1. Pasal 362 KUHP
  2. Pasal 372 KUHP
  3. Pasal 378 KUHP
  4. Pasal 480 KUHP
b. Kelakuan yang Berbentuk Negatif
  1. Pasal 164 KUHP
  2. Pasal 224 KUHP
2. akibat yang menjadi syarat mutlak delik
  a. Pasal 369 KUHP
  b. Pasal 360 KUHP
  c. Pasal 351 KUHP
  d. Pasal 338 KUHP
3. Unsur Melawan Hukum yang Dirumuskan secara Formil
  a. Pasal 244 KUHP
  b. Pasal 245 KUHP
  c. Pasal 263 KUHP
4. Unsur Melawan Hukum yang Meberatkan Pidana
a. Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP
b. Pasal 363 KUHP
  1. Bentuk Perbuatan dari Tiap Pelaku
  2. Perbarengan Peraturan
c. Pasal 365 KUHP
  1. Perbarengan Perbuatan
  2. Sistem Absorpsi
d. Pasal 339 KUHP
e. Pasal 340 KUHP
f. Pasal 285 KUHP
g. Pasal 286 KUHP
h. Pasal 287 KUHP
i. Pasal 303 KUHP
j. Pasal 303 bis KUHP
5. Unsur-Unsur yang Menentukan Sifatnya Perbuatan
1. Hal Ikhwal yang Subyektif
2. Hal Ikhwal Yang Obyektif
  a. Pasal 341 KUHP
  b. Pasal 342 KUHP
6. Unsur-Unsur Tambahan dari suatu Perbuatan Pidana
  a. Pasal 284 KUHP
  b. Pasal 367 KUHP
6. Unsur-Unsur Subyektif yang terdapat dalam rumusan Perbuatan Pidana

LAMPIRAN
  1. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur Kelakuan
  2. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur Kelakuan
  3. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur terjadinya Akibat
  4. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur Terjadinya Akibat
  5. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur yang Dirumuskan secara Formil
  6. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur yang Memberatkan Pidana
  7. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur memberatkan pidana
  8. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur yang menentukan sifatnya perbuatan
  9. Peristiwa Pidana yang Mengandung Unsur Tambahan
DAFTAR KEPUSTAKAAN

(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement
Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement
Suyud Margono
Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik
Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik
Sarwono
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru
Barda Nawawi Arief
Hukum Acara Pidana Kontemporer
Hukum Acara Pidana Kontemporer
H. Rusli Muhammad
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
Barda Nawawi Arief
Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya
Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya
Lilik Mulyadi
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Muladi, Dwidja Priyatno
Indonesian Civil Code: Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Indonesian Civil Code: Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Rany Mangunsong (BRM Law Firm)
Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak
Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak
Kusno Adi
Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi
Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi
Bambang Sugeng, Sujayadi
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Bambang Waluyo
Tindak Pidana Pornografi
Tindak Pidana Pornografi
Adami Chazawi
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan      Hubungi Kami
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)