BAB 1 PANDANGAN PENDAHULUAN
1.1. Hukum Pidana
1.2. Tempat dan Sifat Hukum Pidana
1.3. Pembagian Hukum Pidana Lebih Lanjut
1.3.1. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus
1.3.2. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tak tertulis
1.3.3. hukum pidana Nasional dan hukum pidana internasional
1.4. Ilmu Hukum Pidana BAB 2 ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA
2.1. Pendahuluan
2.2. Asas Legalitas Sebagai Ukuran adanya delik
2.3. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea
2.4. Mens Rea BAB 3 SEJARAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANAN DI INDONESIA BAB 4 SEKELUMIT PERBANDINGAN HUKUM ADAT PIDANA SULAWESI SELATAN, COMMON LAW, HUKUM PIDANA EROPA BARAT, DAN NEGARA-NEGARA SOSIALIS BAB 5 PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG PIDANA
5.1. Makna Penafsiran Undang-Undang
5.2. Jenis Penafsiran BAB 6 LINGKUNGAN KUASA BERLAKUNYA KUUHP
6.1. Asas Nullum Delictum Nulla oena SinePracia Lege Poenali
6.1.1. Sejarah dan makna
6.1.2. Pro dan kontra asas legalitas
6.1.3. Masalah analogi dalam peradilan agama
6.1.4 Sesuaikan asas nullum delictum dengan weltanschauung bangsa Indoneia
6.2. Pengecuaian Asas Legalitas
6.3. Asas Personalitas atau Nasionalitas Aktif
6.4. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan
6.5. Asas Universalitas
6.6. Asas Teritorialitas
6.6.1 Asas teritorialitas
6.6.2 Asas Eksteritorialitas BAB 7 LOCUS DELICITY DAN TEMPUS DELICITI (TEMPAT DAN WAKTU DELIK)
7.1. Locus Deliciti
7.1.1. Teori perbuatan Materieel
7.1.2. Teori Alat
7.1.3. Teori Akibat
7.2. Tempus Deliciti BAB 8 DASAR PENIADAAN PIDANA
8.1. Pendahuluan
8.2. Dasar peniadaan Pidana Umum (Algemene Strafuitsluitingsgronden)
8.2.1. Ketdakmampuan bertanggungjawab
8.2.2. daya paksa (overmacht; compulsion) ex pasal 48 KUHP
8.2.3. Pembelaan darurat atau pembelaan Terpaksa (Noordweer; self defence)
8.2.4. Perbedaan antara noodewer dan pelampauan pembelaan terpaksa (noodweerexces)
8.2. dasar Peniadaan Pidana Khusus (Bijzondere Strafutslutingsgronden)
8.3. Simpulan BAB 9 TEORI-TEORI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT (CAUSALITEIT)
9.1. Kausalitas pada Delik Commisionis
9.2. Kausalitas pada Delik Ommosionis
9.3. Simpulan >b>BAB 10 DELIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
10.1. Pendahuluan
10.2. Pengertian dan Insur-unsur Delik menurut Beberapa Orang Sarjana Hukum
10.3. Actus eus; Perbuatan kriminal; Delik
10.3.1. Kelakuan;perbuatan
10.3.2. Unsur Melawan Hukum
10.4. Pertanggungjawaban menurut Hukum Pidana
10.4.1. Kemampuan bertanggung jawab
10.4.2. Kesengajaan (dolus; opzet)
10.4.3. Jenis Kesengajaan
10.4.4. Error, dwaling (kekhilafan)
10.4.5 Culpa lata (kelpaan dan kelalaian) BAB 11 TEKNIK PERUMUSAN DELIK MENURUT KUUH PIDANA INDONESIA BAB 12 JENIS DELIK BAB 13 SUBYEK HUKUM PIDANA BAB 14 DASAR PENIADAAN PIDANA BAB 15 DASAR PEMBERATAN PIDANA BAB 16 DASAR PERINGATAN PIDANA RIWAYAT HIDUP |
 Di Dalam KUHPs.jpg "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP")
s.jpg "Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi")
