Buku Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ini berisi uraian tentang pemikiran hukum dan ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen sehubungan dengan memakai atau mengonsumsi barang dan jasa konsumen produk dari pelaku usaha, dengan pedoman dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN A. PENGERTIAN DAN LUAS CAKUPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Tanggung Jawab Produk a. Produsen b. Konsumen c. Produk dan Standardisasi Produk d. Peranan Pemerintah 2. Standar Kontrak a. Pengertian b. Problematik Penggunaan Standar Kontrak B.LATAR BELAKANG PEMIKIRAN KE ARAH PERLINDU NGAN KONSUMEN
BAB III HAK-HAK KONSUMEN A. PENGERTIAN UMUM TENTANG HAK B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG HAK-HAK KONSUMEN C. HAK-HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB IV HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA A. PENGERTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN B. PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN C. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB V TEMPAT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TATA HUKUM INDONESIA A. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN PEMBEDAAN MACAM-MACAM HUKUM B. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERDATA C. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PIDANA D. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA E. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI
BAB VI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PRODUSEN DENGAN KONSUMEN A. POLA SALURAN DISTRIBUSI PRODUK B. TAHAPAN-TAHAPAN TRANSAKSI ANTARA PRODUSEN DAN KONSUMEN 1. Tahap Pratransaksi 2. Tahap Transaksi (yang sesungguhnya) 3. Tahap Purna Transaksi C. TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA PRODUSEN DENGAN KONSUMEN D. KONSUMEN YANG TIDAK TERIKAT HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN PRODUSEN
BAB VII TANGGUNG JAWAB PRODUSEN/PELAKU USAHA A. HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN/PELAKU USAHA B. TANGGUNG JAWAB PRODUSEN SEBAGAI PELAKU USAHA 1. Tanggung Jawab Publik 2. Tanggung Jawab Keperdataan 3. Dasar Pertanggungjawaban Perdata a. Tanggung Jawab karena Pelanggaran Janji (Wanprestasi) dalam Hubungan Kontraktual: Khususnya Jual Beli b. Tanggung Jawab atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (tort) C. KUALIFIKASI PERISTIWA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KONSUMEN 1. Perbuatan yang Merugikan Konsumen Sebagai Perbuatan Wanprestasi 2. Perbuatan yang Merugikan Konsumen Sebagai Perbuatan Melawan Hukum D. PRINSIP STRICT LIABILITY (TANGGUNG JAWAB MUTLAK) ATAU RISK LIABILITY (TANGGUNG JAWAB RISIKO) DALAM HAL MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN DARI PRODUSEN
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PRODUSEN PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN A. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN B. PERTANGGUNGJAWABAN MENURUT HUKUM PERDATA C. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PRODUSEN PANGAN 1. Dasar Pertanggungjawaban 2. Jenis dan Besarnya Kerugian yang Dapat Dituntut 3. Pihak-pihak yang Dapat Dituntut Bertanggung Jawab 4. Pembuktian 5. Keikutsertaan Pemerintah
BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN A. SENGKETA KONSUMEN B. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan C. GANTI KERUGIAN 1. Dasar Pertanggungjawaban 2. Kerugian yang Dapat Dituntut 3. Besarnya Ganti Kerugian dan Wujud Penggantian Kerugian
BAB X TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN A. KUALIFIKASI PIDANA DARI PELANGGARAN HAK KONSUMEN 1. Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 2. Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen Sebagaimana Diatur di dalam KUH Pidana 3. Tindak Pidana di bidang Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 B. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN C. SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN A. MANFAAT DAN FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN B. PEMBINAAN C. PENGAWASAN D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KHUSUS MENGENAI PRODUK PANGAN
BAB XII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL A. FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) B. ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
BAB XIII BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN A. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN B. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) C. TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) D. TATA KERJA BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) 1. Tahap Pemasukan Gugatan 2. Tahap Pemeriksaan 3. Pelaksanaan Putusan dan Upaya hukum
BAB XIV ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSAINGAN USAHA A. PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM B. PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 1. Latar Belakang Perlunya Pengaturan Persaingan Usaha 2. Asas dan Tujuan C. BEBERAPA PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERSAINGAN SEHAT DALAM BERUSAHA DAN ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMENNYA 1. Monopoli 2. Monopsoni 3. Penguasaan Pasar 4. Persekongkolan
BAB XV ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN PEMASARAN DAN PERIKLANAN A. POKOK-POKOK MANAJEMEN PEMASARAN B. SEGI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN PEMASARAN 1. Produk 2. Harga 3. Tempat/Distribusi 4. Promosi C. PERIKLANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Pengertian Iklan 2. Tujuan dan Makna Iklan Serta Aspek Perlindungan Konsumennya 3. Peraturan tentang Periklanan di Indonesia
BAB XVI PEMBERDAYAAN KONSUMEN DAN LEMBAGA KONSUMEN A. KAITAN ANTARA PEMBERDAYAAN KONSUMEN DENGAN LEMBAGA KONSUMEN B. SEJARAH PERKEMBANGAN LEMBAGA KONSUMEN 1. Umum 2. Indonesia C. PENGATURAN LEMBAGA KONSUMEN DI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 D. PEMBERDAYAAN KONSUMEN MENUJU KONSUMEN MANDIRI
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN LAMPIRAN II: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN
penjelasan dalam buku ini cukup lengkap,
kalimatnya yang mudah untuk dipahami,
cocok sekali digunakan sebagai referensi.
isi buku ini begitu lengkap mulai dari pengertian,
hakikatnya, macamnya, klausula-klausulanya,
hingga ke pemberdayaan konsumen,
Selain buku Penulis Ahmadi Miru, buku ini sangat disarankan untuk menjadi pegangan bagi mahasiswa Hukum terutama untuk mahasiswa semester akhir yang akan mengambil judul tugas akhir yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.