BAB I PENDAHULUAN
A. Wali tidak Merupakan Syarat untuk Sahnya Nikah Ditinjau dari Segi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahunn 1974
B. Tentang Fungsi Wali Nikah dalam Perkawinan
C. Beberapa Putusan Pengadilan Agama tentang Fasid Nikah karena Tidak Ada Wali
D. Kesimpulan
E. Daftar Kepustakaan BAB II NIKAH DAN TALAK YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN SAH MENURUT HUKUM ISLAM
A. Pendahuluan
B. Apakah Sah Tidak yang Dilakukan di BAwah Tangan?
C. Nikah di Bawah Tangan
D. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah
E. Kesimpulan
F. Daftar Kepustakaan BAB III MASALAH HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI ISTERI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN PERKAWINAN
A. Pendahuluan
B. Tentang HArta Bersama antara Suami Isteri
C. Apakah Harta Bersama Suami Isteri dalam proses Pemutusan Hubungan Perkawinan itu dapat dibagi?
D. Kesimpulan
E. Daftar Kepustakaan BAB IV AKIBAT YURIDIS DARI SUATU PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
A. Pendahuluan
B. Perumusan Masalah
C. Pengertian dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
D. Pengertian Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam
E. Akibat dari Suatu Perkawinan yang Sah
F. Daftar Kepustakaan BAB V AKIBAT YURIDIS DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA ISLAM DENGAN PEMELUK AGAMA LAIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
A. Pendahuluan
B. Kenyataan dalam Masyarakat
C. Apakah Dikenal Perkawinan Campuran (Antar Pemeluk Agama) Menurut Hukum ISlam?
D. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran
E. Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 Tidak Mengatur Perkawinan Campuran (Antar Agama)
F. Kesimpulan
G. Daftar Kepustakaan BAB VI PENELITIAN PENDAPAT UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUNN 1974 DI WILAYAH DKI JAKARTA
A. Latar Belakang
B. Dampak Negatif dari Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
C. Macam-macam Bentuk Perkawinan di Bawah Tangan
D. Telaah Kepustakaan
E. Permasalahaan
F. Hipotesis
G. Tujuan Penelitian
H. Metodologi
I. Kesimpulan Hasil Penelitian
J. Saran-saran
K. Daftar Kepustakaan BAB VII SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM BILATERAL MENURUT AL-QUR'AN SURAH ANNISA AYAT 23 DAN 24
A. Sistem Kekeluargaan yang ada Sekarang
B. Bentuk Kekeluargaan yang dikenal Dewasa ini
C. Contoh Sistem yang Unilateral Matrillinial yaitu Sistem Perkawinan dalam Masyarakat Adat Minangkabau
D. Contoh Sistem yang Unilateral Patrilinial(Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Batak)
E. Parental atau Bilateral dan Multilateral (Alternered)
F. Sistem Kekeluargaan Islam
G. Penutup
H. Daftar Kepustakaan BAB VIII SUATU PERBANDINGAN ANTARA AJARAN SYAF'I, HAZAIRIN, DAN WASIAT WAJIB DI MESIR TENTANGB PEMBAGIAN WARISANUNUTK ANAK CUCU MENURUT HUKUM ISLAM
A. Pendahuluan
B. Mazhab Ahlus Sunnah Inklusif Syafi'i Telah Lama dan Berkembang di Indonesia
C. Kerugian-kerugian menurut Ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah (Syafi'i)yang Bercorak Patrilinial
D. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (BW)
E. Menurut Wasiat Wajib di Mesir, Berdasarkan Undang-Undang Wasiat Tahun 1946 Nomor 71
F. Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral (Hazairin)
G. Kesimpulan
H. Daftar Kepustakaan BAB IX HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA SUATU TINJAUAN FILOSOFIS
A. Ruang Lingkup Permasalahan
B. Pemikiran PAra Ahli
C. Daftar Kepustakaan BAB X KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
A. Pra Pemerintahan Hindia Belanda
B. Periode Pemerintahan Hindia Belanda
C. Pada Masa Pemerintahan Republik Indonesia
D. Daftar Kepustakaan BAB XI BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DITINJAU SECARA FILOSOFIS
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran BAB XII EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT MERUPAKAN SALAH SATU SEKTOR PENUNJANG LAJUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL (TINJAUAN SOSIO YURIDIS DAN EKONOMIS DARI SUDUT HUKUM ISLAM) DIWILAYAH KHUSUS DKI JAKARTA
A. Latar Belakang
B. Kewajiban Zakat menurut Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw
C. Permasalahan
D. HIpotesis
E. Dimensi Pendekatan, Fungsionalisasi Zakat dan Keikutsertaan Pemerintah dalam Menyukseskan Zakat
F. Zakat Merupakan Salah Satu Sektor Penunjang Lajunya Pertumbuhan Ekonomi Nasional
G. Kesimpulan
H. Saransaran
I. Daftar Kepustakaan DAFTAR RIWAYAT HIDUP |
