belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
   
Masuk Akun
  Buku  Majalah  CD/DVD  
 
0
Troli Belanja Keinginan
Beranda    Buku    Hukum    Hukum Islam

Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam

Oleh M. Idris Ramulyo
Berat   0.20 kg
Tahun   2006
Halaman   164
Penerbit   Sinar Grafika
Kategori   BukuHukumHukum Islam
SinopsisDaftar Isi Buku Sejenis
 
Persediaan Habis
 
Persediaan buku ini sedang habis. Apakah anda ingin diberitahu pada saat buku ini sudah tersedia?
Ya, kirim saya pemberitahuan
 
 
2
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Metode Penelitian Ilmu Hukum
Metode Penelitian Ilmu Hukum
Bahder Johan Nasution
Hukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
Subekti
Hukum Kekeluargaan Indonesia
Hukum Kekeluargaan Indonesia
Sayuti Thalib
Hukum kewarisan: Suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum islam
Hukum kewarisan: Suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan komp..
Amin Husein Nasution
Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia
Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara In..
Titik Triwulan T., Ismu G..
Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)
Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)
Andi Hamzah
Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan
Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan
Paulus Effendi Lotulung
Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan
Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembukti..
M. Yahya Harahap
Pengantar Ilmu Hukum Pajak
Pengantar Ilmu Hukum Pajak
Santoso Brotodihardjo
Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Sebuah Reorientasi
Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah S..
Titon Slamet Kurnia
Belum ada yang memberi tinjauan untuk produk ini    Beri Tinjauan
Sinopsis
Tingginya angka perceraian dan kasus nikah di bawah tangan adalah karena kurang mengertinya masyarakat terhadap hukum perkawinan, misalnya waris dan kekayaann (zakat) serta penyelesaiannya dalam peradilan juga sering dipertanyakan hukumnya.

Buku ini berusaha mengupas tentang wali nikah, nikah/talak di bawah tangan dan akibat hukumnya, gono gini, perkawinan beda agama, sistem kekeluargaan dalam Islam termasuk wasiat dan warisan. Pada bagian akhir buku juga dibahas pelaksanaan zakat. Bagi calon pasangan baru, suami istri, mahasiswa hukum, atau masyarakat umum, setidaknya buku ini dapat menjadi acuan penambahan wawasan dan penyelesaian masalah menurut hukum islam.

(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Wali tidak Merupakan Syarat untuk Sahnya Nikah Ditinjau dari Segi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahunn 1974
B. Tentang Fungsi Wali Nikah dalam Perkawinan
C. Beberapa Putusan Pengadilan Agama tentang Fasid Nikah karena Tidak Ada Wali
D. Kesimpulan
E. Daftar Kepustakaan

BAB II NIKAH DAN TALAK YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN SAH MENURUT HUKUM ISLAM
A. Pendahuluan
B. Apakah Sah Tidak yang Dilakukan di BAwah Tangan?
C. Nikah di Bawah Tangan
D. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah
E. Kesimpulan
F. Daftar Kepustakaan

BAB III MASALAH HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI ISTERI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN PERKAWINAN
A. Pendahuluan
B. Tentang HArta Bersama antara Suami Isteri
C. Apakah Harta Bersama Suami Isteri dalam proses Pemutusan Hubungan Perkawinan itu dapat dibagi?
D. Kesimpulan
E. Daftar Kepustakaan

BAB IV AKIBAT YURIDIS DARI SUATU PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
A. Pendahuluan
B. Perumusan Masalah
C. Pengertian dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
D. Pengertian Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam
E. Akibat dari Suatu Perkawinan yang Sah
F. Daftar Kepustakaan

BAB V AKIBAT YURIDIS DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA ISLAM DENGAN PEMELUK AGAMA LAIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
A. Pendahuluan
B. Kenyataan dalam Masyarakat
C. Apakah Dikenal Perkawinan Campuran (Antar Pemeluk Agama) Menurut Hukum ISlam?
D. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran
E. Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 Tidak Mengatur Perkawinan Campuran (Antar Agama)
F. Kesimpulan
G. Daftar Kepustakaan

BAB VI PENELITIAN PENDAPAT UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUNN 1974 DI WILAYAH DKI JAKARTA
A. Latar Belakang
B. Dampak Negatif dari Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
C. Macam-macam Bentuk Perkawinan di Bawah Tangan
D. Telaah Kepustakaan
E. Permasalahaan
F. Hipotesis
G. Tujuan Penelitian
H. Metodologi
I. Kesimpulan Hasil Penelitian
J. Saran-saran
K. Daftar Kepustakaan

BAB VII SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM BILATERAL MENURUT AL-QUR'AN SURAH ANNISA AYAT 23 DAN 24
A. Sistem Kekeluargaan yang ada Sekarang
B. Bentuk Kekeluargaan yang dikenal Dewasa ini
C. Contoh Sistem yang Unilateral Matrillinial yaitu Sistem Perkawinan dalam Masyarakat Adat Minangkabau
D. Contoh Sistem yang Unilateral Patrilinial(Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Batak)
E. Parental atau Bilateral dan Multilateral (Alternered)
F. Sistem Kekeluargaan Islam
G. Penutup
H. Daftar Kepustakaan

BAB VIII SUATU PERBANDINGAN ANTARA AJARAN SYAF'I, HAZAIRIN, DAN WASIAT WAJIB DI MESIR TENTANGB PEMBAGIAN WARISANUNUTK ANAK CUCU MENURUT HUKUM ISLAM
A. Pendahuluan
B. Mazhab Ahlus Sunnah Inklusif Syafi'i Telah Lama dan Berkembang di Indonesia
C. Kerugian-kerugian menurut Ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah (Syafi'i)yang Bercorak Patrilinial
D. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (BW)
E. Menurut Wasiat Wajib di Mesir, Berdasarkan Undang-Undang Wasiat Tahun 1946 Nomor 71
F. Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral (Hazairin)
G. Kesimpulan
H. Daftar Kepustakaan

BAB IX HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA SUATU TINJAUAN FILOSOFIS
A. Ruang Lingkup Permasalahan
B. Pemikiran PAra Ahli
C. Daftar Kepustakaan

BAB X KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
A. Pra Pemerintahan Hindia Belanda
B. Periode Pemerintahan Hindia Belanda
C. Pada Masa Pemerintahan Republik Indonesia
D. Daftar Kepustakaan

BAB XI BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DITINJAU SECARA FILOSOFIS
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran

BAB XII EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT MERUPAKAN SALAH SATU SEKTOR PENUNJANG LAJUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL (TINJAUAN SOSIO YURIDIS DAN EKONOMIS DARI SUDUT HUKUM ISLAM) DIWILAYAH KHUSUS DKI JAKARTA
A. Latar Belakang
B. Kewajiban Zakat menurut Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw
C. Permasalahan
D. HIpotesis
E. Dimensi Pendekatan, Fungsionalisasi Zakat dan Keikutsertaan Pemerintah dalam Menyukseskan Zakat
F. Zakat Merupakan Salah Satu Sektor Penunjang Lajunya Pertumbuhan Ekonomi Nasional

(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam
Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam
Mardani
Hukum Islam Kontemporer
Hukum Islam Kontemporer
H. Mustofa, H. Abdul Wahid
Hukum Kontrak Bernuansa Islam
Hukum Kontrak Bernuansa Islam
Ahmadi Miru
Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam
Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam
Andi Syamsu Alam, Fauzan
Pengertian pokok hukum dagang indonesia: Hukum pengangkutan 3
Pengertian pokok hukum dagang indonesia: Hukum pengangkutan 3
Purwosutjipto
Hukum Ekonomi Islam
Hukum Ekonomi Islam
Suhrawardi K. Lubis
Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia
Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia
Abdul Manan
Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah
Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah
Jaih Mubarok
Hukum Perikatan Islam di Indonesia
Hukum Perikatan Islam di Indonesia
Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlinti
Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Revisi)
Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Revisi)
AHMAD ROFIQ
The Origins Of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam Dan Masalah Otentisitas Sunah
The Origins Of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam Dan Masalah Otentisitas Sunah
Joseph Schacht
Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Masyarakat
Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Masyarakat
Pujiono
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)