Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek

Dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka praktek hukum kepailitan di Indonesia telah memasuki suatu babak baru. Akan tetapi, di lain pihak guruh-gemuruhnya kegiatan yang berkenaan dengan kepailitan tidak setiap harinya di pengadilan niaga tidaklah cukup ditopang oleh konsep-konsep teori hukum yang jelas. Sehingga yang memberi kontribusi terhadap perkembangan hukum kepailitan dewasa ini bukan hanya perundang-undangan di bidang kepailitan, melainkan juga faktor kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi. Karena itu, buku ini secara sistematis dan terstruktur memaparkan aspek yuridis secara teoretis dan praktis dari hukum kepailitan sehingga uraiannya menjadi lebih komprehensif.
Berbagai substansi hukum pailit dipaparkan dengan sangat apik dalam buku ini, baik yang berkenaan dengan aspek prosedural ataupun yang bersifat substantif. Dari sudut pandang proses dan prosedural dibahas prosedur perusahaan pailit dan hukum acaranya serta praktek di pengadilan niaga sampai dengan Mahkamah Agung, prosedur perdamaian (accord), ratifikasi, homologi, verifikasi piutang, insolvensi, renvoi, pemberesan dan cara pembagian boedel pailit, keterlibatan para pihak dalam proses kepailitan, seperti keterlibatan para kurator, pengurus, hakim pengawas, panitia kreditur, atau hakim-hakim kepailitan. Sementara itu, dari segi substantif dibahas secara mendalam dan sistematis tentang dasar-dasar dan perkembangan hukum kepailitan, akibat-akibat kepailitan, actio pauliana, penangguhan eksekusi (stay), dan lain-lain. Di samping membahas materi dan proses kepailitan, buku ini juga membahas secara rinci berbagai persoalan hukum yang berkenaan dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang (suspension of payment). Selain itu, dilengkapi pula dengan teks lengkap perundang-undangan yang berlaku untuk masalah kepailitan ini. Semoga bermanfaat.