Hukum Kontrak ( contarct of law;bahasa Inggris) atau overeencomstrech (dalam bahasa Belanda) mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka ( open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontark dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Hal ini sesuai pula denga pasal 1339 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Buku ini menawarkan konsep teoritis hukum perjanjian dan bagaimana teknik penyusunan sebuah kontrak, yang di dalamnya membahas antara lain : konsep teoritis dan pengertian hukum perjanjian; syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak: kontrak-kontrak yangs sudah dikenal dalam KUH Perdata (kontrak nominaat) seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggung utan, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian ; ketentuan-ketentuan umum dalam hukum kontrak ; penyusunan, struktur, dan anatomi kontrak; pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak; serta berakhirnya kontrak. Materi buku ini sangat membantu berbagai kalangan seperti praktisi hukum, calon notaris atau notaris,legal drafter, mahasiswa hkum, maupun mastarakat luas baik dari segi teoritis maupun praktis. Disisi lain, buku ini dapat menjawab tantangan zaman dengan berkembangnya bidang ekonomi dan perdagangan karena peserta bisnis sangat membutuhkan kontrak perjanjian sebagai bukti telah terjadinya suatu kerja sama antara para pihak. |
