belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
belbuk.com
Masuk Akun
 Buku  CD/DVD  ATK  Komputer  
0  Troli
Daftar Keinginan
Buku    Hukum    Pidana & Perdata

Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan

Oleh Lilik Mulyadi
Berat   0.43 kg
Tahun   2012
Halaman   344
ISBN   9789794910207
Penerbit   Citra Aditya
   Daftar Isi    Buku Sejenis
Harga:Rp60.000
 Masukkan ke Troli
Tersedia:Dikirim hari ini bila pembayaran diterima sebelum pukul 14.30 wib menggunakan kurir tiki (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)
Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)
Andi Hamzah
Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya
Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya
Lilik Mulyadi
Seraut Wajah: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya
Seraut Wajah: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspe..
Lilik Mulyadi
Kitab Undang-undang Agraria Dan Pertanahan
Kitab Undang-undang Agraria Dan Pertanahan
-
Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi
Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurispruden..
P.A.F. Lamintang, Theo La..
Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Edisi 2)
Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Edisi 2)
C.S.T. Kansil, Christine ..
Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana
Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana
Eddy Hiariej
Hukum Agraria
Hukum Agraria
Supriadi
Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, E..
Luhut M.P. Pangaribuan
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Ma..
Lilik Mulyadi
Belum ada yang memberi tinjauan untuk produk ini.    
Berikan Tinjauan Anda
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA
B. SIFAT HUKUM ACARA PIDANA
1. Kepentingan Masyarakat dan Kepentingan Orang yang Dituntut
2. Sistem "Accusatoir" dan Sistem "Inquisitoir"
C. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
D. ASAS-ASAS UMUM HUKUM ACARA PIDANA
E. ILMU-ILMU PEMBANTU HUKUM ACARA PIDANA
F. SELAYANG PANDANG TERHADAP SEJARAH HUKUM ACARA
PIDANA DI INDONESIA
1. Periode Pemerintahan Hindia Belanda
2. Periode Pemerintahan Pendudukan Jepang
3. Periode Sesudah Proklamasi Republik Indonesia 1945
4. Periode Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951
5. Periode Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
G. RUANG LINGKUP DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA
PIDANA

BAB II TINJAUAN SEKILAS TERHADAP PARA PIHAK DALAM HUKUM
ACARA PIDANA
A. TERSANGKA/TERDAKWA
B. PENYIDIK DAN PENYELIDIK
C. JAKSA/PENUNTUT UMUM
D. PENASIHAT HUKUM
E. HAKIM (MAJELIS/TUNGGAL)

BAB III SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA DAN PRAKTIK PERADILAN
A. PENGERTIAN UMUM TENTANG SURAT DAKWAAN
B. SYARAT SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
1. Syarat Format
2. Syarat Materiil
C. PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
D. BENTUK-BENTUK SURAT DAKWAAN
1. Dakwaan Tunggal
2. Dakwaan Alternatif
3. Dakwaan Kumulatif
4. Dakwaan Subsidairitas (Bersususn Lapis)

BAB IV PERIHAL EKSISITENSI KEBERATAN (EKSEPSI) MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PRAKTIK
KEADILAN
A. PENGERTIAN TENTANG KEBERATAN
B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN
C. MACAM-MACAM KEBERATAN SESUAI PASAL 156 KUHAP
1. Keberatan Tidak Berwenang Mengadili
2. Keberatan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
3. Keberatan Surat Dakwaan Harus Dibatalkan
D. PROSES PEEMRIKSAAN SIDANG PENGADILAN TENTANG
KEBERATAN

BAB V PERIHAL PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEBERATAN DAN UPAYA
HUKUMNYA
A. PENGERTIAN DAN JENIS PUTUSAN HAKIM
B. SIFAT DAN RUANG LINGKUP PUTUSAN HAKIM
C. BENTUK PUTUSAN HAKIM ATAS DIAJUKAN KEBERATAN OLEH
TERDAKWA ATAU PENASEHAT HUKUM
1. Penetapan
2. Putusan yang Dapat Berbentuk
D. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN ATAS KEBERATAN
1. Perlawanan (Verzet)
2. Bersama-sama Permintaan Banding (Revisi)

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN I
• SURAT DAKWAAN REG. PERKARA: PDM-104/KANDA/1295
• DAKWAAN NO. REG.PERK. PDM-100/KANDA/196

LAMPIRAN II
• EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 60/PID.B/1996/PN.KGN ATAS DIRI TERDAKWA: H.A. SALAM BIN ISMAIL

LAMPIRAN III
• PENGADILAN NEGERI PUTUSAN (SELA) NO.: 03 PTS PID.B/1990/PN.IM
• PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.:/PID/1990/PT.BDG
• MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG.NO. 1565 K/PID/1991
• PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 145/PID/1984/PT DKI
• MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG.:779 K/PID/1985
• PENGADILAN TINGGI PUTUSAN PIDANA NO. 134/PID/S/1987/PN.PINRANG
• MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG. NO.: 2436 K/PID/1988
• PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 68/BA.PID.S/1988
• MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG. NO.: 1478 K/PID/1988
• PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 19/PID/B/1984/PN. TGL
• PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 6/1984/PID.VER/PT.SMG
• MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG. NO.: 984 K/PID/1985
• PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 19/1985/PID.B/PN. W.T.
• PENGADILAN TINGGI PUTUSAN NO.: 45/PID/1986/PT. Y.
• MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN REG. NO.: 1677 K/PID/1987
(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi 8)
Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi 8)
Sudikno Mertokusumo
Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Edisi 2)
Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Edisi 2)
Wiyono
Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan (Edisi 2)
Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan (Edisi 2)
P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Muladi, Dwidja Priyatno
Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek
Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek
Mohammad Taufik Makarao, Suhasril
Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat
Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat
H. Adami Chazawi
Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi
Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi
Andhi Nirwanto
Tindak Pidana Pemalsuan
Tindak Pidana Pemalsuan
Adami Chazawi
Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Soeharto
Pembuktian Tindak Pidana Teroris
Pembuktian Tindak Pidana Teroris
Erwin Asmadi
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia
P.A.F. Lamintang
Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional
Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional
Titik Triwulan Tutik
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan      Hubungi Kami
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)