belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
   
Masuk Akun
  Buku  Majalah  CD/DVD  
 
0
Troli Belanja Keinginan
Beranda    Buku    Hukum    Hukum Umum

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan

Oleh Salim HS
  (1 tinjauan)
Dasar-Dasar Hukum Kehutanan
Berat   0.31 kg
Tahun   2006
Halaman   298
Penerbit   Sinar Grafika
Kategori   BukuHukumHukum Umum
SinopsisDaftar Isi Buku Sejenis
 
Harga Normal:Rp60.000
Harga Diskon:Rp54.000
  Diskon 10%
Tersedia:Dikirim 2-3 hari berikutnya setelah pembayaran diterima. (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
 
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia
Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia
Supriadi
Hukum Kehutanan di Indonesia
Hukum Kehutanan di Indonesia
Abdul Muis Yusuf
Hukum Agraria Kehutanan
Hukum Agraria Kehutanan
Bambang Eko Supriadi
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang: Kehutanan dan Illegal Logging
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang: Kehu..
Manajemen Bisnis: Konsep, Teori dan Aplikasi
Manajemen Bisnis: Konsep, Teori dan Aplikasi
Sawaldjo Puspopranoto
Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia
Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia
Sukanda Husin
Tinjauan
anindinto prihantoro
Rating: 5 dari 5 Bintang!
17/01/2014
sangat bermanfaat bagi mahasiswa
 
Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda?
Ya Tidak
1 dari 1 tinjauan
Tambahkan Tinjauan Anda
Sinopsis
Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipartahankan, dan dilindungi agar hutann dapat berfungsi dengan baik.

Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu FAO pada tahun 1991 dikemukan baha kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1.314.700 ha per tahun. Sehingga diperkirakan dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun hutan tropis di Indonesia akan habis.

Kerusakan hutan seluas itu di sebabkan oleh pemegang izin HPH yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Selain itu juga disebabkan oleh perambah hutan dan pencuri kayu.Apa tindakan pemerintah terhadap mereka?

Buku ini membahas secara lengkap dan tuntas tentang permasalahan kehutanan, sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, kedudukan yuridis, kawasan hutan, pengusahaan hutan, aspek yuridis peralihan fungsi hutan di luar bidang kehutanan, perlindungan hutan, dan yang terakhir tentang sanksi dan analisis kasus.

(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 SELAYANG PANDANG HUKUM KEHUTANAN
A. Pengertian Hukum Kehutanan
B. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan
C. Asas-asas Hukum Kehutanan
D. Hubungan antara Negara dengan Hutan

BAB 3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PRUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN
A. Pengantar
B. Zaman Pemerintah Hindia Belanda
C. Zaman Jepang
D. Zaman Kemerdekaan (1945-Sekarang)

BAB 4 KEDUDUKAN YURIDIS KAWASAN HUTAN, HUTAN CADANGAN, DAN HUTAN LAINNYA
A. Pengertian Hutan
B. Jenis-Jenis Hutan
C. Manfaat Hutan
D. Tata Cara Pengukuhan Hutan
E. Status Hukum Kawasan Hutan, Hutan Cadangan, dan hutan Lainnya

BAB 5 PENGUSAHAAN HUTAN
A. Pengantar
B. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
C. Aspek Yuridis HAK Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)

BAB 6 ASPEK YURIDIS PERALIHAN FUNGSI HUTAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN
A. Pengantar
B. Sifat Penyerahan Penggunaan Fungsi Hutan
C. Tukar-menukar
D. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Budi Daya Pertanian
E. Pelepasan Kaasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi
F. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Lainnya
G. Pinjam Pakai Kawasan Hutan
H. Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Kompensasi
I. Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Ganti Rugi Letak Bangunan

BAB 7 PERLINDUNGAN HUTAN
A. Tujuan Perlindungan Hutan
B. Macam Perlindungan Hutan
C. Pelaksanaan Perlindungan Hutan
D. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan

BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
A. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa
B. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa
C. Tujuan Penyelesaian Sengketa Kehutanan
D. Institusi yang Dapat Ditunjuk untuk Penyelesaiaan Sengketa di Luar Pengadilan
E. Arbitrase
F. Mediasi
G. Class Action (Gugatan Perwakilan)

BAB 9 SANKSI DAN ANALISIS KASUS
A. Pengantar
B. Sanksi Administratif
C. Sanksi Pidana
D. Tanggung Jawab Perdata
E. Analisis Kasus dalam Bidang Kehutanan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

DAFTAR PUSTAKA

(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Kedudukan Dosen dalam Hukum Ketenagakerjaan
Kedudukan Dosen dalam Hukum Ketenagakerjaan
Juanda Pangaribuan
Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)
Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)
Ridwan HR
Hukum Pengungsi Internasional
Hukum Pengungsi Internasional
Wagiman
Hukum Administrasi Negara: Dan Kebijakan Pelayanan Publik
Hukum Administrasi Negara: Dan Kebijakan Pelayanan Publik
Juniarso Ridwan
Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia
Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia
Sihar Sihombing
Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
Roni Wiyanto
Negara dan Buruh Migran Perempuan
Negara dan Buruh Migran Perempuan
Ana Sabhana Azmy
Majelis Pengawas Notaris: Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
Majelis Pengawas Notaris: Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
Habib Adjie
Hukum & Pemikiran Modern
Hukum & Pemikiran Modern
Jerome Frank
Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah
Juanda
Politik Hukum
Politik Hukum
Ahmad Muliadi
Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum
Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum
Igm Nurdjana
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)