BAGIAN PERTAMA: BEBERAPA ASPEK KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAB I TUGAS YURIDIS POLRI DALAM BERBAGAI ASPEK PENEGAKAN HUKUM PENDAHULUAN 1 A. TUGAS YURIDIS POLRI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM B. TUGAS DAN PERANAN POLRI DILIHAT DARI BERBAGAI ASPEK PENEGAKAN HUKUM BAB II PERLINDUNGAN HAM DAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (CATATAN TERHADAP RANCANGAN UNDAN G-UNDANG KEPOLISIAN 1997 A. ASPEK HAM VERSUS ASPEK KEKERASAN B. ASPEK PENGGUNAAN TINDAKAN DARURAT/KEKERASAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAB III KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTEGRAL BAB IVPEMBARUAN KEJAKSAAN DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU A. PENDAHULUAN B. SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) TERPADU C. INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN PIDANA: INDEPENDENSI INTEGRAL/SISTEMIK, BUKAN INDEPENDENSI PARSIAL/ FRAGMENTER D. PEMBARUAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) TERPADU E. SINKRONISASI DAN HARMONISASI TUGAS/WEWENANG PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) TERPADU F. PENUTUP BAB VSISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN (TINJAUAN KHUSUS TERHADAP KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN SUBSTANTIF A. ISTEM PERADILAN PIDANA (SPP), PUSAT PERHATIANK KRIMINOLOGI B. MASALAH PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI MASALAH SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) 54 C. KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN BAB VI BATAS-BATAS KEMAMPUAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN A. PENDAHULUAN B. BATAS-BATAS KEMAMPUAN HUKUM PIDANA C. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA BAB VII PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA A. PENDAHULUAN B. RUANG LINGKUP PENGERTIAN "KORBAN KEJAHATAN” C. KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA D. BEBERAPA UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN LEWAT LEMBAGA RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAB VIII BEBERAPA POKOK PEMIKIRAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BAGIAN KEDUA: BEBERAPA ASPEK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HUKUM PIDANA
BAB IX ROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL A. PENGANTAR B. CATATAN UMUM TENTANG SASARAN DAN RUANG LINGKUP OLITBANGKUM (PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM) C. PROLITBANGKUM BIDANG MATERI HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN D. PROLITBANGKUM BIDANG HUKUM KEBIASAAN HUKUM ADAT E. PROLITBANGKUM BIDANG YURISPRUDENSI F. PENUTUP/RANGKUMAN BAB X BEBERAPA ASPEK PENGEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA (MENYONGSONG GENERASI BARU HUKUM PIDANA INDONESIA BAB XI PERANAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM PROSES PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA BAB XII TINJAUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG RATIH (RAKYAT TERLATIH) DARI ASPEK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA A. PENGANTAR B. KETENTUAN PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG RATIH C. TINJAUAN DARI ASPEK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAB XIII MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK A. RUANG LINGKUP MASALAH PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF DOKUMEN INTERNASIONAL B. PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK C. TINJAUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK BAB XIV EKSISTENSI FORMAL DAN MATERIEL DARI UNDANG-UNDANG SUBVERSI A. MASALAH EKSISTENSI FORMAL B. MASALAH EKSISTENSI MATERIEL
