belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
belbuk.com
Masuk Akun
  Buku  Majalah  CD/DVD  
0  Troli
Daftar Keinginan
Buku    Hukum    Undang-Undang

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan

Oleh Yuliandri
  (1 tinjauan)
Berat   0.32 kg
Tahun   2009
Halaman   286
Ukuran   13,5 x 20,5 cm
Penerbit   Rajawali Pers
Sinopsis    Daftar Isi    Buku Sejenis
Harga Normal:Rp48.000
Harga Diskon:Rp43.200
  Diskon 10%
 Masukkan ke Troli
Tersedia:Dikirim 2-3 hari berikutnya setelah pembayaran diterima. (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
Susanti Adi Nugroho
Kamus Hukum: Bahasa Belanda - Indonesia - Inggris (Edisi Lengkap)
Kamus Hukum: Bahasa Belanda - Indonesia - Inggris (Edisi Lengkap)
Yan Pramadya Puspa
Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia
Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia
H.P. Panggabean
Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Volume 1)
Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpruden..
Achmad Ali
Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)
Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)
Munir Fuady
Pengantar Teori Hukum Kritis
Pengantar Teori Hukum Kritis
Ian Ward
Ringkasan Sejarah Filsafat
Ringkasan Sejarah Filsafat
Kees Bertens
Kamus Psikologi: Teori, Hukum dan  Konsep
Kamus Psikologi: Teori, Hukum dan Konsep
Joh E. Roeckelein
Perundang-Undangan Agraria Indonesia
Perundang-Undangan Agraria Indonesia
Sudikno Mertokusumo
Filsafat Hukum (1)
Filsafat Hukum (1)
Soetiksno
Tinjauan
m.anwar septiadi
Rating: 4 dari 5 Bintang!
11/10/2010
mantap gan
 
1 dari 1 pelanggan menilai cukup membantu
Apakah tinjauan ini cukup membantu Anda?
Ya Tidak
1 dari 1 tinjauan
Tambahkan Tinjauan
Sinopsis
Salah satu keberhasilan konsolidasi demokrasi Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru (Orba) adalah amandemen terhadap UUD 1945. Selama Orba, UUD 1945 menjadi sebuah dokumen sakral, keramat, dan tidak ditempatkan sebagai norma yang hidup. Perubahan konstitusi sebagai hukum dasar dan beragam permasalahan dalam upaya perlindungan HAM serta kecendrungan perubahan paradigma hukum Indonesia, telah melahirkan perubahan mendasar pada sistem struktur ketatanegaraan Indonesia.

Penguatan kewenangan dan fungsi DPR, menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan. DPR yang sekedar menjadi lembaga bisu pada zaman Orba, sekarang telah menjadi institusi yang kuat. Dalam praktik sekarang, meski pelaksanaan fungsi legislasi (penyusunan undang - undang) masih menjadi kerja bersama antara DPR dan Presiden, namun secara umum DPR menempati posisi yang lebih kuat dibandingkan eksekutif, karena DPR sangat menentukan dilanjutkan atau tidaknya suatu proses pembentukan undang - undang.

Buku karya Profesor Yuliandri ini mencoba mengungkapkan secara komprehensif perdebatan teoretis atas teori pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan asas-asas pembentukan prundang-undangan yang baik. Kajian ini menghadirkan diskursus baru dalam dunia perundang-undangan kita, yakni undang - undang yang berkelanjutan.

Sasaran pembaca: para akademisi, mahasiswa, dan para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah (DPR, DPRD I, DPRD II, Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain - lain).
(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
Bab 1 Pendahuluan
         A. Membaca Kinerja Legislasi Kontemporer
         B. Memaknai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
         C. Asas dan Norma Hukum Sebagai Pedoman Konseptual
         D. Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik
         E. Teori dan Landasan Pembentukan Undang - Undang

Bab 2 Pembentukan Undang - Undang
         A. Undang - Undang dan Sistem Hukum
         B. Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan
         C. Proses Pembentukan Undang - Undang

Bab 3 Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik
         A. Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Menurut Pandangan Para Ahli
         B. Analisis Terhadap Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik
         C. Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam Hukum Positif
         D. Fungsi Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Bab 4 Pembentukan Undang - Undang Yang Memiliki Karakteristik Berkelanjutan
        A. Karakteristik Undang - Undang Berkelanjutan
        B. Kritik Terhadap UU No. 10 Tahun  2004 Kaitannya Dengan Pembentukan Undang - Undang Berkelanjutan.
(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. dan Lampiran-lampirannya
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. dan Lampiran-lampirannya
-
Undang-undang Peraturan Pemerintah RI No. 25 & 96 Tentang Pelayanan Publik dan Badan Layanan Umum. Serta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2012-2013
Undang-undang Peraturan Pemerintah RI No. 25 & 96 Tentang Pelayanan Publik dan Badan Layanan Umum. Serta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2012-2013
Undang- Undang Desa
Undang- Undang Desa
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012: Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012: Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Patrialis Akbar
Undang-undang Agraria
Undang-undang Agraria
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Undang-undang Perkawinan UU Pokok-pokok Agraria
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Undang-undang Perkawinan UU Pokok-pokok Agraria
Burgerlijk Wetboek
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua)
Peraturan Perundang-Undangan: Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
Peraturan Perundang-Undangan: Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
-
Peraturan Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Pembentukan Produk Hukum Daerah
Undang-undang Perindustrian
Undang-undang Perindustrian
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan      Hubungi Kami
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)